Pemkab Mimika Harus Prioritas Anak Amor Dalam Penempatan Jabatan dan Pengangkatan Pegawai P3K

Anggota DPRD Mimika Partai Gerindra Muhammad Nurman Karupukaro.

Timika – Tabaos14 | Menanggapi persoalan ricuhnya hasil seleksi pejabat pratama dilingkup Pemkab Mimika, DPRD Mimika meminta agar Pemerintah mestinya harus memprioritaskan anak Amungme dan Kamoro (Amor) dalam penempatan jabatan pratama dan pengangkatan PNS serta pegawai P3K.

Anggota DPRD Mimika Partai Gerindra, Muhammad Nurman Karupukaro menambahkan, penetapan pejabat dari semua OPD yang diumumkan dalam seleksi kebanyakan pejabat lama dan anak Amor dan.Mimika Wee hanya sedikit. Untuk itu dirinya setuju dengan permintaan OKIA dan anak-anak Amor.

“Ini kesempatan bagi anak Amungme dan Mimika Wee. Jadi pak Bupati harus ambil alih persoalan yang terjadi yakni banyak anak Amor dan Mimika.Wee tidak dapat kesempatan sehingga mereka ribut,” tegas Nurman di kantor DPRD Mimika, Senin (9/5/2022).

Sementara terkait pengangkatan ASN dan P3K di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab)menurut Nurman harus prioritas honorer yang ada saat ini. Pasalnya honorer yang ada sebanyak 3000 lebih.

“Artinya jika pemkab mau buka seleksi ASN atau P3K paling tidak rekrut dari luar tapi prioritas mereka yang honorer terlebih honorer senior. Honorer yang ada saat ini cukup banyak sehingga tenaga honorer yang diutamakan pengangkatan dari ASN dan P3K,”tuturnya.

Nurman mengungkapkan honorer dari anak-anak Amungme dan Timika Wee cukup banyak dan mereka harus diangkat jadi ASN. Jika anak Amor ribut dan minta itu berarti Pemkab harus menghargai keberadaan Amor. Artinya sebagai anak daerah meski punya keterbatasan tapi mereka harus diangkat jadi ASN dan P3K.

“Kalau mereka ribut maka Bupati dan sekda harus kasih kesempatan untuk mereka dalam seleksi ASN dan P3K. Lebih-lebih semua honorer di pemkab diangkat semua setelah habis baru bisa ambil yang formasi umum dari luar,”ungkap Nurman.

Sementara Wakil Ketua II DPRD Mimika, Yohanes Felix Helyanan, SE menambahkan, soal penempatan jabatan adalah wewenang Pemkab Mimika, untuk itu dia menyarankan Bupati Mimika untuk mengambil alih seleksi ini dan beri perhatian terhadap anak Amungme dan Mimika Wee.

DPRD kata Yohannes hanya memberi saran sedangkan eksekusi menjadi kewenangan pak.Bupati. Soal tes jelas John dilakukan Komisi ASN dari Jakarta. Tes ini memang murni terkait kompetensi dan keahlian.

“Namun jika sudah demikian maka Pak Bupati harus ambil alih dan menyelesaikan persoalan ini,” tutur Yohannes.

Pos terkait