PP GP Ansor Sikapi RUU Omnibus Law Lapangan Cipta Kerja

Ketua Umum PP GP Ansor, Yaqut Cholil Qoumas. (Foto: Wikipedia, google)

JAKARTA – Tabaos14   I   Mencermati perkembangan situasi dan isu terkini Rancangan Undang Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan kajian kritis terhadap draft RUU itu, Selasa (18/02) Pengurus Pusat Gerakan Pemuda (PP GP) Ansor menyatakan lima sikapnya.

Dikatakan PP GP Ansor yang memantau melalui seluruh Pengurus Cabang (PC) dan Pengurus Wilayah (PW) Gerakan Pemuda (GP) Ansor di seluruh Indonesia, termasuk media sosial, media siber dan media cetak di situational room PP GP Ansor selama dua bulan terakhir.

Pertama, GP Ansor melihat bahwa RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang sebelum diserahkan ke DPR dan disosialisasikan pemerintah sebagai RUU Omnibus Cipta Lapangan Kerja atau yang sering disingkat Cilaka, merupakan RUU yang tidak jujur. “Karena dalam pengamatan dan kajian kami, RUU ini lebih merupakan RUU yang menitikberatkan pada investasi dan investor daripada menciptakan lapangan kerja dan para pekerja.”

“Kami juga mencermati bagaimana pemerintah meyakinkan publik agar menerima RUU ini lebih pada argumen ‘memperbanyak investasi dan menarik investor’ daripada narasi bagaimana menciptakan dan mengembangkan lapangan kerja bagi banyak usia kerja produktif Indonesia agar lebih berdaya di era industri 4.0.,” kata Ketua Umum Pengurus Pusat Gerakan Pemuda (PP GP) Ansor, Yaqut Cholil Qoumas dalam rilisnya melalui Sekretaris Jenderal, Abdul Rochman dalam  komunitas Group What’s App Assosiasi Media Siber Indonesia (AMSI).

Kedua, GP Ansor juga mencermati ada komunikasi publik yang buruk dari pemerintah kepada rakyat dan sebaliknya, hingga akhirnya RUU ini disusun secara tidak jujur. Menurut GP Ansor, jika pemerintah memiliki komunikasi publik yang baik, rakyat bisa diyakinkan bahwa revisi UU Investasi dan Penanaman Modal agar lebih adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Termasuk tren ekonomi yang lebih ramah lingkungan (eco-friendly) sekaligus berkelanjutan, sama pentingnya dengan RUU Cipta Lapangan Kerja yang menjamin dan mengupayakan semua usia produktif Indonesia, khususnya para pemuda, bisa bekerja dan memiliki kehidupan yang baik, sejajar dengan para pekerja di negara-negara maju.

Ketiga, GP Ansor menilai bahwa penyusunan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja ini tidak mengikuti pola penyusunan undang-undang yang baik dan demokratis. Hal ini bisa dilihat dari, bagaimana RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja — yang menurut GP Ansor lebih tepat sebagai RUU Omnibus Law Investasi. Hanya dikonsultasikan kepada publik melalui Satuan Tugas Bersama Pemerintah dan Konsultasi Publik Omnibus Law (Kepmenko Perekonomian No. 378 Tahun 2019) yang melibatkan hampir seluruh asosiasi pengusaha, pengusaha, dan pejabat pemerintahan (provinsi dan kabupaten/kota). Konsultasi ini sama sekali tidak melibatkan asosiasi atau serikat pekerja dan organisasi kepemudaan yang juga ikut menaungi banyak pemuda berusia produktif Indonesia, yang sebenarnya menjadi principal role occupants atau pelaksana norma utama, sekaligus target sesungguhnya dari pemberlakuan RUU ini.

Keempat, GP Ansor juga tidak melihat, membaca, dan mendengar, bagaimana Anies Baswedan, Airin Rachmi Diany, Abdullah Azwar Anas, James Riyadi, Didik Rachbini, Erwin Aksa, Joko Supriyono, Pandu Patra Sjahrir, Indroyono Soesilo, dan 117 Anggota Satgas Omnibus Law menyuarakan kepentingan para pekerja maupun pemuda usia produktif terkait RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja ini. Artinya, justru mereka sebenarnya lebih lantang di ruang kedap suara memperjuangkan kepentingan investor, pemilik modal, dan pengusaha maupun penguasa.

Terakhir, GP Ansor melihat RUU Omnibus Law ini lebih sebagai RUU Obscure Law. Jadi, GP Ansor mendesak DPR mengembalikan RUU tersebut ke pemerintah agar dikaji lagi dengan benar dan mengkomunikasikannya kembali dengan baik dengan seluruh pemangku kepentingan. Terutama para principal role occupants. (*/samone)

Pos terkait