Soal Biaya Rapid Test Ini Jawaban Wabup Mimika Kepada Menkes

  • Whatsapp

Timika – Tabaos14 | Menteri Kesehatan telah mengeluarkan Surat Edaran tentang Batasan Tarif Tertinggi Pemeriksaan Rapid Test Antibodi yang mengatakan batas harga pemeriksaan Rapid tes adalah sebesar RP. 150.000 ( Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Terkait hal tersebut Wakil Bupati Mimika Johannes Rettob dalam Tatap Muka Virtual bersama Menteri Kesehatan RI, Kepala BNPB Pusat, dan sejumlah Pejabat Pusat dan Forkompimda Papua, Selasa malam (7/7), mengatakan, peraturan ini membuat bingung Pemerintah Kabupaten Mimika, pasalnya harga reagen yang selama ini dibeli oleh Pemkab Mimika adalah seharga Rp. 400.000.

Muat Lebih

“Pak Menteri, kami mohon maaf dan kami harus sampaikan bahwa ini membuat kami agak sedikit bingung. Dan saya kira nanti akan menjadi masalah di masyarakat. Yang ditetapkan di situ (Surat Edaran, red) adalah sebesar Rp. 150.000,- untuk pelaku perjalanan. Itu diterangkan seperti begitu, dan kami mohon arahan dan petunjuk,” tutur Wabup kepada Menteri Kesehatan RI, Letjen TNI (Purn) Dr. dr. Terawan Agus Putranto, Sp. Rad. (K).

Lanjutnya, Pemkab Mimika sendiri telah mengeluarkan Peraturan Bupati terkait tes rapid bagi pelaku perjalanan sebesar enam ratus ribu. Karena dari harga beli sebesar Rp. 400.000,- kemudian ditambah dengan biaya operasional, maka tarif satu kali pemeriksaan rapid test untuk pelaku perjalanan adalah sebesar Rp. 600.000,-.

“Dan kami sekarang sudah mengeluarkan Peraturan Bupati untuk permintaan tes sendiri dan pelaku perjalanan itu adalah enam ratus ribu. Tapi dalam Surat Edaran ini (Menkes) turun menjadi Rp.150.000,-. Ini kami juga bingung. Bagaimana ini kita harus antisipasi pada satu sisi, mungkin mohon petunjuk. Apakah mungkin kami bisa dapat bantuan rapid test dari Kementrian Kesehatan kepada pelaku perjalanan di Mimika supaya kami bisa berikan harga sesuai itu atau mungkin nanti bisa gratis, atau bagaiamana? Saya kira itu, Pak Menteri,” tutupnya.

Selain meminta petunjuk Menkes, Wabup juga melaporkan beberapa hibah yang disalurkan dan diterima dari pihak lain. Pemkab Mimika juga sudah mendapatkan bantuan dari BNPB Pusat sebanyak 1000 rapid test. Namun pemeriksaan Rapid test yang dilakukan secara mandiri, yakni sebanyak 16.000 tes.

“Kami berharap keberhasilan kerja penanganan Covid-19 yang sudah lakukan di Timika selama ini dapat terus dilanjutkan,” pungkasnya.

Menanggapi hal tersebut Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Menkes), Dr. dr. Terawan Agus Putranto mengatakan, bahwa penerbitan Surat Edaran itu dikarenakan selama ini pihaknya mendapat protes dari masyarakat dan juga karena produsen rapid test sudah ada di dalam negeri. Sehingga para Bupati di Papua termasuk Kabupaten Mimika tidak perlu lagi mengimport reagen dari luar.

“Mengenai batas atas Rp. 150.000 karena memang begitu gencar juga protes dan juga yang terutama adalah sudah munculnya rapid test Indonesia. Dan berkisar harga rapid testnya itu sekitar Rp.60.000,-sampai Rp. 75.000,-. Itu sudah diproduksi oleh anak-anak bangsa, nanti kami akan koneksikan dengan BPPT sehingga silakan pesan, sehingga batas harga Rp. 150.000,- itu sangat reasonable (beralasan, red) dengan harga per tesnya itu yang produksi Indonesia Rp. 75.000, paling mahal,” terang Menkes Terawan.

Kata Terawan, jika Pemkab Mimika mengimport rapid tes dari luar maka tentu harganya akan tetap mahal. Namun jika dibeli ke Produsen – yang disebut Terawan adalah Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), maka akan rasional dengan harga yang ditetapkannya dalam Surat Edaran Menkes.

“Tapi kalau beli import, ya memang mahal. Tapi kalau kita bisa optimalkan produksi Indonesia atau Anak Bangsa, saya kira angka itu sangat rasional. Oleh karena itu, kami akan menghubungkannya dengan produsennya, BPPT, ini produsennya itu kerjasama antara UNAIR, UGM dan juga dari Klinik Laboratorium Hepatika di Mataram. Ini kerjasama yang sangat unik sehingga menghasilkan produk rapid test dalam negeri,” terang Terawan.

Reporter : Yonri
Editor : Tahir

  • Whatsapp