MENYOAL PENDIDIKAN KRISTEN DI INDONESIA

OPINI Oleh : DR Umbu Tagela

 

Bacaan Lainnya

ARUS globalisasi telah menerpa, merambah dan mendera kehidupan masyarakat di seantero dunia. Demikian pula bangsa Indonesia telah menjadi bagian integral dari masyarakat informasi global. Konsekuensi dari realitas obyektif seperti ini adalah tumbuhnya kesadaran baru yang berdampak nyata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Fenomena empirik ini amat mempengaruhi andaian-andaian yang selama ini telah diterima sebagai suatu fact of life. Berbagai temuan penelitian bukan hanya memperluas dan menambah khazanah pengetahuan yang sudah establish, tetapi bahkan mengkonversi gagasan substantif yang selama ini mungkin merupakan acuan bagi whole bodies of knowledge (Reimer,1987).

Di era embaran (information) seperti sekarang ini, posisi dan peranan sains dan tehnologi amat menentukan dan memengaruhi arah perkembangan masyarakat. Hasil-hasil penelitian tentang micro electronic, information technology dan material technology telah merambah kehidupan masyarakat. Dampak dari hasil penelitian tersebut ada yang bersifat positif, dalam arti telah terjadi eksplosi pengetahuan terutama dalam sains dan tehnologi. Seiring dengan hal tersebut muncul kesadaran baru yang mendorong bangsa-bangsa untuk meningkatkan kualitas hidup melalui proses pembangunan nasional. Selain itu, muncul juga spirit untuk mengakhiri marginalisasi dalam masyarakat melalui proses demokratisasi yang menumbuhkan interdependensi di antara bangsa-bangsa sehingga kelangsungan hidup bersama menjadi isu sentral yang menentukan (Naistbit,1997). Pengaruh negatif yang timbul disebabkan oleh aplikasi ilmu dan tehnologi untuk tujuan-tujuan yang menghancurkan seperti degradasi lingkungan hidup, eksplosi penduduk dan krisis nilai.

Tantangan yang serius bagi sistem pendidikan di Indonesia adalah bagaimana menemukan solusi untuk menyiapkan diri dan kemudian mengambil peran yang mangkus (efektif) didalam arus revolusi ilmu pengetahuan yang terjadi (Soedjatmoko,1991). Cara one small step at time progression tidak dapat lagi ditempuh. Tampaknya kita mesti melakukan development leap (lompatan katak).

Ketertinggalan kita dalam pendidikan saat ini tidak mungkin dikejar melalui closing a knowledge gap. Kita harus melompati berbagai bodies of knowledge maupun generasi tehnologi yang ketinggalan zaman berikut teori dan perilaku organisasi yang inheren. Atas pijakan yang demikian, kita mesti menguasai dan menyikapi perkembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi. Jika tidak “we are letting other forces play God”. Saat ini sedang berkembang a new breed of graduate dari lembaga pendidikan kita. Kita sedang berhadapan dengan struktur ekonomi dunia maupun kehidupan sosial yang didominasi oleh komputer yang manajemennya memerlukan spesialisasi.

Secara kultural, dunia sedang mengalami suatu pergeseran paradigma dari post ideological culture ke arah kebudayaan yang berkiblat pada overall plurality (Korten,1997). Lembaga pendidikan termasuk lembaga pendidikan Kristen mempunyai tanggungjawab untuk memberikan (elaboration) perubahan-perubahan itu dan mengembangkan perilaku peserta didiknya untuk berperan secara positif dalam proses transformasi.

 

PENDIDIKAN DI INDONESIA

Perbincangan tentang pendidikan di Indonesia lebih diwarnai oleh pemahaman bahwa pendidikan merupakan konsumsi. Atas dasar itu, kemudian kita berbicara tentang hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan sesuai UUD 45.

