Wabup Rettob Buka Sosialisasi Rencana Pembangunan Industri di Papua

Wabup Mimika Johannes Rettob saat menyampaikan sambutan Gubernur Papua dalam sosialisasi rencana pembangunan industri di Papua tahun 2022-2024 di di hotel Horison Ultima, Jumat (1/7/2022).

Timika – Tabaos14 | Wakil Bupati (Wabup) Mimika membuka sosialisasi rencana pembangunan industri di Papua tahun 2022-2024. Kegiatan yang di gelar oleh Dinas perindustrian perdagangan koperasi UKM dan tenaga kerja tersebut di laksanakan di hotel Horison Ultima, Jumat (1/7/2022).

Dalam membacakan sambutan Gubernur Papua Lukas Enembe Wabup Mimika Johannes Rettob menyampaikan bahwa, undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tent
Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar
kepada pemerintah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana.

“Peran tersebut diperlukan dalam satu mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih
dahulu maju,” tuturnya.

Menurutnya dalam dokumen Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035 bahwa pembangunan industri di periode 2020-2024 bertujuan untuk meningkatkan keunggulan kompetitif.

Saat ini pandangan perencanaan yang ada terhadap entitas bisnis hanya meliputi produsen dan konsumen, seharusnya ada entitas lain yang perlu dipertimbangkan yaitu pesaing (competitor) baik secara regional maupun global.

“Oleh karena itu, perencanaan pembangunan industri perlu diarahkan kepada peningkatan
daya saing untuk memenangkan persaingan,” ujarnya.

Pembangunan sektor industri diharapkan mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap pembangunan nasional baik dari aspek ekonomi, sosial, budaya maupun politik. Di lain pihak, pembangunan ekonomi, sosial, budaya dan politik berpengaruh pada pembangunan industri Pembangunan ekonomi nasional adalah sebuah sistem.

Permasalahan tersebut diantaranya adalah rendahnya pertumbuhan ekonomi, terbatasnya infrastruktur, terjadinya ketimpangan pendapatan dan tingginya angka pengangguran dan kemiskinan. Permasalahan tersebut menyebabkan lemahnya daya saing industri serta belum kuatnya struktur industri nasional dan daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

“Karena itu, kebijakan pembangunan sektor industri dalam jangka panjang bukan hanya ditujukan untuk mengatasi permasalahan pada sektor industri saja, tetapi sekaligus harus mampu mengatasi permasalahan ekonomi secara keseluruhan,”ungkapnya.

Berikut beberapa hal yang menjadi fokus perhatian kita dan menjadi masukan bagi penyusunan dokumen RPIP ini yaitu:
1.Belum adanya konsep kluster industri yang mengelolakomoditas unggulan sesuai potensi di setiap wilayah adat.
2. Rendahnya kualitas kelembagaan pelaku industri.
3. Masih banyaknya pelaku industri terutama Industri Kecil Menengah (IKM) yang belum memiliki jin-ijin usaha termasuk P-IRT, Halal dan BPOM.
4. Belum adanya rencana induk pembangunan industri daerah, yang akan melahirkan pembangunan kluster industri per wilayah adat.
5.Belum optimalnya sinergitas pengembangan sektor dengan pengembangan sektor hilir.
6. Pengembangan produk bernilai tambah masih sangat terbatas dan lebih banyak diekspor dalam bentuk bahan mentah.
7. Belum adanya kompetensi spesifik daerah, yang dibangun berdasarkan sektor dan komoditas unggulan daerah
8. Kualitas sumberdaya manusia yang masih perlu banyak ditingkatkan.
9. Iklim usaha yang belum sepenuhnya mendukung pengusahaan sumber daya alam yang lestari.
10. Infrastruktur dasar dan penunjang yang belum memadai dalam mendukung pengembangan industri lebih lanjut.
11. Pemenuhan kebutuhan akan lahan industri yang seringkali terkendala dengan status dan kepastian lahan.

Jangan lewatkan berita terbaru lainya di
https://tabaos14.com
IKUTI KAMI
https://facebook.com/tabaos14COM

Pos terkait