Oknum Pejabat BPN di Laporkan ke Polres Mimika Diduga Gelapkan 23 Sertifikat Tanah

Law Firm HAS & Patners saat melakukan pelaporan di pelayanan Polres Mimika, Kamis (21/7/2022).

Timika – Tabaos14 | Oknum pejabat Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Mimika berinisial SA dilaporkan ke Polres Mimika oleh Silpius Nakuwo, warga Jalan Belibis Timika, Kamis (21/7/2022).

Berdasarkan rilis yang dikirimkan oleh pengacara pelapor Kanisius Jehabut SH MH mengatakan SA dilaporkan dalam kasus dugaan penggelapan 23 sertifikat tanah seluas 32 hektare di jalan WR Supratman  (Petrosea tembus Hasanudin), Kelurahan Timika Indah, Distrik Mimika Baru, Mimika Papua.

Pelapor mengadukan kasus tersebut didampingi kuasa hukumnya dari kantor Law Firm HAS & Patners dengan penerima kuasa Dr Hanafi Tanawijaya SH MHum, Dr. Agustinus Tutupahar SH MH, Dr (C) Kanisius Jehabut SH MH dan Akhmad Suhardi SH MH dengan LP Nomor : LP/B/522/VII/2022/SPKT/Polres Mimika/ Polda Papua, tanggal 21 Juli 2022.

“Sesuai keterangan klien kami, kasus itu terjadi antara bulan September 2010 hingga Oktober 2013, dimana pada tahun 2010 klien kami mengajukan permohonan pembuatan sertifikat tanah melalui Program pendaftaran tanah (Prona)  terhadap lahan di jalan W.R Supratman  (Petrosea tembus Hasanudin), kelurahan Timika Indah, Distrik Mimika Baru, Timika dengan luasan lahan tersebut mencapai 32 Hektar,”kata Kanisius.

Kanisius menjelaskan setelah semua proses administrasi selesai seperti pengukuran, pemetaan dan telah diterbitkan surat ukur oleh Kantor Pertanahan Timika atas nama pelapor sebagai syarat untuk penerbitan sertifikat sebagaimana ketentuan PP 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dan peraturan Menteri Negara Agraria nomor 3 tahun 1997.

Saat mediasi di kantor BPN.

Selanjutnya BPN telah menerbitkan SHM atas nama pelapor sebanyak 23 SHM yang dipegang oleh SA (terlapor) namun tidak di serahkan kepada pelapor sebagai pemegang hak atas tanah tersebut, walaupun telah diminta berkali-kali namun tidak diserahkan.

“Sementara menurut pengakuan SA kepada Klien kami bahwa 23 sertifikat tersebut belum diserahkan karena belum di tanda tangani oleh Kepala Kantor yang saat itu dijabat oleh Jhon Viclif Aufa,”jelasnya.

Kanisius mengungkapkan kliennya pernah menghubungi Pak Jhon  Wiclif Aufa untuk mempertanyakan sertifikat tersebut dan mendapat jawaban bahwa sertifikat tersebut berada di SA. Selanjutnya yang menjadi persoalan saat ini adalah tanah seluas 32 HA tersebut sudah bersertifikat atas nama orang lain dan berdiri beberapa bangunan.

“Sementara menurut pengakuan klien kami, SA beralasan bandelan 23 sertifikat itu belum diserahkan karena belum ditandatangani oleh kepala kantor BPN Mimika yang saat itu dijabat John Wicklif Aufa (saat ini menjabat kepala Kanwil BPN Provinsi Papua),” ungkapnya.

Menurut Kanisius sebelum melakukan pelaporan pihaknya selaku kuasa hukum pelapor sebelumnya telah bersurat ke BPN Timika, kemudian pada tanggal 28 Juni 2022 BPN mengundang kliennya untuk melakukan klarifikasi.

“Waktu mediasi kami tanyakan ke SA kenapa bisa terbit sertifikat atas nama pihak lain di atas tanah milik klien kami dan jawabannya bahwa itu atas kebijakan dari Kakan (Kepala Kantor). Kami heran kok surat ukur dan sertifikat tanah itu atas nama klien kami kenapa bisa terbitkan sertifikat lagi atas nama orang lain,”tuturnya.

Selain itu Kanisius menambahkan awalnya SA mengatakan pembuatan sertifikat tanah tersebut gratis, namun faktanya sesuai perjanjian awal, apabila serifikat terbit kliennya menyerahkan 3 hektare untuk SA sebagai tanda terima kasih.

“Kami lihat ini ada unsur penggelapan, perampasan hak dan abuse of power yang dilakukan oleh oknum BPN Timika, sehingga SA kami laporkan ke polisi sebagai bagian dari pemberantasan praktek mafia tanah,”ujarnya.

Pos terkait