Solidaritas Honorer Mimika Minta Keadilan di Kantor BKPSDM, Kepala BKPSDM : Silahkan Gugat SK Bupati

Kelompok Solidaritas Honorer Kabupaten Mimika bertemu Kepala BKPSDM, Ananias Faot di Kantor BKPSDM SP5 untuk menuntut keadilan, Jumat (1/7/2022).

Timika – Tabaos14 | Usai menemui DPRD Mimika beberapa waktu lalu, kali ini Solidaritas Honorer Kabupaten Mimika mendatangi Kantor Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Jumat (1/7/2022) untuk meminta keadilan.

Kelompok solidaritas yang dikordinasikan oleh Kevin Kristo Nanlohy ini tiba di Kantor BKPSDM sekitar pukul 9 lewat dengan membawa dua spanduk bertuliskan empat tuntutan yakni sebagai berikut.

Pertama, membatalkan tes formasi 600 tenaga honorer tahun 2022 karena cacat aturan. Kedua, memverifikasi ulang database 600 tenaga honorer yang telah ditetapkan.

Ketiga, mengembalikan nama-nama tenaga honorer yang telah menandatangi SK pengangkatan CPNS ke dalam formasi 600. Keempat, K2 lama ditempatkan sesuai latar belakang substansi tugas awal mereka.

Kedatangan kelompok solidaritas ini langsung diterima oleh Kepala BKPSDM, Ananias Faot. Pada perjumpaan itu, Kevin menjelaskan tujuan kedatangan mereka adalah untuk menuntut keadilan terkait hasil seleksi Formasi 600.

Dia mengungkapkan bahwa hasil seleksi tersebut telah terindikasi cacat aturan. Pasalnya ada beberapa nama yang sebelumnya sudah menandatangi surat pernyataan pengangkatan menjadi CPNS dan juga ada beberapa nama yang sudah bekerja lebih dari 5 tahun tapi tidak diakomodir.

“Yang diakomodir malah mereka yang selama ini tidak pernah bekerja dan mereka yang baru menjadi tenaga honorer dua tahu,” ungkapnya.

Hal ini dinilai sangat tidak adil oleh Kevin, sehingga diharapkan kepala BKPSDM bisa memberikan petunjuk lebih lanjut.

Kevin juga mempertanyakan mengenai tranparansi yang dimulai dari awal porses seleksi hingga pengumuman nama-nama yang lolos.

“Kenapa dalam proses tanda tangan surat pernyataan kami disuruh datang malam-malam? Pengumuman juga tidak transparan dan tidak diumumkan secara terbuka nama-nama yang lolos. Kenapa harus satu satu masuk untuk cek sendiri,” tegas Kevin.

Menanggapi beberapa tuntutan di atas, Ananias Faot menghimbau kepada kelompok solidaritas honorer tersebut untuk menggugat SK Bupati bilamana merasa adanya ketidakadilan.

“Silakan digugat kalau memang dirasa tidak adil,” ucap Ananias.

Anasias juga menyebutkan alasan tidak diumumkan secara terbuka karena mengantisipasi beberapa hal.

“Yang pertama itu kita mengantisipasi bahwa pada saat analisis jabatan itu ada yang misalnya berdasarkan pendidikan disesuaikan dengan analisis jabatan. Seperti dia punya keahlian di SDM tetapi dia ada di OPD lain sehingga dia dimasukkan ke situ,” jelasnya

“Makanya kita tidak mengumumkan itu melalui OPD karena terjadi seperti yang tadi bahwa ada nama baru. Padahal nama itu dia selama ini ada di OPD lain, hanya saja karena berdasarkan analisis jabatan dia harus ada OPD itu,” imbuhnya.

Untuk nama-nama yang tidak dimasukan, dijelaskan hal itu ada yang dikarenakan ijasah. Kendati demikian, Ananias menyampaikan bahwa seluruh honorer juga nantinya akan diakomodir secara berangsur hingga tahun depan.

“Jadi kamu yang masih kontrak jangan bikin gerakan tambahan,” tuturnya.

Pernyataan tersebut kemudian mendapat respon keras dari para honorer. Salah satu honorer menegaskan bahwa mereka ke sini bukan untuk membuat gerakan tambahan, melainkan mencari keadilan atas hasil seleksi yang cacat aturan.

“Kami ini mencari keadilan dan kami tidak takut diputus kontrak karena lebih baik kami keluar sebagai pejuang daripada bertahan sebagai pengecut,” tegas salah satu honorer.

 

Jangan lewatkan berita terbaru lainya di
https://tabaos14.com

IKUTI KAMI
https://facebook.com/tabaos14COM

 

 

Pos terkait