Pungutan Liar Di PPI Bukan Dari Dinas

  • Whatsapp
Kepala Dinas Perikanan Liientje AA Siwabessi
Kepala Dinas Perikanan Liientje AA Siwabessi

TIMIKA – Tabaos14 |  Menanggapi adanya temuan Pungutan Liar (PUNGLI) yang terjadi di Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Poumako oleh anggota DPRD Mimika, Kepala Dinas Perikanan Liientje AA Siwabessi mengatakan bahwa Pungutan Liar tersebut bukan dari Dinas dan tidak ada sama sekali hubungannya dengan Dinas. Pasalnya pungutan yang dilakukan oleh Dinas dilakukan berdasarkan aturan.

“Kalau dari itu tidak, dan ibu yakin kalau dari Dinas mereka tidak akan berani. Yang jelas pungutan itu bukan dari kami,” tegas Liientje di graha Eme Neme Yauware, Kamis (30/1).

Bacaan Lainnya

Liintje mengungkapkan bahwa pihaknya sudah sudah memanggil seluruh staf dari Dinas Perikanan yang bertugas di PPI Poumako. Pihaknya sudah mempertanyakan dan memberikan ultimatum jika ada yang melakukan pungli akan ditindak tegas, namun tidak ada dari Dinas yang melakukan pungutan.

“Kalau dari institusi kami, yakin tidak karena sudah kami kumpulkan dan tanyakan. Misalkan ada honorer yang melakukan ya saya tindak tegas,” ungkapnya.

Menjelaskan bahwa hingga saat ini pihaknya belum melakukan pungutan apapun di PPI Poumako. Saat ini pihaknya hanya melakukan pembinaan terhadap nelayan dan bagaimana kepercayaan Bupati kepada Dinas Perikanan untuk memberdayakan dan melindungi nelayan. Pasalnya regulasi terkait pungutan di PPI belum bisa diberlakukan karena belum memiliki nomor registrasi dari Kementrian.

“Perda kita memang sudah diketuk palu oleh Dewan tapi kita tinggal tunggu nomor registrasi setelah nomor registrasinya keluar baru kita berlakukan Perda tersebut,” jelasnya.

Menurut Liintje di dalam PPI tersebut terdapat berbagai instansi dengan masing masing kepentingan. Seharusnya perlu ada koordinasi antar lintas instansi guna mengkoordinasikan terkait tugas dan tanggung jawabnya masing-masing insntansi yang ada di dalam PPI mengingat jika berbicara sekitar kelautan memiliki cakupan yang luas.

“Didalam PPI kan banyak yang memiliki kepentingan, saya tidak bisa bilang itu siapa, ini siapa karena ada macam-macam didalam situ. Tapi kita perlu koordinasi saja sebenarnya,” tuturnya.

Liintje mengaku siap jika pihaknya dipanggil oleh pihak DPRD Mimika untuk membicarakan masalah tersebut. Pasalnya hal ini tidak bisa didiamkan secara terus menerus karena kecurangan apapun suatu saat akan terbongkar.

“Kalau Dewan mau sharing dengan kami silahkan karena tidak bisa terus didiamkan kita selalu mengawasi tapi oknum tersebut yang memiliki cara tersendiri,” ujarnya. (*#/Samone)

Pos terkait