Pemkab Mimika Tegaskan Pemberian Hibah Diatur Dalam Permendagri 123 tahun 2018

  • Whatsapp

Timika – Tabaos14| Sekda Mimika Michael Gomar menegaskan bahwa pemberian hibah dalam bentuk dana maupun barang atau bangunan kepada pihak tertentu dalam hal ini instansi vertikal (TNI POLRI), masyarakat, Ormas, LSM dan lainnya bisa dilakukan dan tidak menyalahi aturan yang berlaku

“Pemerintah daerah bisa memberikan hibah dan bantuan sosial sepanjang kemapuan keuangan daerah dan ada aturan yang mengatur,” tegas Gomar di hotel Cendrawasih 66, Jumat (26/3/2021).

Bacaan Lainnya

Gomar menjelaskan bahwa hibah diatur oleh Peraturan Menteri dalan negeri nomor 123 tahun 2018 yang bisa memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk memberikan bantuan sosial maupun hibah. Menurut Gomar, untuk hibah dalam bentuk dana akan dikelola secara langsung oleh penerima hibah.

“Sedangkan hibah dalam bentuk barang atau bangunan akan di catat sebagai aset pemerintah daerah dan nantinya, akan dihibahkan kepada penerima hibah yang dituangkan di dalam naskah hibah,”katanya.

Gomar menambahkan, hibah bangunan oleh Pemkab Mimika dalam bentuk bangunan dilakukan oleh bagian umum Setda Mimika, dimana program kegiatannya itu ditetapkan dalam DPA bagian umum. “Untuk pelaksanaan pekerjaan mulai dari tahapan perencanaan, pelelangan dan juga pelaksanaan pekerjaan sampai dengan selesai itu menjadi tanggung jawab bagian umum,”katanya.

Gomar mengungkapkan bahwa hibah yang diberikan oleh Pemkab Mimika kepada pihak tertentu itu sudah dilakukan beberapa kali kepada pihak tertentu. Sehingga jika masyarakat mempertanyakan hibah diberikan oleh pemerintah daerah itu ridak menyalahi aturan.

“Barulah diserahkan kepada pihak penerima hibah, kemudian dituangkan di dalam naskah hibah sehingga tidak di catat di dalam aset pemerintah daerah, Selama keuangan daerah mencukupi dan sesuai dengan aturan itu sangat bisa, ” jelasnya.

Reporter : Enol
Editor : Tahir

  • Whatsapp

Pos terkait