Raker Pansus PON, Bangun Venue Dengan APBD Bupati Omaleng Kritisi Anggaran PB PON Provinsi Tak Kunjung Dicairkan

  • Whatsapp

Timika – Tabaos14| Bupati Mimika Eltinus Omaleng mengkritisi PB PON Pusat dan Provinsi terkait dengan koordinasi mereka dengan PB PON Sub Mimika yang tidak berjalan sama sekali. Pasalnya selama ini beberapa venue yang dibangun menggunakan anggaran APBD tanpa bantuan dari Pusat maupun Provinsi.

“Kami tidak pernah mengeluh kepada PB PON Pusat atau Provinsi, hanya satu bangunan saja yang bangun oleh Provinsi yaitu GOR Futsal. Informasinya di Jayapura venue-venue di bangun dengan anggaran PON,” kata Bupati Omaleng dihadapan anggota DPR Papua yang tergabung dalam Panitia khusus (Pansus) PON XX dan PPN XVI tahun 2021, Sabtu (1/5/21) di Grand Mozza SP2.

Bacaan Lainnya

Bupati Omaleng memaparkan, terkait dengan venue saat ini sudah 100 persen sudah siap tinggal menunggu sarana perlengkapan saja. Untuk kesiapan lainnya seperti konsumsi, akomodasi dan transportasi yang masih belum adanya koordinasi.

Menurut Bupati seharusnya semua tanggung jawab di percayakan kepada sub sub penyelenggara masing-masing di tiap daerah penyelenggara PON. Hal ini penting agar penyelenggaraan PON di Papua bisa berjalan lancar tanpa ada hambatan. Karena pihaknya tidak menginginkan karena tidak adanya koordinasi dan saling mengharapkan nanti menjadi kacau dan tidak jalan.

“Untuk konsumsi katanya dari Provinsi yang tangani tapi belum ada kejelasan. Begitu juga untuk transportasi dan akomodasi tidak jelas juga mereka dari provinsi yang carikan tempat untuk sopir-sopir dari jakarta tapi transportasi dan akomodasi kami yang siapkan jadi kami bingung,” jelas Bupati.

Bupati mengungkapkan untuk mensukseskan PON di Kabupaten Mimika anggaran yang di butuhkan sebanyak 800 milyar. Namun hingga saat ini tidak ada anggaran PON yang masuk ke Kabupaten Mimika, sehingga Kabupaten Mimika harus mencari dimana anggaran untuk menutupi kekurangannya.

“Anggaran PON tidak pernah diturunkan kepada kami disini. Bahkan kami ajukan anggaran ke pusat pun sampai dengan hari ini belum ada jawaban baik dari pusat,” ungkapnya.

Terkait hal tersebut, Ketua Pansus PON DPRP Papua Kamasan Y Komboy saat ditemui usai Raker mengakui komunikasi tentang pelimpahan kewenangan dari PB PON Provinsi ke Sub PB PON belum berjalan dengan baik. Sehingga hal ini menjadi catatan dari pihak Pansus untu ditidak lanjuti.

“Dari hasil pertemuan dengan tim PB PON Sub Mimika banyak hal yang kita dengar. Dimana mereka meminta pelimpahan kewenangan antara PB PON dan PB PON Sub Mimika. Sehingga jelas apa yang harus dilakukan dan dikerjakan dan ini akan jadi catatan-catatan kami,” tuturnya.

Menurutnya pelaksanaan PON tinggal 154 hari. Bahkan kurang dari itu atau tinggal 140 hari, karena pada tanggal 18 September sudah ada pertandingan yang dilakukan. Jadi ini perlu kerja cepat dan perlu komunikasi, karena mereka (tim PB PON Sub Mimika) disini juga menunggu kira-kira apa yang menjadi tanggungjawab, mulai dari anggaran dan hal-hal lainnya. Termasuk konsumsi tidak hanya diurus oleh provinsi. Karena seharusnya dilimpahkan kepada daerah penyelenggara PON.

“Saya harap dan jadi catatan agar terjadi komunikasi antara PB pon dan PB PON Mimika, serta daerah lain. Karena tidak terjadi di Mimika saja, tapi seluruh klaster PON, seperti Kabupaten dan Kota Jayapura,” tuturnya.

Kamasan menambahkan belum adanya pelimpahan kewenangan ini karena tugas dan fungsinya yang belum jelas. Karenanya, kalau itu dilakukan jauh hari akan menjadi lebih baik, apakah itu anggaran, kewenangan dan lainnya pasti bisa berjalan. Namun demikian, semua sudah berkomitmen semua bisa dijalankan dan belum terlambat. Hal ini demi kesuksesan pelaksanaan PON.

“Pulang dari sini akan ketemu PB PON untuk sampaikan hal-hal ini. Serta akan menentukan waktu untuk duduk bersama antara PB PON dan PB PON di daerah, untuk bicara bersama guna kesuksesan PON,” ujarnya.

Reporter : Enol
Editor : Tahir

  • Whatsapp

Pos terkait