Pemkab Mimika Gelar Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang dan Jasa Level I

Suasana saat berlangsungnya pelatihan di Hotel Grand Tembaga, Senin (11/7/2022).

Timika – Tabaos14 | Pemerintah Kabupaten Mimika bersama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) menggelar pelatihan kompetensi pengadaan barang dan jasa pemerintah level I dan pendampingan probity audit dilingkungan pemerintahan kabupaten Mimika.

Peserta dalam forum pelatihan ini berasal dari 11 lokasi di provinsi Papua dan Papua Barat yang dilaksanakan secara daring di hotel Grand Tembaga pada hari Senin (11/7/2022) dan dibuka oleh Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik Septinus Timang.

Melalui sambutannya, Septinus mengatakan bahwa dalam satu dekade terakhir, Indonesia telah melakukan reformasi pengadaan barang/jasa pemerintah yang dimotori oleh LKPP.

“Dari semula yang hanya merupakan tugas administratif dan ad-hoc, beralih menjadi lahan yang strategis dengan melibatkan pengelola pengadaan barang dan jasa yang profesional,” ujarnya.

Dikatakan bahwa sistem pengadaan yang dulunya manual kini digantikan secara elektronik sehingga sangat memungkinkan akuntabilitas, transparansi, dan pencegahan korupsi yang lebih handal serta memunculkan partisipasi publik dalam memantau kinerja pengadaan pemerintah.

“Dalam peraturan presiden nomor 12 tahun 2021 tentang pengadaan barang jasa, pemerintah menjawab banyak tantangan salah satunya agar pengadaan di lingkungan pemerintah dapat menjadi instrumen pembangunan,” jelasnya.

Ia berharap dengan adanya pelatihan kompetensi tersebut, peserta dapat memahami mengenai gambaran umum pengadaan, prinsip-prinsip dasar, kebijakan umum, kode etik, dan dasar hukum/peraturan yang terkait, serta memahami prosedur pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara umum.

“Dan juga semua peserta dapat memahami dan memiliki keahlian serta keterampilan sebagai pengguna anggaran dan pejabat pembuat komitmen atau sebagai pejabat pengadaan melaksanakan tugas secara profesional,” kata Septinus.

“Agar tentunya dapat secara efektif dan efisien meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan menekankan prinsip persaingan yang sehat, transparan, terbuka dan akuntabel, demi mewujudkan pemerintah daerah kabupaten Mimika yang bersih dan bebas dari KKN,” lanjutnya menutup.

Di samping itu, Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Aron Simanjuntak menjelaskan kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mendorong kerja KPK di daerah dampingan untuk mengetahui kondisi tata kelola di daerah versi KPK.

“Dari skor ini, kelihatan untuk provinsi Papua dan Papua barat, skor yang tidak optimal itu ada di unsur pengelolaan barang dan jasa, khususnya kapasitas SDM,” ungkapnya.

Oleh karena itu, melalui KPK dibantu GIZ mendorong 11 Pemerintah Kabupaten Kota yang ada di Papua dan Papua Barat untuk mendukung peningkatan kapasitas pengelolaan barang dan jasa.

“Untuk itulah dilakukan pelatihan level 1 ini. Harapannya, kapasitas SDM di setiap OPD ini meningkat dan memahami. Dan setelah paham, maka akan masuk program yang kedua yaitu probity audit,” paparnya.

Lebih lanjut dia juga menjelaskan bahwa nanti tanggal 4 Agustus mendatang akan diselenggarakan uji sertifikasi pengadaan barang dan jasa pemerintah level I.

“Itu direncanakan di SMP N 2 Mimika. Kami berharap di atas 50 persen dapat dinyatakan lulus.

Pos terkait