Usir Wartawan, Oknum Dosen dan STIE JB Timika Dilaporkan

TIMIKA – Tabaos14   I   Akibat tindakan pengusiran wartawan yang tak beralasan oleh oknum dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jambatan Bulan (STIE JB), Jumat (20/03), oknum dosen dan lembaga pendidikan itu dilaporkan ke Polres Mimika atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Laporan itu dilakukan kelompok wartawan Mimika menyikapi insiden pengusiran wartawan saat meliput acara wisuda STIE JB di MPCC YPMAK, Kamis (19/3) lalu. Dalam laporannya, wartawan menuntut pelaku pengusiran dan lembaga STIE JB agar diproses sesuai hukum yang berlaku.

Yosep Temorubun, SH selaku kuasa hukum yang mendampingi wartawan kemarin mengharapkan kasus ini diproses hingga tuntas. Karena ia menilai, telah beberapa kali kejadian tersebut berlangsung, sehingga diharapkan ada efek jera agar kejadian serupa tidak terjadi di masa mendatang.

“Yang kami laporkan dalam kasus ini adalah pelanggaran pada UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya dalam Pasal 18 juga Pasal 3 dan 4, itu sudah jelas. Bahwa unsur pidananya mencapai dua tahun. STIE JB sebagai penyelenggara kegiatan sekaligus pihak yang mengusir wartawan juga melanggar UU Keterbukaan Informasi Publik ,” ujarnya.

Ia juga menyayangkan aksi pengusiran tersebut. Padahal menurutnya, wisuda merupakan sebuah kegiatan yang melibatkan banyak orang, dalam artian bersifat umum. Sehingga menurutnya kegiatan tersebut tidak perlu ditutupi, apalagi dalam hal peliputan.

“Kalau ditutupi, ada indikasi dan akan memunculkan pertanyaan, ada apa dan kenapa sampai ditutupi. Padahal setiap kampus baik dia universitas atau sekolah tinggi, wisudanya itu tidak tertutup,” ujarnya.

Yosep menegaskan, di jaman reformasi seperti ini, keterbukaan informasi kepada publik perlu dilakukan. “Kita bukan sedang berada di jaman Orba yang peliputan itu dilarang,” keluhnya.

Yosep Temorubun juga berharap, dengan dilayangkannya laporan tersebut, baik Kapolres dan jajarannya bisa menindak hal tersebut lebih lanjut.

“Pelaku yang melakukan pengusiran terhadap wartawan di acara wisuda kampus yang bersangkutan di MPCC di hari Kamis itu harus ditindak, agar bisa memberikan efek jera. Perlu diingat bahwa, media adalah salah satu pilar demokrasi,” ungkapnya.

Yoseph yang mengaku telah beberapa kali mendampingi sejumlah kasus yang dihadapi wartawan tersebut juga menjelaskan, jika pihak kampus STIE JB ingin melakukan pendekatan kepada korban, hal itu baik. Namun ia menegaskan, pendekatan itu tak akan menggugurkan laporan yang sudah dilakukan.

“Kalau ada pendekatan secara kekeluargaan itu boleh, tapi dalam KUHP tidak dijelaskan bahwa pendekatan itu akan menggugurkan atau menghapus proses hukumnya. Itu tidak. Ini soal diskresi saja,” terangnya.

Yoseph beralasan, mengapa sebaiknya kasus tersebut diselesaikan secara tuntas di ranah hukum. Alasannya, karena ini kejadian kedua kali. Sebelumnya, kejadian yang sama telah pernah terjadi.

“Kita tidak tahu, kalau hal ini dibiarkan. Siapa tahu kedepan malah ada wartawan yang terkena kekerasan. Mengingat kampus itu bagian dari pendidikan, sedangkan pengusiran tersebut bukanlah hal yang mendidik. Jadi tidak ada permintaan maaf,” tutupnya.

Menanggapi laporan itu, Pemimpin Redaksi (Pemred) Radar Timika, Leonardus Sikteubun mengatakan, pihaknya akan mengawal terus kasus ini sampai tuntas. Tujuannya, untuk mencari keadilan atas tindakan sewenang-wenang yang diduga dilakukan STIE JB terhadap wartawan. Termasuk, untuk memberikan edukasi kepada seluruh warga masyarakat di Kabupaten Mimika, bahwa pekerja pers atau wartawan, jurnalis, pewarta foto dalam bekerja dilindungi oleh undang-undang.

“Dalam Pasal 4 ayat (1) UU 40 Tahun 1999 disebutkan, “Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.” Kemudian ayat (3) nya, “Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.”

Ini sudah jelas. Wartawan bertugas mencari informasi. Kegiatan wisuda di kampus STIE JB merupakan kegiatan publik yang wajib diliput oleh wartawan, supaya diketahui masyarakat. Sehingga, siapapun yang menghalangi itu, maka dia telah melanggar Undang-undang dan harus diproses hukum,” ujarnya.

Dikatakan Leo, yang dimaksud menghalangi kerja wartawan adalah seperti yang termuat dalam Pasal 18.

“Ayat (1) (Pasal 18) berbunyi, “Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah),” terangnya.

Ia pun mempertanyakan sikap STIE JB yang kerap “menyembunyikan” kegiatan wisuda mereka. Setiap tahun, kejadian pengusiran terhadap wartawan selalu terjadi. Bahkan ketika kegiatan itu dilaksanakan di tempat-tempat umum, salah satunya di gedung Eme Neme Yauware.

“Apa yang mereka sembunyikan? Jika kampus ini tidak melakukan hal-hal ilegal, seharusnya wartawan bebas meliput kegiatan mereka,” keluhnya bertanya.(Sam Nussy)

Pos terkait