Perairan Natuna dan UNCLOS 1982

Oleh: Muhamad Ikbal

DULU waktu kuliah di Pasca Sarjana Universitas Hasanudin (UNHAS) Jurusan Ilmu Perikanan, ada satu mata kuliah tentang Hukum dan Undang-Undang  Perikanan. Materi kuliah ini diajarkan oleh Prof. Dr. Achmar Mallawa, DEA. Dosen senior Alumni France.

Bacaan Lainnya

Menurut saya, beliau salah seorang dosen yg cukup paham tentang konstalasi hukum laut di Indonesia. Termasuk tantangan yang dihadapi harus oleh Indonesia sebagai negara kepulauan.

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, yang terdiri dari 17.504 pulau dengan panjang garis pantai 81.000 km dan luas perairannya terdiri dari laut teritorial, perairan kepulauan dan perairan pedalaman seluas 2,7 juta km atau 70% dari luas wilayah NKRI. Negara sebesar ini harus dijaga secara serius dengan segala kemampuan yang kita miliki.

Isu pengklaiman Cina atas kepemilikan perairan Natuna adalah bagian dari wilayah laut Cina Selatan dan mereka berhak atas pulau itu, termasuk dalam eksplorasi dan eksploitasi. Bagi saya, ini adalah persoalan serius karena masalah kedaulatan, jika kita kembali pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang hukum laut yakni United Nations Convention on the Law of the Sea disingkat UNCLOS. Disitu disebut  Hukum Perjanjian Laut, adalah perjanjian internasional yang dihasilkan dari Konferensi PBB tentang Hukum Laut yang ketiga (UNCLOS III) yang berlangsung dari tahun 1973 sampai dengan tahun 1982.

Konvensi hukum laut ini mendefinisikan hak dan tanggung jawab negara dalam penggunaan lautan di dunia serta menetapkan pedoman untuk bisnis, lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam laut. Konvensi disimpulkan pada tahun 1982, menggantikan perjanjian internasional mengenai laut tahun 1958.

UNCLOS diberlakukan pada tahun 1994, setahun setelah Guyana menjadi negara ke 60 untuk menandatangani perjanjian.
Untuk saat ini telah ada 158 negara, termasuk Uni Eropa, telah bergabung dalam konvensi ini.

Sedangkan PBB menyediakan dukungan untuk pertemuan negara-negara peserta konvensi. PBB tidak memiliki peran operasional langsung dalam pelaksanaan konvensi sebagai tindak lanjut atas ratifikasi UNCLOS tersebut.

Indonesia sejak tahun 2014 telah memiliki payung hukum yang menekankan kewilayahan laut Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, yang disahkan pada tanggal 17 Oktober 2014 dan dicantumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603.

Intinya adalah dengan berlakunya UNCLOS’82 yang telah diratifikasi dengan UU Nomor 17 Tahun 1985, maka luas laut Indonesia menjadi lebih luas, hampir 60 kali luas sebelumnya.

Karena itu, dalam rangka menegakkan kedaulatan negara dan menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari berbagai ancaman, dengan payung hukum tersebut menjadi kekuatan kita dalam upaya memaksimalkan perjuangan diplomatik kita soal kepentingan jangka pendek dan masa depan laut kita.(*)

Pos terkait