Pemkab Mimika Diminta Lakukan Perampingan OPD Agar Tidak Terjadi Pemborosan APBD

  • Whatsapp

Timika – Tabaos14|DPRD Kabupaten Mimika menyoroti terhadap terjadinya penggemukan pada OPD di lingkup Pemkab Mimika yang berimbas pada pemborosan APBD dan implementasinya tidak berpengaruh kepada masyarakat Mimika. Hal tersebut disampaikan oleh Komisi A DPRD Mimika saat melakukan kunjungan kerja ke Bagian Organisasi Tata Laksana (Ortal) Setda Mimika, Rabu (14/4/2021).

Ketua Komisi A DPRD Mimika yang membidangi pemerintahan dan hukum Daud Bunga mengatakan dalam kunjungan tersebut untuk mengetahui kendala-kendala seperti apa, dan berbagai hal yang harus dituntaskan.

Bacaan Lainnya

Organisasi Perangkat Daerah(OPD) sebenarnya harus ramping tetapi kaya fungsi, jangan gemuk tetapi kurang berfungsi. Selain itu, kinerja tidak akan meningkat jika anggaran tersebut sangat terbatas.

“Ortal inikan boleh dikatakan organisasi vital di pemda yang merancang struktur pemerintahan seperti apa. Kami dari dewan melihat kepemerintahan di kabupaten Mimika ini terlalu gemuk. Ada beberapa yang sepertinya tidak terlalu penting, terutama di OPD-OPD ini terlalu gemuklah,”Kata Daud Bunga dalam kunjungannya di Pusat Pemerintahan SP3, Rabu (14/4)

Menanggapi hal terseBut Kepala Bagian Ortal Leonard Kareth mengatakan bahwa pihaknya mengakui bahwa postur OPD di Mimika memang gemuk, sehingga perlu dilakukan evaluasi kelembagaan, tetapi terkendala terhadap anggaran yang pas-pasan , sehingga sampai sekarang belum bisa melakukan evaluasi kelembagaan.

“Kami masih menunggu instruksi dari pusat, dalam hal ini Menpan dan Mendagri. Kemudian rencana jabatan struktural akan dialihkan ke jabatan fungsional sehingga nantinya hanya ada eselon dua,” tutur Leonard.

Leonard menambahkan bahwa terkait penggemukan OPD juga restrukturisasi penyederhanaan jabatan-jabatan yang ada di pemerintahan menjadi dua level. Tetapi dalam hal ini pihaknya memang masih merancang untuk penyederhanaan jabatan

Namun dalam dinamikanya, ada masukan dari kabupaten lain dalam pertemuan beberapa waktu lalu yaitu khusus untuk Papua harus dipertimbangkan kembali dalam penyederhanaan jabatan tersebut, untuk mengantisipasi terjadinya gesekan.

“Jadi apa artinya kalau kita paksakan untuk bisa optimal tetapi tidak di dukung dengan pembiayaan dan lainnya. Dan kami ditahun ini ada beberapa bagian yang sangat penting yang harus kita korbankan karena imbasnya dari pembiayaan tersebut,” ujarnya.

Reporter : Enol
Editor : Tahir

  • Whatsapp

Pos terkait