Tujuh Pejabat Pemkab Mimika Belum Laporkan E-LHKPN Tahun Pelaporan 2021, Ini Nama-namanya

Kepala Satgas Direktorat Wilayah V Koordinasi dan Supervisi KPK, Dian Patria saat membawakan materinya dalam kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) pemberantasan korupsi bersama Pemerintah Kabupaten Mimika, Kamis (4/8/2022) di Hotel Grand Mozza.

Timika – Tabaos14 | Kepala Satgas Direktorat Wilayah V Koordinasi dan Supervisi KPK, Dian Patria mengungkapkan bahwa sampai dengan saat ini ada tujuh pejabat di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Mimika yang belum melaporkan E-LHKPN tahun pelaporan 2021.

Hal itu ia sampaikan langsung di dalam kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) pemberantasan korupsi bersama Pemerintah Kabupaten Mimika di Hotel Grand Mozza, Kamis (4/8/2022).

Ketujuh pejabat tersebut yakni Albertus Tsolme, Ausilius You, Faustinus Fatubun, Jehuda Bastian Benyamin Akogiaker, Paulus Kilangin, Thomas Mutaweyau, dan Yulius Katagame.

“Dari ketujuh nama ini ada satu yang sudah tidak menjabat lagi. Sementara yang lain masih aktif masa jabatannya. Monggo, kalau sudah kita himbau maka untuk selanjutnya harus ada sanksi seperti tunjangannya harus ditahan dulu dan lain sebagainya,”kata Dian saat menyampaikan materi Monitoring.

Di samping itu, Kepala Inspektorat Kabupaten Mimika Sihol Parningotan saat diwawancarai wartawan mengatakan bahwa pihaknya sudah pernah menghubungi yang bersangkutan agar segera melapor LHKPN-nya.

“Kita sudah telepon juga waktu dia masih menjabat sebagai staf ahli. Sekarang beliau gak ada jabatan juga. Tapi sebenarnya pejabat negara kalau mengakhiri masa jabatannya di tahun lalu, harusnya LHKPN-nya dilaporkan juga di akhir masa jabatannya di tahun ini,” tuturnya.

“Jadi nanti akan kita hubungi yang bersangkutan tadi, yang tujuh orang itu. Batas akhir pelaporan LHKPN itu biasanya Maret, itu sesuai petunjuk dari KPK, sehingga kami akan tetap meminta dan periksa lagi yang bersangkutan,” imbuhnya.

Sihol menduga para pejabat tersebut belum melapor karena beberapa waktu sempat terjadi rolling.

“Kemarin kan ada rolling jabatan, jadi mereka mungkin mikirnya sudah gak menjabat lagi sehingga tidak melaporkan LHKPN-nya,” tuturnya.

Lebih lanjut, Sihol menyebutkan bahwa pihak Pemerintah Kabupaten Mimika telah menerbitkan Peraturan Bupati yang baru tentang siapa saja yang wajib melaporkan LHKPN-nya.

“Peraturan Bupati kita sebelumnya itu kan sampai eselon IV juga wajib melapor Karena terlalu banyak yang wajib melapor, maka kita perbaiki sehingga hanya eselon II dan eselon III saja yang nantinya melapor. Itu kita perbaiki dan kordinasikan juga ke KPK waktu itu,” jelasnya.

Pos terkait