Pemerintah Canangkan Pembangunan RS Jiwa di Enam Provinsi

  • Whatsapp

Makassar – Tabaos14| Sebanyak enam provinsi di Indonesia masih belum memiliki rumah sakit jiwa (RSJ) atau RS yang khusus menangani masalah kesehatan akibat gangguan kejiwaan. Enam provinsi tersebut yaitu Provinsi Papua Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Kalimantan Utara, dan Kepulauan Riau.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan bahwa pemerintah akan memberikan perhatian khusus terhadap beberapa provinsi yang masih belum mempunyai RS jiwa.

Bacaan Lainnya

“Masih ada enam dan presiden sudah memerintahkan kepada saya untuk diselesaikan,” ujarnya saat melakukan kunjungan kerja ke RS Khusus Daerah (RSKD) Dadi di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (11/6).

Pada kesempatan itu, Menko PMK juga mengapresiasi RSKD Dadi karena fasilitas dan pelayanan yang dinilai sudah sangat baik. Untuk masalah sebagian pasien yang dilaporkan tidak ditanggung pembiayaannya akibat belum terdaftar kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) akan langsung dikoordinasikan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

“Saya sudah minta diselesaikan. Pokoknya kalau di lapangan ketemu masalah harus diselesaikan. Itulah pentingnya turun lapangan, tidak bisa koordinasi hanya di atas meja karena setiap kasus itu macam-macam, tiap daerah berbeda-beda,” tandasnya.

Direktur RSKD Dadi Arman Bausat mengungkapkan saat ini terdapat lebih 600 pasien jiwa rawat inap perhari, sedangkan kapasitas tempat tidur hanya sekitar 403. Hal itu lantaran di Provinsi Sulsel hingga kini hanya memiliki 1 (satu) RS jiwa.

“Di sini juga tidak ada panti sosial untuk ODGJ Dinsos, sehingga RSKD Dadi seperti menjadi panti sosial. Belum lagi ada pembiaran oleh keluarga dan penolakan masyarakat menyebabkan pasien jiwa sulit dipulangkan,” jelasnya.

Seraya mengamini, Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan bahwq Pemprov Sulsel berencana akan menyiapkan rumah produktif dan rumah kreatif bagi pasien yang telah dinyatakan siap untuk keluar dari RS jiwa dan akan memasuki fase pasca pemulihan sebelum kembali ke masyarakat.

“Nanti di sana kita lihat case-nya, kita tidak mau bikin panti sosial lagi, tetapi lebih kepada rumah produktif dan rumah kreatif bagi mereka pasca pemulihan.

Menyambung arahan Menko PMK, menurut Plt Gubernur Sulsel, pihaknya sudah mempersiapkan lahan seluas delapan hektare (8 ha) di Kabupaten Maros. Rencana di tahun 2022 sudah siap diformat untuk pengalihan dan pelimpahan.

Perkuat Penanganan Covid-19

Di lain sisi, Menko PMK juga sempat mengunjungi Posko PPKM Mikro Kelurahan Maricaya Selatan, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Sulsel. Selain menekankan untuk penguatan terhadap pelaksanaan testing, tracing, treatment (3T), ia juga meminta agar diperketat pendisiplinan protokol kesehatan (prokes).

“Masalah kedisiplinan ini yang sebetulnya sangat penting. Kalau semua mau patuh pakai masker, saya yakin insya Allah selesai Covid ini. Jadi jangan bosan karena virus covid itu virus yang smart, dia menunggu kita bosan agar mereka bisa menyerang,” tuturnya.

Dilaporkan Wakil Walikota Makassar Fatmawati Rusdi, per-9 Juni 2021 jumlah terkonfirmasi Covid-19 di 15 kecamatan di Kota Makassar sebanyak 30.394, pasien sembuh 29.588 (97,3%) dan meninggal 543 (1,8%). Penanganan Covid-19 telah dilakukan menyeluruh melalui program Makassar Recover.

“Untuk penanganan Covid-19 kita melibatkan 10 ribu relawan yang ada di setiap kelurahan. Ada juga pusat penanganan, di mana masyarakat kapan saja bisa dilakukan testing dengan Genose dibantu oleh 5 ribu tenaga kesehatan. Target kita dalam waktu dekat menyambut tatap muka anak-anak sekolah kita siapkan 400 ribu rapid antigen dan pemeriksaan Genose serentak di 15 kecamatan di Kota Makassar,” paparnya.

Editor : Tahir

  • Whatsapp

Pos terkait