Pers, Masyarakat dan Pemerintah Wajib Laksanakan Tanggung Jawab Sosial Pers

Resensi Buku :

DIDORONG pengalaman perkuliahannya yang diwajibkan menjadikan buku, “Four Theories Of The Press,” karya Fred S. Siebert, Theodore Petersons, dan Wilbur Schramm terbitan University of Ilinois Pres, Urbana yang memuat teori-teori pers dari empat massa berbeda seperti Teori Otoritarian, Teori Libertarian, Teori Tanggung Jawab Sosial, Teori Totalitarian.

Mulyono mengkritisi bahwa, daripada Pers menjadi menjadi pengabdi negara atau penguasa, mengawasi pemerintah dan menciptakan berlanjutnya kediktatoran, bukankah jauh lebih baik jika Pers memainkan perannya yang bertanggungjawab mencegah konflik dan mengarahkannya pada upaya kompromis penyelesaiannya melalui suatu diskusi dialektik yang lebih komprehensif dan fear atau menyeluruh berkeadilan dan mensejahterahkan. Meskipun dalam analisisnya, Mulyono langsung mulai dengan proses teori Libertarian dimana Tanggung Jawab Sosial Pers itu muncul diabad ke-19 dan 20.

Mulyono menyimpulkan, suka atau tidak harus dimengerti dan bahkan disadari bahwa pers memiliki tanggung jawab sosial untuk menyediakan apa yang dibutuhkan masyarakat secara komprehensif atau menyeluruh jika tidak bersedia berbenturan dengan segala aturan yang telah membentengi kebutuhan itu sebagai hak yang dimiliki masyarakat, bahkan ikut mendorong terciptanya Totalitarianisme. (Mulyono, hal.26:2020)

Judul ini muncul pada bagian akhir dan merupakan kesimpulan dari buku karya Mulyono, bahwa Pers yang idel dalam teori Pers Tanggung jawab sosial hanya dapat diwujudkan oleh Pers, Masyarakat dan Pemerintah. Masyarakat menyadari kuasa media yang hanya ada ditangan segelintir orang sehingga pers terkadang gagal, jadi harus dibantu dengan cara mendukung tugas pers melalui Lembaga non profit seperti Perguruan Tinggi (PT) yang bisa melakukan pembuatan siaran atau film yang bisa disiarkan media komersil. Bahkan menciptakan studi lanjutan, penelitian dan publikasi kritis bidang komunikasi massa dan pendidikan seluasnya tentang Jurnalistik. Bahkan jika perlu dibuat badan yang bebas mengawasi kegiatan pers dan melaporkan hasilnya secara periodik tahunan.

Alasannya, karena kebebasan pers dalam Teori Pers Tanggung jawab Sosial diletakan pada konsep kebebasan yang berbeda dari teori libertarian, yang berdiri diatas dasar konsep, ‘Kebebasan Dari… kendala Eksternalnya.” Kebebasan dalam Teori Pers Tanggung Jawab Sosial bersandar pada kebebasan positif atau “Kebebasan Untuk…,” sehingga untuk menyajikan ini dan itu, Pers ada dalam rasa etisnya dan dalam keinginan masyarakatnya. Jadi pers harus miliki kemudahan teknis, dukungan finansial, kemampuan memperoleh informasi dan lain sebagainya.

Soal pemerintah dalam Teori Pers Tanggung Jawab Sosial ini, dipandang Pers sebagai pihak yang harus mendukung dinamika Pers. Bahkan mempromosikan kebebasan Pers karena pemerintah memang harus menjaga (Memiliki Kewajiban) ketertiban dan keamanan rakyatnya. Hanya pemerintah yang dapat menjamin kebebasan masyarakatnya, jadi harus bisa melindungi warganya, membantu mendapatkan layanan dengan beragam cara pemerintah. Misalnya membantu media melalui bidang komunikasi, membuat aturan agar pers jangan disalahgunakan untuk mempropagandakan atau memanipulasi pendapat umum. Mendukung landasan usaha pers dengan mengintervensi, jika bertentangan dengan kebebasan Pers, tanpa maksud menciptakan kompetisi media dan apalagi harus melenyapkan media. Itu harus disadari pemerintah karena ada hak moral yang mengandung aspek kewajiban itu.