Perbincangan tentang hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan merupakan problem pendidikan yang tidak kunjung berakhir. Sejak jaman penjajahan hingga saat ini, pendidikan berpihak pada the upper class. Kelompok the upper class ini memiliki akses dan kesempatan yang besar atas pendidikan (Havighurst,1972). Mereka memiliki modal ekonomi yang kuat untuk memperoleh pelayanan pendidikan pada sekolah-sekolah bermutu (Illick,1982).

Pendidikan menurut kelompok ini tidak sekedar konsumsi tetapi juga merupakan investasi. Sementara kebanyakan masyarakat kita belum menempatkan pendidikan sebagai investasi. Masyarakat kita menginginkan pelayanan pendidikan yang bermutu dengan biaya yang murah, kalau perlu gratis. Disinilah letak critical point pendidikan kita hingga saat ini (Umbu Tagela, 2001).

Pidato Theodore W. Schultz tahun 1960 di hadapan The American Economic Assosiation yang berjudul “Investment in Human Capital “ merupakan peletak dasar teori human capital. Makna substansial yang terkandung dalam isi pidato itu adalah bahwa proses perolehan pengetahuan dan ketrampilan melalui pendidikan bukan semata-mata merupakan konsumsi, tetapi juga merupakan suatu investasi. Pada Tahun 1966, Bawman memperkenalkan suatu konsepsi revolusi investasi manusia dalam pemikiran ekonomi. Gagasan-gagasan tersebut diatas pada waktu itu sangat mempengaruhi pola pikir pemerintah, para perencana, lembaga-lembaga internasional, juga para pendidik di seantero dunia dalam merencanakan dan mengembangkan sumber daya manusia. Akibatnya terjadi ekskalasi permintaan pendidikan di negara-negara berkembang yang ditandai oleh masalisasi pendidikan yang hingga saat ini masih merupakan salah satu trade mark pendidikan di sebagian besar negara-negara berkembang (Cummings,1980).

Pendidikan merupakan entrypoint bagi pembangunan suatu bangsa. Andaian ini telah dibuktikan oleh Jepang sejak jaman Tokugawa (1600) dan berhasil menyejajarkan Jepang dengan negara maju seperti Amerika Serikat, Jerman, Perancis dan Inggris (Cummings,1984). Sebaliknya andaian tersebut di Indonesia kurang dapat diterima akibat pembenaran egositas keilmuan yang bernuansa politik. Pendidikan, ekonomi dan stabilitas ditempatkan pada sumbu lingkaran yang sama, dalam arti; pembangunan bidang pendidikan tidak akan berhasil jika pembangunan ekonomi kurang berhasil. Demikian pula pembangunan ekonomi tidak berhasil jika stabilitas keamanan sebagai prasyarat kurang mantab. Sebaliknya pembangunan ekonomi tidak berhasil jika tidak ditopang dengan ketersediaan sumber daya manusia berkualitas. Demikian pula stabilitas keamanan tidak dapat dicapai jika kondisi ekonomi bangsa terpuruk dan kualitas sumber daya manusianya rendah(Wardiman,1995).

Dalam kerangka pikir seperti itulah ketiga komponen di atas berjalan seiring dalam praktek pembangunan selama ORBA. Namun karena jargon politik ORBA berkiblat pada pembangunan ekonomi maka selama ORBA pembangunan ekonomi menjadi entrypoint dalam pembangunan nasional. Kondisi obyektif ini akhirnya menghadirkan masalah yang sangat serius setelah munculnya UU.NO.22 Tahun 1999 juncto 32/2004 tentang pemerintahan daerah khususnya otonomi daerah. Salah satu persoalan utama otonomi daerah adalah sumber daya manusia, baik dalam jumlah maupun dalam kualitas (Umbu Tagela, 2000). Dalam tautan makna yang sama, Napitupulu (1997) mengatakan, tantangan besar yang bakal dihadapi bangsa Indonesia di masa depan adalah : (1). Tantangan yang bersumber dari kehendak kita untuk mencapai keunggulan dalam pembangunan nasional, peningkatan terus-menerus pertumbuhan ekonomi dan produktivitas nasional, sehingga mampu memasuki persaingan global, (2). Tantangan yang bersumber dari transformasi budaya, yaitu dari masyarakat agraris ke masyarakat industri, (3). Tantangan yang ditimbulkan oleh gejala globalisasi, gejala dimana batas-batas politik dan ekonomi antar bangsa menjadi samar (borderless world) dan hubungan antar bangsa menjadi lebih transparan, (4). Tantangan akibat munculnya kolonialisme baru dalam bentuk kolonialisme ilmu pengetahuan dan tehnologi.

