Mimika Resmi Tolak Masuk Menjadi Wilayah Adat Meepago

  • Whatsapp

Timika – Tabaos14| Pemerintah kabupaten Mimika secara resmi menolak wilayahnya masuk wilayah adat Meepago. Pasalnya secara adat istiadat, Mimika termasuk dalam wilayah adat Bomberai karena memiliki kesamaan dengan Kabupaten Fak-Fak, Kaimana dan Nduga.

Penolakan tersebut resmi dikeluarkan setelah Bupati Mimika Eltinus Omaleng, melakukan pertemuan bersama sejumlah tokoh adat , ketua kerukunan serta pimpinan Forkopimda Mimika sekaligus membahas pemekaran Provinsi Papua Tengah di Hotel Cendrawasih 66, Selasa (26/1).

Bacaan Lainnya

Oleh sebab itu Kabupaten Mimika yang memiliki peluang besar sebagai ibu kota Papua Tengah, maka dalam pemekaran Papua Tengah nanti tidak mau jika Papua Tengah wilayahnya meliputi wilayah adat Meepago. Tetapi harus wilayah Papua Tengah meliputi wilayah adat Bomberai.

Bupati Mimika Eltinus Omaleng seusai memimpin rapat mengatakan, alasan digelarnya rakor adalah karena Pemkab menilai Mimika, serta beberapa kabupaten lain yang termasuk dalam wilayah adat Domberai harus berdiri sendiri sebagai satu kesatuan Provinsi Papua Tengah, bukan dibawah atau tergabung dalam wilayah adat Mepago dan Lapago.

“Kemarin ada wacana terkait dengan Provinsi Papua Pengunungan Tengah, yang dicanangkan oleh Mepago dan La Pago Mimika masuk di dalam itu, tetapi kami (Pemkab) menolak. Kami akan berdiri sendiri dengan wilayah Domberai bukan Mepago,” katanya.

Bupati menjelaskan bahwa, wilayah adat Domberai terdiri dari Fak-Fak, Kaimana, Nduga, Mimika. Serta menurut rencana Mimika sendiri yang akan berdiri sebagai Ibu Kota Provinsi. “Setelah ini kami (Pemkab) akan segera berkomunikasi dengan Kabupaten Fak-Fak dan Kaimana, kapan mereka punya waktu nanti kita akan bikin rapat seperti ini lagi (Rapat Koordinasi),” ungkapnya.

Menurut Bupati pihaknya sudah melakukan komunikasi sebelumnya dengan kabupaten terkait. Bahkan Ia mengklaim dua bupati sudah memberikan persetujuan. Pencanangan provinsi Papua Tengah sejatinya telah diatur dalam UUD 1945 yang ditetapkan pada tahun 1999 lalu. “Bupati Kaimana dan Fak-fak sudah setuju, jadi rencanannya nanti pemekaran Provinsi Papua Tengah itu ada empat Kabupaten dan satu kota madya, sehingga sudah memenuhi syarat,” tuturnya.

Rencana pemekaran Provinsi Papua Tengah sendiri menurut Bupati harus segera dikebut dalam hal pemenuhan administrasi. Ia menargetkan nama Provinsi Papua Tengah sudah resmi dan berdiri pada Maret 2021 mendatang.

Alasan lain yang mendasari Mimika dan beberapa kabupaten tetangga ingin berdiri sendiri dalam wilayah Domberai kata Bupati adalah karena adanya perbedaan adat dan budaya dengan Mepago dan juga La Pago.

Ditanya terkait dengan kesiapan administrasi Mimika sebagai kota madya dan ibu kota nantinya, Bupati mengatakan Mimika sudah siap sepenuhnya.

Sementara Wakil Bupati Mimika, Johannes Rettob mengatakan secara studi Mimika sudah layak dan dari berbagai sisi, Mimika dinilai sudah siap untuk menjadi Ibu kota dalam rencana pemekaran Provinsi Papua Tengah. “Dari dulu dasar hukumnya sudah ada dan jelas, tetapi kita sekarang koordinasikan baik sesuai dengan wilayah adat kita yang sesungguhnya,” tutur Wabup

Selanjutnya Ketua DPRD Mimika Robby K Omaleng mengungkapkan berdasarkan sejarah, rencana pemekaran provinsi Papua Tengah sudah dicanangkan sejak tahun 1999. Namun usaha rencana pemekaran tidak akan dapat berjalan tanpa adanya Lembaga adat yang berperan penting dalam usaha pemekaran. “Sekaranglah waktunya lembaga adat berperan karena selama ini lembaga ada sama sekali tidak ada fungsinya,” tegas Robi.

Reporter : Enol
Editor : Tahir

  • Whatsapp

Pos terkait