Pemda Akan Bayar Insentif Honorer SK Bupati Saja

  • Whatsapp

Kepala Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Marthen Tappi Mallisa.

TIMIKA – Tabaos14    I    Insentif Pegawai Honorer Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika tiga bulan yang belum dibayarkan, hanya akan dibayarkan kepada honorer yang mengantongi SK sah Bupati Mimika.

Bacaan Lainnya

Kepala Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Marthen Tappi Mallisa menjelaskan bahwa, dalam waktu satu atau tiga hari ini Pemda hanya akan membayar tungakan insentif bagi honorer yang mengantongi Surat Keputusan (SK) Bupati.

Semua pembayaran gaji honorer melalui BPKAD, tidak lagi dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Namun sesuai perintah Bupati Mimika, hanya yang miliki SK Bupati Mimika saja yang akan dibayar BPKAD. Untuk menertibkan hal itu, Bupati Mimika memerintahkan Asisten III Bidang Administrasi dan Bagian Inspektorat melakukan verifikasi seluruh tenaga honorer di Pemda Mimika mulai dari OPD, hingga tingkat distrik.

“Memang kalau pembayaran gaji honorer kita sudah fokus membayar, namun ada kendala, yaitu, kita harus cocokan lagi data verifikasi dari inspektorat dan Asisten III, “ kata Marthen Tappi Mallisa usai menghadiri apel pagi didepan halaman Kantor Pusat Pemerintahan, Senin (09/03).

Menurut Marthen, tidak terjadi pendobelan data sampai saat ini dan belum dipastikan, jumlah pegawai honorer yang akan dibayar oleh BPKAD, karena masih menunggu data verifikasi tersebut.

“Setelah kita lihat satukan data itu jangan sampe ada dobel, memang rencana kita mau bayar tiga bulan. Kita ada minta data dari OPD untuk kita sandingkan dengan data verifikasi,” tutur Marthen.

Marthen juga mengungkapkan, bagi SK yang baru diterbitkan, harus dilampirkan dengan disposisi dari Kepala Dinas masing-masing, agar memiliki dasar hukum yang kuat.

“Jangan sampe ada yang masukan SK tanpa sepengatahuan kepala dinas, karena ada salah satu contohnya, ada honorer bawa SK 2017, sampai sekarang sudah empat tahun kenapa baru diantar. Jadi saya tolak karena legalitasnya sudah tidak memenuhi syarat,” tuturnya.

Marthen menambakan bahwa, anggaran sudah disiapkan untuk pembayaran honorer sebesar Rp400 miliar lebih pertahunnya dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

“Kita usahakan 2-3 hari inilah, sudah bisa kita bayar semua honorer. Kasihan juga, kita kan kerja untuk digaji,” ujarnya. (*#/samone)

  • Whatsapp

Pos terkait