Tidak Dipersulit Dapatkan Proyek, KAPP Mimika Apresiasi Dukungan Bupati Mimika

  • Whatsapp

TIMIKA – Tabaos14 | Ketua Badan Pengurus Daerah (BPD) Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) Kabupaten Mimika, Vinsent Oniyoma, mengapresiasi pernyataan Bupati Mimika hari Senin 27 Januari lalu yang memerintahkan kepada seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar tidak mempersulit pengusaha Papua untuk mendapatkan proyek.

Pernyataan tersebut yang di tunggu oleh para pengusaha Asli Papua di Kabupaten Mimika, sebab, selama ini banyak pengusaha papua yang sering mengeluh saat melobi-lobi proyek di sejumlah OPD.

Bacaan Lainnya

“Kami apresiasi pernyataan Bupati Mimika tanggal 27 Januari lalu,” kata Vinsen melalui rilis yang diterima, Kamis (30/1).

Ia mengakui apa yang disampaikan merupakan fakta yang sering terjadi dilapangan, banyak oknum oknum pimpinan OPD sering mepersulit pengusaha Papua untuk mendapatkan proyek.

“Jadi apa yang disampaikan oleh Bupati itu adalah fakta yang kami alami,” akunya.

Sementara itu, hal yang sama juga di sampaikan oleh Sekertaris KAPP Mimika Benyamin Ronal Magal, yang mana beberapa pengusaha Amungme sulit sekali untuk mendapat satu paket pekerjaan dari pemerintah, karena saling melempar kewenangan.

“Terlalu banyak putar ke sana kesini, kadang ketika di salah satu OPD kami datangi dan bertanya tentang Paket pekerjaan khusus Pengusaha OAP sesuai dengan Pepres Nomor : 17 Tahun 2019 dan Pergup 14 Tahun 2019 bahkan ketika Ketemu Kabid, Kabid menyampaikan itu Wewenang Kepala Dinas, ketika sampai ke Kepala Dinas,Kepala Dinas bilang sudah kasih kepanitia, sampai ke panitia, panita bilang kembali ke Kadis lagi,” kata Ronal.

Ia menjelaskan, hal seperti ini marak terjadi di hampir setiap OPD, selain itu sering juga ditemukan dilapangan nama CV atau PT milik pengusaha Papua, tapi yang mengerjakan non Papua.

Dirinya telah menegaskan kepada seluruh pengusaha Papua yang tergabung dalam KAPP akan diberikan sanksi tegas apabila kedapatan pengusaha Papua yang menjual beli atau pinjam pakai profil.

“Kami sering kedapatan bahwa sudah kasih ke pengusaha Papua lain, ternyata pada saat pelaksanaan pekerjaan banyak pengusaha non Papua, yang kerja. Padahal saya (Ketua KAPP Mimika) sudah menegaskan dan bahkan akan memberikan sanksi tegas kepada Anggota yang melakukan jual beli atau pinjam pakai Profil, saat ini belum ada satu pun anggota kami yang kedapatan melakukan demikian. Dan sering juga banyak pengusaha yang dari luar asosiasi (Papua bertopeng) non Papua yang sudah deal dealan dengan OPD-OPD, banyak non Papua yang pakai Profil OAP sering kami temui, entah dapat dari mana? baru pakai lobby proyek,” tegasnya.

Beberapa waktu lalu Bupati Mimika, BPD KAPP Mimika, bersama beberapa Asosiasi lainnya seperti Gapensi, Ardin, dan Kadin membentuk sebuah tim guna mengawal pernyataan Bupati Mimika. Untuk itu tim tersebut akan berkoordinasi secara Intensive kepada para pihak, seperti DPRD Mimika dan Bupati agar pernyataan terkait perlu dibuat dalam sebuat tertulis dalam bentuk Perda, sehingga lebih mengikat, dan memiliki sanksi yang jelas.

“Kami sudah bentuk tim, dan tim ini yang akan mengapa pernyataan Bupati itu dalam bentuk tertulis supaya menjauh dasar bagi kita, juga akan diperkuat dengan sebuah Perda,” katanya.

Ia mengungkapkan, saat ini pihaknya sedang melakukan pendataan dan sinkronisasi data pengusaha Papua, yang lengkap, dan terbaru yang nantinya akan diserahkan kepada tim terbentuk dan diteruskan kepada DPRD dan langsung kepada Bupati. Tujuan dari pendataan tersebut adalah memastikan jumlah pengusaha Papua di Kabupaten Mimika. selanjutnya akan diserahkan di Setiap OPD agar ke depanya ada jaminan bagi kami pengusaha Papua di Kabupaten Mimika.

“Kita akan mendata ulang pengusaha Papua, kemudian data itu akan kita serahkan kepada OPD untuk diketahui, sehingga kalau ada lobi proyek, data itu yang menjadi patokan,” ungkapnya. (Mrc/Someone)

Pos terkait