Ultimatum Bongkar Trotoar Denda Rp24 juta

Salah satu ruas Trotoar yang ada di Jalan Cendrawasih, Timika.

 

TIMIKA – Tabaos14    I     Masyarakat kini jangan coba-coba berani merubah atau membongkar badan trotoar tanpa pemberitahuan kepada instansi terkait untuk kepentingan membuka lapak jualan atau aktifitas lainya, karena ultimatumnya yang bersangkutan akan didenda Rp 24 juta dan pidana penjara paling lama 1 tahun.

Denda ini mulai berlaku hari ini, Rabu (29/01) sesuai dengan Surat Edaran Bupati Kabupaten Mimika yang dikeluarkan Bagian Hukum Setda Kabupaten Mimika Nomor 180/93 tentang larangan melewati, parkir dan berjualan di trotoar.

Plt Bagian Hukum, Jambia Wadan Sao membenarkan, jika pihaknya telah mengeluarkan dasar hukum dengan Surat Edaran Bupati Kabupaten Mimika hari ini. Surat edaran ini sendiri dikeluarkan guna penegakan disiplin berlalu lintas serta penggunaan jalan sesuai fungsinya.

Dasar dikeluarkanya surat keputusan ini, yakni berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Pemerintan Nomor 34 tentang Jalan.

“Surat edaran ini pelaksanaan dari Undang-Undang lalu lintas tentang Jalan, bupati memberi himbauan, ada ancaman berupa denda dan sanksi kurungan dengan tujuan agar masyarakat bisa tertib berlalu lintas dan menghargai pengguna jalan di trotoar, ” jelas Jambia.

Surat edaran ini selanjutnya, diserahkan ke Kapolres, Lantas, Dinas Perhubungan, Badan Pendapatan Daerah dan Satpol PP. Setelah diedarkan, selanjutnya berdasarkan tupoksi dari masing-masing instansi ini, akan dilakukan penindakan terhadap pelanggar.

Selain denda Rp 24 juta, dalam surat edaran ini juga disebutkan beberapa aturan lainya yakni kendaraan umum maupun kendaraan pribadi dilarang parkir dan melintasi trotoar. Pedagang kaki lima juga dilarang berjualan diatas trotoar dan dilarang merubah atau membongkar badan trotoar tanpa pemberitahuan kepada instansi terkait.

Surat edaran ini pun menyebutkan sanksi lain yang dibebankan kepada pelanggar, yakni denda sebesar Rp 250 ribu dan pidana kurungan paling lama satu bulan apabila melanggar ketentuan pada point 1 dan 2. (Mrc)

Pos terkait