Pemkab Mimika Dukung BPJS Agar Perusahaan Berikan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

  • Whatsapp

Timika – Tabaos14| Selain sudah memiliki Peraturan daerah (Perda) Pemerintah Kabupaten Mimika juga memiliki tim yang di bentuk untuk melakukan pengawasan dan pengendalian jaminan sosial tenaga kerja bagi perusahaan maupun instansi baik pemerintah maupun swasta yang belum mendaftarkan pekerjanya ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Bupati (Wabup) Mimika Johannes Rettob dalam sambutannya pada sosialisasi yang digelar oleh Pemerintah Kabupaten Mimika bersama BPJS tentang Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2019 tentang pedoman penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja penerima upah, pekerjaan bukan penerima upah dan pekerja jasa konstruksi di Pendopo, Rumah Negara, Rabu (17/2).

Bacaan Lainnya

“Saya dan Pak Bupati menunjuk Asisten I sebagai ketua tim dan kepala BPJS Cabang Timika yang menjadi sekretaris dan beberapa kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait sebagai anggotanya,” kata Wabup Rettob.

Selain itu dalam sambutannya Wabup Rettob juga mengungkapkan bahwa dari 570 Kabupaten atau kota di Indonesia Timika adalah kabupaten Nomor 2 yang mempunyai Perda tentang jaminan sosial ketenagakerjaan dan sekarang baru ada 10 kota di Indonesia yang memiliki perda tentang Jaminan Ketenagakerjaan.

“Kita boleh berbangga karena Kabupaten Mimika merupakan daerah kedua di tanah Papua setelah Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat dan 10 kabupaten lainnya di Indonesia yang memiliki peraturan daerah terkait Jaminan sosial ketenagakerjaan,” ungkapnya.

Melihat besarnya manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan, maka kata Wabup, Pemkab pun mendorong agar seluruh perusahaan atau pun badan usaha di Mimika untuk memperluas cakupan kepesertaan dengan mendaftarkan seluruh tenaga kerjannya.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika menginginkan seluruh perusahaan baik dari tingkatan kecil, menengah hingga besar mendaftarkan karyawan mereka dalam BPJS Ketenagakerjaan, seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah No 4 tahun 2019 tentang pedoman penyelengaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Mimika.

“Saya juga meminta kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mendaftarkan tenaga honorer dalam program ini,” tegasnya.

Tim pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan program BPJS Ketenagakerjaan di bentuk untuk menindak lanjuti Perda Nomor 4 tahun 2019. Tim tersebut di bentuk berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Mimika nomor 434 tahun 2020 tentang pembentukan tim pengawasan dan pengendalian program BPJS Kerjaan di Kabupaten Mimika.

Tim sudah melakukan pertemuan sebelumnya dengan menghasilkan beberapa kesepakatan yang antara lain,
1. Mengusulkan kepada Bupati Mimika untuk mendaftarkan tenaga kerja Honorer non ASN kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan skema pemotongan gaji untuk iuran sebelum anggaran tersebut dan dapat dianggarkan dalan anggaran perubahan tahun 2021.
2. Mengusulkan untuk mengirimkan surat kepada badan usaha atau pemberi kerja yang ada di Kabupaten Mimika untuk memberikan dana CSR berupa perlindungan BPJS Ketenagakerjaan tentang pelaksanaan program orang asli papua sesuai dengan Perda.
3. Mengusulkan khusus ASN di berikan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan.
4. Melakukan MOU antara BPJS Ketenagakerjaan Timika dengan Koperasi dan UKM Kabupaten Mimika.
5. Pemkab Mimika menyurati kepada badan usaha pemberi kerja yang berdomisili di Kabupaten Mimika agar melakukan pendaftaran di BPJS Ketenagakerjaan Timika
6. Mengusulkan Peraturan Bupati yang mewajibkan seluruh badan usaha atau pemberi kerja yang melakukan kegiatan usahanya untuk mendaftarkan seluruh pekerjanya di BPJS Ketenaga kerjaan.
7. Melakukan persiapan penyerahan penghargaan CSR kepada badan atau usaha pemberi kerja yang telah menyalurkan CSR berupa jaminan sosial Ketenaga kerjaan kepada BPJS Ketenagakerjaan kepada pekerja masyarakat lokal.

Reporter : Enol
Editor : Tahir

  • Whatsapp

Pos terkait