Para OPD Diminta Sampaikan LAKIP Tepat Waktu

  • Whatsapp

Timika – tabaos14| Bagian Organisasi Tata Laksana (Ortal) meminta kepada para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Mimika agar memberikan respon dan proaktif dalam penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Pasalnya LAKIP merupakan hal yang terpenting yang harus dilaporkan terkait pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai oleh APBD.

Leonard Kareth Kepala Bagian(Kabag) Ortal Kabupaten Mimika mengatakan laporan penggunaan anggaran dari APBD untuk program dan kegiatan OPD harus dilaporkan. Semua pekerjaan dan program yang dikerjakan melalui anggara APBD harus di laporkan di LAKIP.

Bacaan Lainnya

“Karena penggunaan uang banyak-banyak tapi tidak menyampaikan LAKIP itu sama juga bohong, makannya apa yang sudah dikerjakan dengan menggunakan anggaran harus di laporkan,” kata Kata Leonard Kareth saat diwawancara di ruang kerjanya, Rabu(14/4).

LAKIP merupakan produk akhir SAKIP yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Penyusunan LAKIP berdasarkan siklus anggraan yang berjalan 1 tahun.

“Dalam pembuatan LAKIP suatu instansi pemerintah harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif yaitu besaran dalam satuan jumlah atau persentase. Manfaat dari LAKIP bisa dijadikan bahan evaluasi terhadap instansi pemerintah yang bersangkutan selama 1 tahun anggaran,” jelasnya

Dalam penilaian LAKIP, materi yang dievaluasi meliputi 5 komponen. Komponen pertama adalah perencanaan kinerja, terdiri dari renstra, rencana kinerja tahunan, dan penetapan kinerja dengan bobot 35. Komponen kedua, yakni pengukuran kinerja, yang meliputi pemenuhan pengukuran, kualitas pengukuran, dan implementasi pengukuran dengan bobot 20.

Pelaporan kinerja yang merupakan komponen ketiga, terdiri dari pemenuhan laporan, penyajian informasi kinerja, serta pemanfaatan informasi kinerja, diberi bobot 15. Sedangkan evaluasi kinerja yang rdiri dari pemenuhan evaluasi, kualitas evaluasi, dan pemanfaatan hasil evaluasi, diberi bobot 10. Untuk pencapaian kinerja, bobotnya 20, terdiri dari kinerja yang dilaporkan (output dan outcome), dan kinerja lainnya.

Nilai tertinggi dari evaluasi LAKIP adalah AA (memuaskan), dengan skor 85 – 100, sedangkan A (sangat baik) skornya 75 -85, CC (cukup baik) dengan skor 50 – 65, C (agak kurang) dengan skor 30 – 50, dan nilai D (kurang) dengan skor 0 – 30.

Kewajiban penyusunan LAKIP dibebankan kepada setiap instansi pemerintahan, yaitu:
Kementerian / Lembaga Negara Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian / Lembaga Negara SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah).

Reporter : Enol
Editor : Tahir

  • Whatsapp

Pos terkait