Tak Serahkan Aset Silahkan Hadapi KPK

  • Whatsapp

Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, SE., M.H

 

Bacaan Lainnya

TIMIKA – Tabaos14    I     Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, SE., M.H menegaskan bahwa, saat ini Pemkab Mimika sedang melakukan inventarisir terhadap aset-aset Daerah Kabupaten Mimika. Sehingga, bagi siapa saja yang tidak mau menyerahkan aset-aset yang sudah bukan haknya maka akan berhadapan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Alasannya, pesan Bupati Eltinus Omaleng, inventarisir aset-aset daerah tersebut sesuai dengan perintah KPK bahwa Kabupaten Mimika belum melakukan inventarisir terhadap aset-aset daerah.

“Siapa yang tidak mau kembalikan maka kami akan serahkan kepada KPK, kita sudah menyurat dan melakukan pendekatan dengan baik. Jika tetap kepala batu, ya akan berhadapan dengan KPK,” kata Bupati usai mengikuti pelantikan Pimpinan DPRD Mimika di Kantor DPRD Mimika, Rabu (26/02).

Menurut Bupati, Pemkab Mimika dalam hal ini Bidang Aset Daerah masih melakukan inventarisir terhadap aset-aset daerah. Mengingat, KPK terus mendesak Pemkab Mimika harus segera menyerahkan hasil invetarisir terhadap aset-aset daerah yang dimiliki. Jadi, semua aset yang ada, memang harus diinventarisir kemudian diserahkan kepada KPK.

“Kita masih lakukan inventarisir aset-aset daerah karena KPK minta kita terus dan ini bukan main-main karena KPK langsung yang minta,” ungkapnya.

Bupati menambahkan, pihaknya terus melakukan inventarisir dan menertibkan aset berupa bangunan yang ditempati oleh ASN maupun pejabat yang sudah pensiun. Termasuk kendaraan-kendaraan dinas yang juga masih dipegang oleh pihak yang sudah tidak memiliki hak lagi, juga aset milik OPD lain tetapi dipakai oleh OPD lain.

“Rumah atau kendaraan yang masih di pakai tapi yang bersangkutan sudah pensiun ya kita tertibkan dan kita inventariskan,” tuturnya.

Bupati Meminta, agar siapa saja ASN yang sudah tidak bertugas atau sudah pensiun agar segera mengembalikan aset-aset yang digunakan pada saat dinas. Aset tersebut, kata Bupati Mimika, merupakan milik daerah atau negara yang harus dikembalikan.

“Ya kalau tidak mau berhadapan dengan KPK, saya minta kembalikan aset-aset tersebut. Karena itu milik pemerintah daerah,” ungkapnya. (*#/samone)

  • Whatsapp

Pos terkait