Sanksi Salah Gunakan Trotoar dan Rusak Fasilitas Umum Dimulai

Wakil Bupati Mimika, Johannes Rettob, S.Sos.,M.M

TIMIKA – Tabaos14    I    Wakil Bupati (Wabup) Mimika, Johannes Rettob, S.Sos., M.M mengatakan bahwa surat edaran Bupati Mimika terkait penyalahgunaan fungsi trotoar susah dimulai. Ini merupakan langkah awal penegakan sanksi bagi siapapun yang menyalah-gunakan fungsi trotoar seperti untuk parkir dan berjualan.

Dalam surat edaran itu diberitahukan bahwa, ada Undang-undang (UU) penyalahgunaan fungsi trotoar, termasuk akan dikenakan sanksi hukum. Atas dasar itu, akan dilakukan tindakan tegas pada siapapun warga Mimika yang menggukan trotoar tidak sesuai fungsinya.

“Secara Undang-undang berlalu lintas, sudah sangat jelas, jika hal ini sangat melanggar aturan. Namun, selama ini Pemda Mimika belum melakukan penindakan tegas pada warga yang tak peduli aturan. Jadi, surat edaran Bupati Mimika ini sudah jelas. Bagi yang melanggar akan ditindak tegas,” kata Wabup di salah satu Hotel di Timika, Jumat (28/02).

Dalam surat edaran Bupati Nomor 180/93 tentang larangan melewati, parkir dan berjualan di trotoar jalan itu. Berisi, dalam rangka penegakkan disiplin berlalu lintas di Kabupaten Mimika serta penggunaan jalan sesuai fungsinya, maka ditetapkan hal sebagai berikut.

Pertama, kendaraan umum maupun kendaraan pribadi dilarang parkir dan melintasi trotoar. Dua, para pedagang kaki lima dilarang berjualan diatas trotoar. Tiga, dilarang membongkar atau merubah badan trotoar tanpa pemberitahuan kepada instansi terkait. Empat, apabila tidak mentaati, akan dikenakan sanksi.

Sanksinya berupa denda sebesar Rp 250.000 dan pidana kurungan 1 bulan, apabila melanggar ketentuan angka 1 dan angka 2 surat edaran, sebagai mana diatur dalam pasal 28 ayat 1 UU LLAJ.

Selanjutnya dikenakan denda sebesar Rp 24 juta dan pidana penjara paling lama 1 tahun, apabila melanggar ketentuan pada angka 3 surat edaran, sebagaimana diatur dalam pasal 28 ayat 1 UU LLAJ.

Dasar dikeluarkannya surat edaran Bupati Mimika itu adalah UU Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Juga Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.

Wabup menambahkan, semua yang menyangkut kepentingan umum seperti Traffic Light, jika ada yang merusaknya maka yang bersangkutan harus ditindak juga. Menurutnya, selama ini biasanya pelaku hanya dijerat dengan UU Lalu Lintas saja, tetapi menyangkut dengan merusak barang publik, selama ini tidak pernah.

Jadi, untuk menerapkan surat edaran bupati ini, Dinas terkait seperi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan juga Dinas Perhubungan (Dishup) harus mengambil peran ini, sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) serta pendampingan dari Satuan Polisi Lalu Lintas (Satlantas).

“Tidak hanya menyalahgunakan fungsi trotoar saja tetapi yang merusak fasilitas umum seperti trafic light, taman serta fasilitas umum lainnya yang dibangun pemerintah juga dikenakan sanksi,” ungkap wabup.(*#/samone)

Pos terkait