Pemkab Mimika Keluarkan Edaran Larangan Mudik Lebaran Untuk ASN

  • Whatsapp

Timika – Tabaos14| Bupati Mimika Eltinus Omaleng mengeluarkan surat edaran terkait larangan mudik saat cuti bersama Lebaran tahun 2021 untuk seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkup Pemkab Mimika. Pelarangan mudik Lebaran tersebut berlaku mulai per tanggal 6 Mei hingga 17 Mei 2021 mendatang.

Surat edaran Bupati yang dikeluarkan pada tanggal 26 April 2021 dengan Nomor 443.1/241 tentang pembatasan kegiatan bepergian keluar daerah dan/ atau mudik dan/ atau cuti bagi pegawai aparatur sipil negara dalam masa pandemi corona virus disease 2019 (Covid-19).

Bacaan Lainnya

Ada tiga dasar terbitnya surat edaran tersebut yaitu Pertama, Surat Edaran Mentri Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 08 tahun 2021 tentang pembatasan kegiatan bepergian keluar daerah dan/ atau mudik dan/ cuti bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Kedua Surat Edaran Gubernur Papua Nomor 440/4202/SET tentang pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/ atau cuti bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam masa pandemi Covid-19.

Ketiga Peraturan Bupati Mimika Nomor 24 tentang penerapan displin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19.

Selain kepada Pimpinan OPD Kabupaten Mimika, surat edaran itu juga ditujukan kepada Pimpinan Instansi vertikal, otonom dan para Pimpinan BUMN/BUMD/Swasta Kabupaten Mimika.

Dalam surat edaran Bupati Mimika disebutkan, surat itu dapat dikecualikan bagi ASN yang melakukan perjalanan dinas yang mendapat surat persetujuan dari pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) atau kepala Kantor Satuan. Dan bagi ASN yang memiliki kepentingan yang sangat penting dan juga mendapat izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian di lingkup instansinya.

Selain itu, pembatasan cuti juga disebutkan dalam surat tersebut. Yang mana dikatakan bahwa Pimpinan OPD tidak boleh memberikan surat cuti kepada ASN dan sebaliknya ASN tidak boleh mengajukan surat cuti dalam tenggang waktu yang dimaksudkan. Tetapi dikecualikan bagi mereka yang mau melahirkan, bagi yang sakit, dan bagi mereka yang mempunyai kepentingan tertentu.

Dalam pasal 4 bagian b surat edaran Bupati tersebut dikatakan, jika peraturan tersebut dilanggar maka yang bersangkutan akan di kenakan hukuman disiplin kepegawaian berdasarkan Peraturan Nomor 53 Tahun 2010 dan Nomor 49 Tahun 2018.

Reporter : Enol
Editor : Tahir

  • Whatsapp

Pos terkait