Pemkab Mimika Berupaya Kembalikan Kepesertaan BPJS Kesehatan Yang Di Non Aktifkan

  • Whatsapp

Timika – Tabaos14| Non aktifnya peserta BPJS Kesehatan untuk warga tidak mampu yang di tanggung oleh pemerintah hal tersebut terjadi secara nasional bukan hanya terjadi di Kabupaten Mimika saja. Secara nasional untuk Kabupaten Mimika BPJS Kesehatan yang penurunan kepesertaannya sebesar 52 ribu lebih di tahun 2021, kepesertaan BPJS kesehatan mengalami Penurunan yaitu dari sebelumnya kepesertaannya 95 persen sekarang menjadi 78 persen.

“Masalahnya karena kita kurang memfasilitasi secara baik, persoalan anggaran dan lainnya sehingga ini tidak boleh terjadi lagi dan harus naik,” kata Wakil bupati Mimika Johannes Rettob saat di temui usai melakukan pertemuan tertutup dengan pihak BPJS Kesehatan dan OPD terkait di hotel Horison Diana, Jumat (4/6/2021).

Bacaan Lainnya

Wabup menjelaskan bahwa dengan adanya 52 ribu lebih yang dinonaktifkan maka akan kehilangan kesempatan bantuan 2 milyar sebulan dari. Selain itu jika kepesertaanya turun lagi ke Puskesmas berarti akan kehilangan 300 juta perbulan per puskesmas.

Menyikapi hal tersebut Pemkab Mimika akan berusaha koordinasi melalui kementerian sosial untuk mengalokasikan 52 ribu peserta BPJS kesehatan tersebut agar kembali pada posisi sebelumnya, namun perjuangan tersebut sangat berat, karena terkait dengan data kependudukan yang harus terdaftar di kementerian sosial.

“Jadi ini yang sementara kita kejar antara Disdukcapil dengan Dinas sosial untuk bagaimana mengisi data kesejahteraan masyarakat. Karena data tersebut juga terkait bantuan-bantuan yang lain,”jelasnya.

Wabup mengungkapkan bahwa untuk pemberian bantuan-bantuan masih terkendala data. Sedangkan di Kabupaten Mimika sendiri ada beberapa kelompok yang mendapatkan bantuan yang menjadi tanggung jawab pemerintah antara lain, kelompok fakir miskin dan kelompok Orang Asli Papua(OAP)yang harus dibantu secara maksimal terutama suku Amungme dan Kamoro serta 7 suku lainnya.

“Tapi kita berusaha membuat data secara bsik supaya semua bisa terakomodir. Untuk fakir miskin pemerintah masih kesulitan untuk membantu dan memfasilitasi para fakir miskin tersebut karena terkendala keuangan,” ungkapnya.

Wabup menegaskan bahwa sesuai dengan visi misi bupati dan wakil bupati targetnya yaitu pada tahun 2024 nanti peserta BPJS Kesehatan di kabupaten Mimika harus mencapai 100 persen, artinya semua harus dijamin kesejahteraan kesehatannya dengan kartu Indonesia sehat.

“Kita berjuang melalui kementrian sosial, melaui APBD dan berasama-sama melalui YPMAK bersama-sama menanggung kepesertaan BPJS,”tegasnya.

Reporter : Enol
Editor : Tahir

  • Whatsapp

Pos terkait