Karena hak berpendapat dalam Teori Pers Tanggung Jawab Sosial adalah hak moral yang ada kewajibannya dan ini berbeda yang dianut libertarian bahwa, kebebasan berekspresi itu dibawa sejak lahir atau alamiah dan tak dapat hilang walau dibatasi. Jadi, tak ada kewajiban melekat. Kebebasan dalam Tanggung Jawab Sosial itu didasarkan kewajiban pikiran dan kata hati seseorang yang harus diimbangi hak pribadi orang lain. Hak Moral ini tak bisa bebas nilai karena keinginan pribadi saja, jadi bukan hak absolut seperti kata teori libertarian murni. Kebebasan ini bisa salah juga dan ada alasan untuk mentolelir kesalahan itu, karena sama seperti teori libertarian, Tanggung Jawab Sosial juga butuh kebebasan mencari kebenaran. Meski benar, bahwa seseorang bisa temukan kebenaran dari kebebasannya sendiri dan bukan karena dipaksakan penguasa atau pihak lain.

Namun, hak legal untuk bebas menyatakan pendapat tetap bukanlah tak terbatas. Jadi, Pers harus bisa menyajikan semua yang dibutuhkan semua pihak dengan tetap menyediakan apa yang layak bagi masyarakat umum, jika tidak maka pemerintah dan masyarakat harus bisa melindungi hak setiap orang itu.

Pembahasan Mulyono soal Teori Pers Tanggung Jawab Sosial, sejujurnya mencerminkan keraguan akan rasionalitas manusia oleh ilmu sosial dan pemikiran kontemporer yang menyangkal kalau manusia sejak lahir termotivasi mencari kebenaran dan dituntun kebenaran karena manusia itu hakekatnya banyak malas, bisa gunakan akal tapi malas melakukan, sehingga menjadi mangsa empuk hasutan orang periklanan dan dihasut untuk bergaam kepentingan. Bahkan mentalitas malas itu menjerumuskan manusia pada konformitas tanpa pertimbangan, sehingga lamban dan lemah. Bahkan cenderung Antrophy atau terancam berhenti berkembang.

Kecuali, jika manusia menggunakan akal sehatnya untuk melihat dan mendengar atau merasakan. Sehingga masyarakat yang lebih waspada, harus bisa bisa dan WAJIB bersedia mendorong agar orang malas itu pakai akal sehatnya untuk menemukan kebenaran, karena banyak manusia pada hakekatnya, hanya mau memuaskan kebutuhan keinginan saja.

Diimbangi pengalamannya sebagai editor salah satu portal berita online terbesar di tanah air yang kini juga masih mengelola indomaritim.id, tergambar jelas bagaimana pemikiran Mulyono, yang sudah sekian waktu menghadapi kenyataan sebagai praktisi pers dan media yang juga kesulitan dalam menerabas sekat-sekat kekuasaan di satu sisi dan kebutuhan masyarakat sebagai konsumen di pihak lain, dalam pergulatannya memanfaatkan teori Otoritarian maupun Libertarian serta Totalitarian yang mengarah pada sikap totaliter media yang sok memandang kekuasannya sebagai yang absolut.

Mulyono mengingatkan bahwa, teori Otoritarian yang menciptakan paham Otoritarianisme karena bernaung dibawah prinsip-prinsip pemikiran kolektivitas negative dan Teori Libertarian yang menciptakan paham Libertarianisme karena pemikiran dari prinsip individualistik negatif tempatnya bernaung serta teori Totalitarian dengan prinsip individualis kolektif negatif dan positif, yang suka atau tidak tetap memposisikan situasi kondisi dinamika yang siap mengarah pada terciptanya Totalitarianisme. Membuat Mulyono mengusulkan bahwa, Teori Pers dengan Tanggung Jawab Sosialnya yang merupakan cangkokan dari ide libertarian teory yang berkembang di AS usai perang dunia kedua dan dimotivasi dari buku William E Hocking,”A Free And Responsibility Press” dan “Freedom of The Press: A Frame Work of Principle,” yang jauh lebih kompromis untuk menjadi alternative. Mengingat Teori Pers Tanggung Jawab Sosial dijalani atas perpaduan prinsip kolektif dan individual positif yang menaungi ketiga teori sebelumnya, menjadikannya alternatif bagi dinamika perkembangan Pers Media Massa, ke masa depan yang lebih diharapkan.

Alasan Mulyono, karena baik teori Otoriatarianisme maupun Libertarian yang dihasilkan bukan karena hasil uji hipotesis dalam penelitian lapangan yang menggunakan metode dan teknik penelitian sosial melainkan hanya karena pengamatan.

Hal itu telah menjadikan semua teori itu tak mendapatkan tempat dalam proses perkembangan dinamika histori peradaban dunia dan manusia yang terus berkembangan dan mengalami perubahan demi perubahan.

(Yohanis Samuel Nussy, Dosen pada Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Timika. Tinggal di Timika).

Pos terkait