Wabup Minta OPD Honorer Masuk Kerja Seperti Biasa Yang Malas Diberhentikan

  • Whatsapp

Timika – Tabaos14| Menyusul adanya ujian kompetensi untuk tenaga honorer yang membuat adanya tenaga honorer dirumahkan, Wakil Bupati (Wabup) Mimika Johannes Rettob meminta kepada para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar para honorer yang dirumahkan masuk dan bekerja kembali seperti biasa dan honorer yang malas agar diberhentikan.

“Semua tenaga honorer saya perintahkan untuk masuk kembali, tetapi perhatikan yang malas apa lagi tidak pernah masuk kerja diberhentikan saja,” kata Wabup saat menyampaikan kepada para kepala OPD dalam rapat evaluasi anggaran di Pendopo rumah negara, Jumat (15/1).

Bacaan Lainnya

Wabup mengakui beban pembayaran honorer di Mimika terlalu besar, sehingga Ia meminta kepada OPD untuk melakukan verifikasi berapa banyak honorer yang sebenarnya dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan bukan saat ada pekerjaan.

“jadi kalau dia datang hanya duduk-duduk, tinggal-tinggal nagapain kita rekrut? terus yang malas-malas itu kasih keluar ngapain dipertahankan? terus kalau sudah (keluar) jangan rekrut baru lagi,” tuturnya.

Wabup mengungkapkan, ada ketidak cocokan data dan menduga ada permainan yang dilakukan OPD. Pasalnya pada awalnya dilaporkan jumlah honorer di Mimika sebanyak sekitar 2.900 tetapi setelah dilakukan evaluasi terjadi lonjakan jumlah menjadi sekitar 4000 honorer.

“kemarin ada catatan data 2000 sekian kemudian melonjak menjadi 4000, ternyata ada ketidakjujuran diantara kita,”ungkapnya.

Ditanya tentang jumlah pasti berapa yang dikeluarkan oleh pemkab setiap tahunnya untuk membayar honorer, Wabup mengaku tidak mengetahui jumlah pastinya, tetapi Ia memperkirakan jumlah yang perlu dibayarkan setiap tahun diangka miliaran rupiah. “saya tidak tahu jumlah pastinya tetapi kita bisa mengeluarkan ratusan miliyar,” ujarnya.

Wabup menambahkan, tujuan adanya pengangkatan CPNS dan PPPK adalah untuk mengurangi pegawai honorer, bukan setelah honorer menjadi CPNS para kepala OPD kembali melakukan perekrutan baru pegawai honorer. Sehingga keuangan Pemkab yang sedang lesu menjadi alasan rencana rasionalisasi tenaga honorer di Kabupaten Mimika.

“Kuangan kita untuk membayar honorer itu terlalu besar, honorer ini terlalu banyak sekarang ini,” tuturnya.

Reporter : Enol
Editor : Tahir

  • Whatsapp

Pos terkait