Mimika Timur Jauh Masuk dalam 222 Kecamatan Perbatasan Prioritas Presiden

Suhajar Diantoro

 

TIMIKA – Tabaos14    I     Sebanyak 782 kecamatan di seluruh Republik Indonesia (RI) yang merupakan kecamatan perbatasan, termasuk Distrik Timika Timur Jauh jadi salah satu dari 222 kecamatan yang diprioritas Presiden RI, Joko Widodo melalui visinya meningkatkan infrastruktur Fisik dalam membuka keterpencilan dan infrastruktur pelayanan dasar.

Sekretatis Utama Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), DR Suhajar Diantoro, M.Si yang meninjau langsung lokasi-lokasi kecamatan yang masih dikatakan terpencil, salah satunya di Papua mengatakan, “Dalam menjabarkan visi dan misi Presiden, BNPP telah meninjau dan melakukan penataan di semua kecamatan atau desa terpencil yang ada di RI. Ini untuk memastikan desa yang berada di perbatasan mendapatkan porsi pembangunan yang layak, ” usai melakukan pertemuan bersama para pejabat Pemerintah Daerah (Pemda) Mimika dilantai tiga gedung A Kantor Pusat Pemerintahan, Kamis (13/02).

O

Jadi, jika berbicara soal perbatasan negara, fokus BNPP ada di seluruh kecamatan dalam RI yang melingkar dari Rondo Aceh hingga sepanjang Papua. Mulai dari Biak, Supiori, Sarmi, Jayapura, Pegunungan Bintang, Bovendigoel, Merauke sampai ke Mimika dan juga Asmat.

“Inilah yang dimaksud Presiden sebagai kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten kota, yang akan mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Selain yang diberikan Bupati atau Gubernur, melalui  pengalokasian anggaran daerah untuk membangun di perbatasan ini. Pemerintah Pusat juga akan urun intervensi melalui DAK Affirmasi, DAK Penugasan dan DAK Reguler,” jelasnya.

Menurutnya, memasuki dana APBN di daerah tersebut sehingga bisa mendatangkan manfaat bagi masyarakat dan daerah itu.

“Jadi, saya datang untuk menginventarisir di Kabupaten Mimika ada Lima Distrik yang merupakan Distrik Perbatasan. Nah, kita coba menginventarisir satu saja dulu. Diantaranya adalah Distrik Mimika Timur Jauh,” ungkap Suhajar.

Suhajar juga mengatakan, dari hasil inventarisasi ini juga akan melahirkan program dan kegiatan, yang penganggarannya dibantu langsung Presiden melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan menteri terkait lainya.

Lebih lanjut dikatakan Suhajar, yang harus diketahui juga adalah apa saja yang nantinya akan dipetakan oleh BNPP. Sehingga dapat diketahui dengan jelas, apa saja yang harusnya dibuat Pemda dan apa yang akan dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

“Kita kembali lihat lagi, kira-kira apa saja yang dibutuhkan dari desa atau kecamatan itu. Apakah jembatan atau dermaga atau angkutan sungai, anggutan laut, signal internal. Supaya daerah tersebut tidak lagi terpencil, ” ucap dia.

Selain itu, kata Suhajar, juga perlu dilihat lagi dalam penataannya seperti infrastruktur pelayanan dasar seperti sekolah atau juga rumah sakit.

“SD rata-rata sudah bagus, misalnya di Mimika Timur Jauh. Murid di SMP-nya ada 800 lebih, maka perlu kita pertimbangkan. Apakah daerah tersebut perlu dibangun sekolah SMA atau tidak, “ jelas dia.

Lanjutnya lagi, dari hasil pemetaan yang sudah dilakukan, diperkirakan ada kurang lebih 20-an Kecamatan yang akan diprioritaskan Presiden Jokowi, di Papua ini.

“Setelah kita data maka disitu kita lihat, mana yang akan diintervensi oleh gubernur, dan mana yang oleh bupati. Kita harapkan dalam 5 tahun ke depan, gubernur dapat membangun separuh kebutuhan SMA di seluruh wilayah perbatasan di Papua dan separuhnya lagi diintervensi dari APBN sesuai kebijakan presiden, ” jelasnya.

Katanya lagi, dapat dilihat bahwa di Mimika ini ada 18 Distrik dan 23 Puskemas yang konsisinya relatif bagus. Bahkan di semua kampung sudah ada petugas Pustu-nya, namun bisa saja ada hal-hal yang kurang. Misalnya sarana dan prasana tenaga medis kesehatan di daerah terpencil itu.

“Maka hal itulah juga yang akan kita pikirkan. Apakah memang perlu dari Pempus membangun  penambahan rumah bagi petugas medis. Jadi seperti itu, ” jelasnya.

Alasannya, karena soal pendidikan dan kesehatan ini memang sangat berperan besar atas variabel tercapainya, indeks pembangun manusia.

Seperti pemetaan rumah sehat, sesuai indikatornya, apabila luas rumah dibawah 8 meter persegi, maka orang tesebut dikatakan miskin dan rumahnya tak layak huni. Sehingga saat ini program dari PU PR untuk membangun rumah, dilakukan dengan ukuran 8 meter keatas

“Apabila dalam keluarga hanya terdapat empat orang, maka rumah yang harus ditempati itu luasnya minimalnya harus 32 meter persegi atau 4×8 meter. Maka PU PR akan membangun rumah tipe 36 sehingga menjadi layak huni,” katanya mencontohkan. (*#/samone)

Pos terkait