RDP DPRD dan Dishub, Segera Berlakukan Kembali Trayek Angkutan Umum

RDP DPRD Mimika bersama Dishub, Kasat Lantas Polres Mimika dan Organdi di ruang rapat kantor DPRD Mimika, Kamis (20/1/2022)

Timika – Tabaos14 | Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Mimika dari Komisi C, Dinas Perhubungan, Organda dan Kasat Lantas Polres Mimika di ruang serbaguna DPRD Mimika, Kamis (20/1/2022) bahwa DPRD meminta Dishub mengaktifkan kembali sejumlah trayek angkutan umum dalam kota, Kwamki Lama, SP V, SP VI, SP VII, SP IX, SP XIII, SP XII yang selama ini terhenti.

Anggota DPRD Mimika dari Perindo, Leonard Kocu mengatakan tugas Dishub mengatur semua angkutan yang di Kabupaten Mimika termasuk angkutan umum. Seperti angkutan kota yang dikenal dengan taksi kuning harus mulai operasi kembali.

Bacaan Lainnya

“Organda dan Dishub silahkan atur kembali sehingga ojek tidak mengganti peran angkutan umum ini,” ujarnya

Anggota DPRD lain, Saleh Alhamid Dishub atur angkutan umum yang diatur dengan aturan, sedangkan yang bukan diatur dengan aturan silahkan dibina dam dibimbing salah satunya ojek.

“Ojek jangan gantikan peran taksi kuning untuk dalam kota,” tegas Saleh

Kemudian Anggota lainnya Matinus Walilo meminta ketegasan Dishub dan Satlantas soal ojek yang buat masyarakat resah. Dishub harus hidupkan lagi angkutan umum dalam kota dan luar kota. Angkutan umum jadi solusi bagi masyarakat agar berkendara lebih nyaman, lebih aman.

“Dishub harus yakinkan masyarakat bahwa kendaraan umum lebih aman tidak kepanasan, tidak kehujanan,” kata Martinus.

Wakil Ketua I DPRD Mimika, Aleks Tsenawatme menuturkan jika ojek tidak masuk sebagai angkutan umum, maka pemerintah melalui Dishub harus atur dan awasi itu. Jika kelompok ojek buat soal maka Dsihub dan Satlantas buat pembinaan.

“Dengan munculnya tarif baru ojek yang dibuat oknum pangkalan Selebes itu meresahkan masyarakat. Yang buat tarif itu pemerintah bukan kelompok pangkalan ojek, karena ojek bukan angkutan umum atau angkutan penumpang,” tutur Aleks.

Sementara Kepala Bidang Darat pada Dinas Perhubungan Kabupatenn Mimkka, Orpa Solossa mengatakan Dishub tidak bisa atur ojek karena ojek bukan angkutan umum. Tapi saran, masukan dari Bapak-bapak dewan maka Dishub akan atur dam tertibkan ojek. Dishub akan gandeng Satlantas untuk program penertiban dam pengetahuan ojek ini sehingga tidak seenaknya mereka tetapkan harga sendiri-sendiri.

“Dengan alasan apapun pangkalan ojek tidak berwenang keluarkan tarif ojek. Dishub juga tidak berani karena ojek bukan angkutan umum. Soal pengaktifan kembali trayek-trayek angkutan umum dia setuju dan dalam waktu dekat akan mereka bahas itu sehingga segera berlakukan kembali,”ujarnya.

Pos terkait