Renovasi Rumah Warga Pengungsi Di Tembagapura Kewajiban Pemkab Mimika

  • Whatsapp

Timika – Tabaos14| Legislator Kabupaten Mimika Saleh Alhamid mengatakan bahwa renovasi ataupun perbaikan rumah warga Tembagapura yang rusak karena ditinggal mengungsi keTimika bukan sepenuhnya kewajiban PT Freeport Indonesia. Pasalnya para warga tersebut merupakan warga Kabupaten Mimika, sehingga merupakan tanggung jawab sepenuhnya Pemkab Mimika.

“Saya tidak membela Freeport tapi suka tidak suka mau tidak mau itu bukan kewajiban Freeport. Freeport pasti bantu semampunya tetapi tidak seluruhnya dipaksakan untuk ditanggung Freeport,” jata Saleh di kediamannya jalan Sam Ratulangi,” Senin (18/1).

Bacaan Lainnya

Menurut Saleh tanggung jawab Freeport untuk melakukan renovasi rumah warga tersebut diumpamakan hukumnya Sunnah yaitu apabila tidak dilaksanakan tidak masalah karena tidak ada aturan yang mengatur dan tidak terkena sanksi. Tetapi jika Pemkab Mimika hukumnya Wajib yaitu wajib untuk melaksanakan karena masyarakat tersebut warga Mimika dan ada aturannya.

“Pemkab Mimika itu wajib, jika dikerjakan dapat pahala dan jika tidak dikerjakan berdosa. Kalau Freeport Sunah bukan wajib jadi tidak bisa dipaksakan harus semua tanggung jawab Freeport,” tuturnya.

“Kalau pemerintah minta bantuan contoh renovasi rumah berjumlah 100 unit, pemerintah lakukan renovasi 75 unit sedangkan yang 25 minta di bantu Freeport nah begitu boleh,” tambahnya.

Selanjutnya Saleh menegaskan bahwa selain itu Freeport bukan merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) melainkan Badan Usaha Milik Negara Negara (BUMNN). Sehingga memiliki aturan sendiri terlepas dari aturan Pemerintah. Oleh sebab itu Pemkab Mimika sifatnya meminta bantuan bukan mengharuskan atau memaksakan karena Pemkab Mimika juga memiliki anggaran untuk hal tersebut.

“Kan Freeport ada disini seluruh kewajibannya dia selesaikan kepada Pemerintah RI. Minta bantuan boleh saja dan Freeport pasti bantu tapi ya jangan setiap musibah dan segala macam urusan keuangan daerah ini dibebankan kepada Freeport,” tegasnya.

Saleh mengungkapkan bahwa pengembalian warga Tembagapura tanpa perencanaan apa yang harus dilakukan sebelumnya tersebut tidak tepat. Pasalnya jika tidak dilakukan perencanaan dan persiapan akan menimbulkan masalah baru, hal tersebut dikarenakan tempat yang ditinggalkan tersebut dirinya yakin rusak dan tidak layak ditempati.

“Minimal dicek dulu sebelum mereka di pulangkan. Jangan sampai dikembalikan begitu saja timbul masalah baru. Karena disini saja mereka terlantar apa lagi dikembalikan begitu saja,” ungkapnya.
Reporter : Enol
Editor : Tahir

  • Whatsapp

Pos terkait