Mimika Dapat Rp600 M Dana Bagi Hasil PBBP3

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika, Dwi Cholifa.

 

TIMIKA – Tabaos14    I    Terkait bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan Perhutanan dan Pertambangan (PBBP3) yang dikenakan pemerintah pusat kepada PT Freeport Indonesia (PTFI), Pemkab Mimika mendapatkan bagi hasil dari pajak tersebut sebanyak 64,8 Persen. PBBP3 atau PBB pertambangan tersebut dibayarkan PTFI setiap tahunnya kepada Pemerintah Pusat.

“PBBP3 ini pajak pusat, kita dapat bagi hasilnya 64,8 persen ditambah biaya pungutnya 9 persen. Jadi total yang masuk kas daerah kisaran Rp600 Milyar pertahunnya,” kata Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Mimika, Dwi Cholifa di salah satu hotel di Timika, Selasa (03/03).

Menurut Dwi Cholifa, sesuai dengan Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), dana bagi hasil ini mengalami kenaikan dari 15 juta $ naik menjadi 65 juta $ sejak tahun 2019. Dari kenaikan bagi hasil itulah yang membuat APBD kabupaten Mimika menjadi Rp4 Triliun lebih.

“Kenaikan baru mulai tahun kemarin, makanya KPP Pratama tahun kemarin kan capai target itu karena pusat belum bagi hasil kepada kita,” tuturnya.

Dwi mengungkapkan bahwa, sudah dua tahun Kabupaten Mimika belum mandapatkan bagi hasil PBBP3 dari Pemerintah Pusat. Karenanya, pihaknya sedang mengupayakan untuk mengejar Pemerintah Pusat guna mendapatkan dana hasil tersebut. Alasannya, karena PT Freeport sudah melakukan pembayaran PBBP3 sesuai dengan IUPK.

Dwi Cholifa juga mengakui, sudah memegang dokumen pembayaran Freeport ke Kas Negara. Tinggal pembayaran dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RUD). Pihaknya bersama tim dengan Sekda dan Bupati akan meminta hak bagi hasil itu.

“Kalau dua tahun ya Rp600 Milyar, dikalikan 2 sekitar Rp1,2 Triliun. Itu yang harus kita kejar, seperti uang yang ditangguhkan-tangguhkan tahun kemarin, itukan uang-uang kita semua. Makanya Pak Bupati bikin surat ke Presiden dengan kondisi bahwa Mimika tuan rumah PON dan Pesparawi,” ungkapnya.

Dwi menambahkan, selain mengejar hak-hak dari bagi hasil. Pemda Mimika juga mengejar pajak daerah atau PAP, yaitu pajak propinsi yang merupakan bagi hasil bersama propinsi, yang untuk bagi hasilnya tidak sesuai. Hal tersebut menurut Dwi Kolifah, seharusnya kalau dilihat dari Undang-undang aliran sungai di dalam satu Kabupaten, seharusnya Mimika dapat bagi hasil 80 persen tetapi selama ini hanya mendapatkan 50 persen saja.

“Tugas Pokok itu yang kita kejar karena keduanya merupakan pendapatan terbesar, kalau cuma PAD ini kita kisaran 200 sampai 300 Milyar saja,” ujarnya. (*#/samone)

Pos terkait