Penutupan Penjualan Miras Butuh Ketegasan Pemerintah

  • Whatsapp

Anggota DPRD Mimika, Saleh Alhamid

 

Bacaan Lainnya

TIMIKA – Tabaos14    I     Anggota DPRD Mimika, Saleh Alhamid mengatakan, terkait penutupan penjualan miras di Provinsi Papua dan beberapa kabupaten, perlu juga diterapkan di Mimika menjelang 3 event besar di Mimika, yakni Pesparawi, PON, dan bulan suci ramadan. Itu hanya butuh ketegasan dari pemerintah.

“Ada 3 agenda besar yang akan kita hadapi, dan bukan hanya Pesparawi dan PON, tapi sekitar 50 hari lagi sudah ada umat Islam sudah laksanakan bulan suci,” kata Saleh saat ditemui di Kantor DPRD Mimika, Senin (02/03).

Ia menjelaskan, tidak hanya masyarakat di Jayapura, dan beberapa kabupaten lainnya, di Timika pun juga masyarakat menginginkan agar miras tutup.  Berarti pemerintah juga akan sejalan dengan keinginan masyarakat.

“Dimana-mana miras itu sudah menjadi musuh masyarakat. Kalau masyarakat memusuhi, tentu pemerintah memusuhi kan. Pemerintah dan DPRD itu jelmaan rakyat. Jadi kalau dua institusi ini sudah tidak sejalan dengan miras pasti polisi juga tidak sejalan dan pastinya ada penindakan,” jelasnya.

Ia mengakui bosan membicarakan masalah miras, karena semua kembali kepada masyarakatnya. Kalau tidak membeli dan mengkonsumsi miras maka miras yang dijual tidak akan laku.

Juga Perda miras yang disahkan oleh pemerintah tentunya bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, dan tentunya perda tersebut tidak berjalan dengan baik. Solusi terbaik ialah pembatasan penjualan dan peredaran miras.

“Bisa saja kita menutup penjualan miras tapi nanti akan bertentangan dengan aturan diatasnya, jadi solusinya pembatasan miras saja,” ungkapnya. (Mrc)

  • Whatsapp

Pos terkait