Rakor Persiapan Pilkada Serentak 11 Kabupaten, Mendagri Tekankan Tidak Ada Konvoi Dan Kampanye

  • Whatsapp

Jayapura – Tabaos14 | Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, meminta agar Bawaslu Provinsi Papua harus tegas untuk melarang para kandidat Cabup dan Cawabup di 11 Kabupaten untuk berkampanye maupun konvoi pada saat pemilihan nanti. Karena dengan adanya massa kampanye akan menimbulkan situasi yang rawan, apabila di setiap tahapan adanya perkumpulan yang melebihi 50 orang massa agar segera di bubarkan.

“ Tidak boleh adanya konvoi dan kampanye pada saat pemilihan, maka dari itu Bawaslu harus tegas apa lagi di dukung oleh aparat keamanan dan Gakkumdu dan laksanakan pelantikan kalau bisa secara virtual, apabila jaringan yang tidak baik agar di lakukan Cluster,” kata Mendagri Tito Karnavian saat memimpin Rapat Koordinasi Persiapan Pilkada Serentak di 11 Kabupaten Provinsi Papua, di Cenderawasih Room Swiss-Bell Hotel Jayapura, Jumat (10/7).

Muat Lebih

Tito Karnavian mengatakan, di Papua masalah sulit memang banyak tetapi masih bisa di selesaikan. Ia berharap Pilkada serentak tahun 2020 bisa berjalan dengan lancar dan menciptakan pemimpin yang baik sehingga dapat memajukan Provinsi Papua.

Selain itu Tito meminta, pada saat pemilihan nanti di TPS harus sesuai dengan protokol kesehatan, seperti menyediakan Handzanitizer, penggunaan masker, pencuci tangan dan wajib untuk menjaga jarak sehingga tidak terjadi kerumunan massa.

“ Karena virus Covid ini menyerang semua usia, ada teori epidemologi tentang penanggulangan penyakit itu minimal harus menggunakan teori head immunity atau kekebalan kelompok yang penyebaran virusnya tidak akan efektif minimal dua pertiga dari populasi,” katanya.

Mantan Kapolri itu mengakui, banyak yang bertanya, dalam situasi pandemi, kenapa Pilkada masih terus dilanjutkan, bahkan menjadi perbincangan di tingkat pusat. Namun kata dia, seperti diketahui Pilkada September 2020 adalah amanat undang-undang tentang Pilkada, baik Undang – Undang Nomor 1 tahun 2015 maupun Undang – Undang Nomor 10 tahun 2016 yang jelas dan secara eksplisit mewujudkan Pilkada, hasil pemilihan Tahun 2020 yang berakhir 5 tahun itu dilaksanakan bulan September 2020, sehingga mulai bulan September tahun 2019 dimulai tahapan total, semua ada 15 tahapan sampai dengan bulan September 2020.

“Tahap 1, 2, 3, 4 dan 5 sudah berjalan dan pada tahap ke – 6, KPU Pusat mengeluarkan peraturan KPU, peraturan KPU yang memiliki kekuatan hukum yang kuat karena memiliki lembaga Independen tidak dibawa Pemerintah. Kita sudah melaksanakan rapat dengan komisi II DPR, saya selaku Mendagri kemudian ke KPU, Bawaslu DKPP, saat itu kita semua sepakat untuk ditunda, KPU menawarkan tiga opsi, yaitu bulan Desember tahun 2020, bulan Maret tahun 2021 dan bulan Desember tahun 2021, dengan asumsi Covid ini akan selesai,” ujarnya.

Rapat Koordinasi Persiapan Pilkada Serentak di 11 Kabupaten Provinsi Papua itu dihadiri oleh Wakil Gubernur Provinsi Papua Klemen Tinal SE, MM. Kapolda Papua Irjen Pol Drs. Paulus Waterpauw, Kabinda Papua Brigjen Tni Abdul Haris Napoleon, Danlanud Silas Papare Marsma Tni Au Pnb Budhi Achmadi, M. Sc, Danlantamal X Jayapura Brigjen (Mar) TNI Nuri Andrianis Jatmika, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Drs. Akmal Malik, M.Si, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Dr. Drs. Bahtiar M.Si, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Dr. Mochamad Ardian Noervianto, M.Si, Direktorat Jendral Bina Administrasi Kewilayahan Dr. Drs. Syafrizal Za, M.Si, Kepala Pengadilan Tinggi Papua Heru Pramono, SH, M.HUM, Kasdam XVII/Cenderawasih Brigjen Tni Bambang Trisnohadi, Danrem 172/PWY kolonel inf. Izak pangemanan, M.Han, Ketua DPR Papua Jhony Banua Rouw, SE, Para Kapolres 11 Kabupaten yang melaksanakan Pilkada, Dandim 1701/Jayapura Letkol INF. Edwin Apria Candra, Asisten II Bidang Kesra Setda Provinsi Papua DR. Drs. Muhammad Musaad, M.Si, Rektor Uncen Dr. Ir. Apolo Safanpo, ST, MT.

Reporter/Editor : Tahir

  • Whatsapp