PPKM Level IV di Mimika Tunggu Instruksi Bupati

  • Whatsapp
Asisten III Setda Mimika Hendritte Tandiyono

Timika – Tabaos14 | Terkait penerapan PPKM level IV berdasarkan instruksi menteri dalam negeri (Mendagri) nomor 25 tahun 2021 tentang penerapan PPKM di wilyah Kalimantan, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, NTT, Maluku dan Papua, Pemkab Mimika masih menunggu arahan ketua Satgas Covid 19 dalam hal ini Bupati Mimika.

Asisten III Setda Mimika Hendritte Tandiono mengatakan, pihaknya sudah menerima instruksi tersebut tetapi belum ada petunjuk dari Bupati Mimika Eltinus Omaleng untuk penerapan PPKM Level 4 tersebut.

Bacaan Lainnya

“Sampai hari ini belum ada petunjuk dari pimpinan Satgas. Kita masih menunggu bagaimana keputusan Satgas,” kata Hendritte saat memimpin apel pagi di kantor pusat pemerintahan Kabupaten Mimika, Senin (26/7/2021).

Hendritte menegaskan bahwa untuk penerapan PPKM di Mimika saat ini masih mengacu kepada kesepakatan bersama Satgas Covid dan Forkopimda Mimika pada tanggal 7 Juli 2021 lalu.

“Kita masih mengacu kepada keputusan PPKM Mikro dengan ketentuan-ketentuan yang disepakati kemarin,” tegasnya.

Untuk itu, Hendritte meminta kepada masyarakat untuk patuh kepada keputusan yang sudah ditetapkan oleh Satgas Covid Mimika terkait PPKM Mikro.

Selain itu pihaknya juga meminta kepada masyarakat untuk tetap mengutamakan protokol kesehatan.

“Kita sama-sama berdoa dan tetap utamakan prokes sehingga kasus Covid bisa turun dan tidak jadi lock down,” ujarnya.

Berikut hal yang harus dilakukan berdasarkan instruksi Mendagri nomor 25 tahun 2021 dengan menerapkan kegiatan sebagai berikut,

A. pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (sekolah, perguruan tinggi, akademi, tempat pendidikan/pelatihan) dilakukan secara daring/online;

B. pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 100 persen Work From Home (WFH).

C. Pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti, keuangan dan perbankan dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50 persen staf.

Sementara untuk administrasi perkantoran guna mendukung operasional dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50 persen staf; dan dapat beroperasi dengan pemberlakukan shift maksimal 50 persen dari total pekerja dalam atu shift.

2. Pelayanan esensial pada sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya diberlakukan 25 persen maksimal staf Work From Office (WFO) dengan protokol kesehatan secara ketat.

Sektor Kritikal seperti kesehatan, keamanan dan ketertiban masyarakat, penanganan bencana, energi, logistik, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat, makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak hewan peliharaan, pupuk dan petrokimia, semen dan bahan bangunan, obyek vital nasional, proyek strategis nasional, konstruksi, dan utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah) dapat beroperasi dengan ketentuan dapat beroperasi 100 persen staf tanpa ada pengecualian.

Hanya pada fasilitas produksi, konstruksi, pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan maksimal 25 persen staf,

Sementara pasar tradisional, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen atau outlet voucher, pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, pasar loak, pasar burung atau unggas, pasar basah, pasar batik, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol Kesehatan ketat, dengan menggunakan masker, mencuci tangan, handsanitizer, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah,

Sedangkan untuk supermarket dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai Pukul 20.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50 persen dan untuk apotik dan toko obat dapat buka selama 24 jam.

D. Pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat
umum seperti diwarung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol Kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, handsanitizer, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah;

Untuk rumah makan dan kafe dengan skala kecil yang berada pada lokasi sendiri dapat melayani makan ditempat dapat diisi dengan kapasitas 25 persen dan menerima makan dibawa pulang dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

Sama halnya dengan restoran rumah makan, kafe dengan skala sedang dan besar baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan atau mall tidak menerima makan ditempat.

E. Untuk kegiatan pada pusat perbelanjaan, mall, pusat perdagangan ditutup sementara, kecuali akses untuk restoran, supermarket, dan pasar swalayan dapat diperbolehkan dengan memperhatikan ketentuan pada huruf c.5 dan huruf d.

F. pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik beroperasi 100 persen dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.

G. Tempat ibadah seperti Masjid, Musholla, Gereja, Pura, Vihara, dan Klenteng serta tempat lainnya tidak mengadakan kegiatan peribadatan berjamaah dan mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah.

H. fasilitas umum ditutup sementara.

I. Kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup sementara.

J. Kegiatan olahraga atau pertandingan olahraga diperbolehkan, antara lain: diselenggarakan oleh Pemerintah tanpa penonton atau supporter dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat; dan olahraga mandiri atau individual dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

K. Transportasi umum atau kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.

L. pelaksanaan resepsi pernikahan ditiadakan;

M. Pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) harus menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama) menunjukkan PCR H-2 untuk pesawat udara serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, kereta api dan kapal laut.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) hanya berlaku untuk kedatangan dan keberangkatan dari dan ke Wilayah yang ditetapkan sebagai PPKM Level 4 (empat) sebagaimana dimaksud tidak berlaku untuk transportasi dalam wilayah aglomerasi sebagai contoh untuk wilayah Jabodetabek. Untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin.

N. tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan face shield tanpa menggunakan masker.

Pos terkait