Soal Kasus PHK Karyawan Papua, Dewan Nilai PT Sandvik “Lancang”

  • Whatsapp

Timika – Tabaos14| Sekretaris Komisi C DPRD Mimika, Saleh Alhamid menilai keputusan PT. Sandvik yang melakukan PHK terhadap karyawan Papua merupakan sesuatu yang lancang.

Menurutnya, mengingat banyak warga Papua yang susah payah mencari kerja di atas tanahnya sendiri. Sehingga sangat tidak masuk akal sehat kalau karyawan-karyawan Papua harus di-PHK tanpa alasan.

Muat Lebih

“Padahal, seharusnya jika tiap karyawan terkait punya kesalahan atau pelanggaran etika serta prosedur yang ada, PT.Sandvik harus memberitahu berupa warning satu, warning dua agar setiap karyawan mempunyai kesempatan untuk memperbaiki diri dan selanjutnya warning ketiga yang berlanjut dengan PHK,” kata Saleh Kamis (30/7) di Gedung DPRD Mimika.

Menurut dia, PHK sepihak yang dilakukan menyebabkan situasi di Mimika selalu tidak kondusif mengingat jika karyawan melakukan aksi demo, maka berdampak pada stabilitas kemanan. Selain itu, jika dikaitkan dengan urusan pemerintahan, maka akan bertentangan dengan aturan pemerintah pusat.

“Saya yakin PTFI itu tetap berkeinginan agar karyawan OAP itu tetap bekerja, tapi seharusnya setiap kontraktor yang ada harus berhubungan dengan Pemkab. Itu supaya wajib hukumnya pekerja di dalamnya diatur sekian persen OAP dan sekian persen non OAP. Kemudian, ketika ada permasalahan bersama karyawan OAP, maka harus didiskusikan bersama Disnaker,” tuturnya.

Saleh juga mengharapkan adanya penegasan dari manajemen PT Freeport Indonesia (PTFI), memberikan catatan khusus kepada setiap kontraktor di bawahnya agar tdiak melakukan PHK bagi karyawan Papua.

“Memang PTFI tidak mau tahu, karena tidak punyai hubungan dengan kontraktor-kontraktor yang ada. Namun, PTFI harus melindungi semua OAP dalam pekerjaannya. Kalau ada kontraktor di bawah PTFI yang selalu PHK OAP dan mengutamakan orang lain, maka PTFI harus tegaskan ke tiap kontraktor itu bahwa tidak PHK karyawan OAPnya,” ujarnya.

Ia juga mengatakan Komisi C DPRD membidangi persoalan ketenagakerjaan, akan tetapi Komisi C bisa membawa hal itu dalam rapat dengar pendapat (RDP) jika karyawan-karyawan terkait menyampaikan aspirasinya secara resmi ke DPRD.

Untuk persoalan seperti yang dialami karyawan Papua di PT Sandvik, yang pertama harus dilakukan oleh para karyawan adalah mengadu ke Disnaker. Agar Disnaker bisa menyurati PT.Sandvik. Apalagi Papua merupakan daerah Otsus yang memang punyai keberpihakan kepada OAP termasuk dalam hal pekerjaan.

“Kami di DPR bisa lakukan RDP kalai para karyawan itu datang sampaikan surat resmi supaya mereka gelar audiensi. Maka DPR bisa undang dinas terkait termauk kontraktor terkait. Ini menjadi kewajiban DPR supaya bisa tahu masalahnya apa. DPR juga bisa keluarkan ketegasan ke PTFI supaya tidak usah menerima kontraktor-kontraktor yang seperti itu,” ujarnya.

Reporter : Ifona Akoha
Editor : Tahir

  • Whatsapp