Pelantikan 11 Kepala Kampung Ditunda

Masa pendemo di halaman Graha Eme Neme Yauware dengan salah satu spanduknya.

 

TIMIKA – Tabaos14    I    Pemerintah Kabupaten Mimika memutuskan menunda pelantikan proses pelantikan 11 Kepala Kampung yang dilaksanakan di Graha Eme Neme Yauware Timika, Senin (24/02) menyusul adanya aksi demo yang memprotes ratusan warga dalam proses pelantikan 133 Kepala Kampung terpilih itu.

Adapun 11 kepala kampung yang ditunda pelantikannya adalah 4 Kampung di Distrik Tembagapura, 5 Kampung di Distrik Kwamki Narama dan satu Kampung yaitu di SP9 dan satu Kampung di SP12.

“Pelantikan hari ini untuk 11 Kepala Kampung kami tunda dan untuk selanjutnya kita evaluasi terlebih dahulu,” ungkap Wakil Bupati Mimika, Johannes Rettob, S.Sos., M.M di hadapan pendemo di halaman Graha Eme Neme Yauware.

Aksi demo penolakan ini ditengarai karena Kepala Kampung yang terpilih melalui pemilihan resmi, ternyata telah diganti dengan orang lain yang akan dilantik hari ini. Alasan itulah, massa memaksa agar pelantikan Kepala Kampung harus dihentikan karena ada beberapa Kepala Kampung yang akan dilantik tidak sesuai dengan hasil pemilihan.

Sejumlah spanduk dibentangkan para pendemo, salah satunya bertuliskan “Seluruh lapisan masyarakat 133 Kampung Sepakat Stop Pelantikan 24 Februari 2020.”

Spanduk lainnya bertuliskan, “Kami sudah melakukan pemilihan sesuai aturan Undang-undang UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Desa,  PP Nomor 72 Tahun 2005,  PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2016, sudah sesuai namun ada perubahan, maka hari ini membatalkan pelantikan.”

Para pendemo meminta pelantikan Kepala Kampung yang rencananya dilakukan hari ini, harus dibatalkan.

“Saya minta untuk tidak ada pelantikan Kepala Kampung. Dan yang boleh dilantik adalah yang sudah terpilih karena itu sudah suara rakyat,” kata Wabup Rettob.

Pemilihan kepala kampung sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Pihaknya meminta agar pelantikan tersebut harus dihentikan atau ditunda.

“Kalau tetap dilantik orang-orang yang bukan terpilih, apa jadinya kampung dan daerah ini. Karenanya, tolong jangan dilantik para kepala kampung. Kalau tetap dilantik akan jadi masalah besar,” tegas Wabup Rettob. (*#/samone)

Pos terkait