Tomas Puncak Minta Pemerintah Transparan Gunakan Dana Covid

  • Whatsapp
Tokoh masyarakat Kabupaten Puncak Alus Murib
Tokoh masyarakat Kabupaten Puncak Alus Murib

Timika – Tabaos14 | Tokoh masyarakat Kabupaten Puncak Alus Murib mendesak DPRD Puncak untuk membentuk Panitia khusus (Pansus) untuk mempertanyakan penggunaan anggaran Covid 19 yang dikelola oleh tim Satgas Covid, dan Dinkes Kabupaten Puncak.

Alus mengatakan, sebagai Tokoh masyarakat, dirinya sangat menyayangkan pencegahan dan penanganan kasus Covid-19. Hal ini dikarenakan, tidak adanya pelaksanaan tugas dan fungsi dari Tim Gugus Tugas Covid-19 di tengah-tengah masyarakat.

Bacaan Lainnya

“Walaupun saat ini kasus Covid-19 menurut data yang ada nihil atau tidak ada. Tapi, tidak ada kegiatan yang Nampak dilakukan oleh pihak-pihak terkait,” kata Alus kepada awak media di Jalan Budi Utomo, Jumat (24/9/2021).

Alus mengungkapkan, anggaran untuk pencegahan dan penanganan Covid-19 di Kabupaten Puncak sangatlah besar dan bersumber dari pemerintah pusat, provinsi, dan APBD Kabupaten Puncak.

Bahkan ada pemotongan terhadap dana kampung untuk penanganan Covid-19.

“Di Kabupaten Puncak itu ada 206 kampung. Sehingga kalau dana kampung itu dipotong 8-30 persen, maka berapa besar anggaran yang ada. Belum lagi ditambah dari anggaran dari pusat, provinsi, dan APBD,” ungkapnya.

Alus menjelaskan untuk pelaksanaan tugas dan kegiatan yang menggunakan anggaran seperti masyarakat atau pasien yang positif, masyarakat tidak pernah mengetahui tempat karantinanya dimana, kalau ada pasien Covid-19 bagaimana cara pemakaman dan tempatnya dimana, alat PCR, serta lainnya.

Menurutnya hal-hal ini perlu disampaikan kepada masyarakat secara baik. Sehingga tidak ada kecurigaan, anggaran begitu besar diperuntukkan untuk apa saja.

Sementara bentuk-bentuk penanganan oleh Tim Gugus Tugas dan instansi teknis tidak terlihat.

“Dengan anggaran yang besar itu juga, masyarakat yang berdomisili atau ber KTP Puncak, tidak perlu lagi membayar PCR apabila pergi-pergi. Misalnya masyarakat yang sudah di Mimika hendak bepergian kan harus tes PCR. Nah dengan anggaran itu, bisa bekerjasama dengan daerah-daerah yang mengadakan tes PCR. Sehingga masyarakat bisa gratis,” jelasnya.

Alus menegaskan, hal-hal tersebutlah yang seharusnya ditangkap oleh DPRD Kabupaten Puncak selaku perwakilan rakyat. Sehingga DPRD bisa memanggil pihak-pihak terkait dengan pencegahan dan penganan Covid-19.

“Sesuai tugas, pokok, dan fungsi DPRD sebagai wakil rakyat bisa memanggil untuk kejelasan terhadap penanganan dan pencegahan Covid-19 di Kabupaten Puncak,” ujarnya.

Alus menambahkan, pihaknya sendiri sudah membentuk Tim Peduli Covid-19, dengan tujuan terus melakukan pengawasan dan akan menyuarakan ke pihak-pihak terkait, termasuk ke pemerintah pusat.

“Kami perlu lakukan, karena anggaran yang begitu besar tidak ada kegiatan yang dilakukan secara optimal dalam pencegahan dan penanganan Covid-19 di Kabupaten Puncak,” ujarnya.

Sementara terkait hal tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Puncak Lukius Newegalen mengatakan, untuk di Kabupaten Puncak pada tahun 2020 kemarin masuk ke dalam zona hijau. Namun di 2021, ada beberapa kasus sehingga dimasukkan ke dalam zona merah. Tetapi sekarang sudah mulai menurun kasusnya dan kemungkinan sudah tidak ada.

Dari itu, khusus di Puncak orang yang meninggal dunia bukan karena Covid-19, tetapi penyakit lainnya seperti asam urat, kolesterol tinggi, gula darah, asma, dan darah tinggi, dan malaria.

“Ya pada intinya kami tetap melakukan pengawasan terhadap pencegahan dan penanganan Covid-19. Ini dilakukan, karena kami selaku wakil rakyat dan terus melakukan pengawasan terhadap hal tersebut,” tuturnya.

Pos terkait