Keempat tantangan tersebut diatas memiliki hubungan yang signifikan dengan pendidikan Kristen, karena bermuara pada tuntutan tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas.

 

PENDIDIKAN KRISTEN

Dalam Kitab Injil Matius pasal 22 ayat 37-40 dikatakan “Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan Hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah: Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah bergantung seluruh hukum taurat dan kitab para nabi”.

Hukum Kasih tersebut diatas, merupakan rujukan iman bagi setiap orang kristen, lembaga – lembaga kristen, termasuk lembaga pendidikan Kristen. Sekolah-Sekolah Kristen pada umumnya didirikan oleh lembaga-lembaga kristen dan atau Gereja, untuk bersaksi, bersekutu dan melayani. Atas pijakan yang demikianlah setiap Sekolah Kristen membangun visi dan misi sebagai penciri yang mewarnai ativitas sivitas akademika yang membedakannya dengan Sekolah Swasta lain. Sekolah Kristen (SK) hadir dengan suatu keyakinan eskatologis akan karya soteorologis Allah bagi umat manusia.

Atas dasar keyakinan itulah, SK mulai sedikit demi sedikit menapak aktivitas, menyongsong hari esok tanpa keraguan sedikitpun. Namun serentak dengan itu, muncul persoalan utama yang dihadapi oleh setiap Sekolah Kristen di Indonesia yaitu keterbatasan sumber dana untuk lebih memaksimalkan daya tampilnya. Dalam kondisi obyektif seperti ini, Penyelenggara Sekolah Kristen mulai menggagas ide, mencari berbagai terobosan untuk mencari bantuan dana, dari para donatur domestik, Gereja-Gereja di luar negeri, lembaga-lembaga Kristen di luar negeri dan lembaga-lembaga donatur atau filantrofis lain. Upaya itulah yang dilakukan oleh penyelenggara pada awal-awal berdirinya Sekolah Kristen. Kebiasaan ini, secara tidak langsung telah membentuk suatu sistem penyelenggaraan Sekolah Kristen yang tergantung pada bantuan pihak luar. Kondisi ini, akan sangat memprihatinkan Sekolah Kristen, manakala bantuan terutama dari Gereja/lembaga luar negeri mulai menyusut, akibat makin banyaknya Sekolah Kristen, tidak hanya di Indonesia tapi juga di negara-negara lain yang memiliki persoalan hampir sama. Atau bisa jadi, karena Gereja/Lembaga-lembaga Kristen di luar negeri mengalami kekurangan dana untuk memasok kebutuhan Sekolah Kristen.

Dalam kondisi obyektif seperti begini, Penyelenggara Sekolah Kristen bersama Pelaksana (Pimpinan Sekolah Kristen), mulai menggagas kiat khusus dalam hal dana, agar Sekolah Kristen yang dipimpinnya tetap survive. Salah satu kiat yang ditempuh adalah dengan membenahi manajemen Sekolah Kristen yang selama ini berorientasi nonprofit ke manajemen yang berorientasi bisnis (profitable). Fenomena empirik di atas, mengundang berbagai reaksi keras terutama dari kalangan dakhil (intern) Sekolah Kristen, orang-orang kristen dan juga Gereja.

Protes keras itu pada intinya mempertanyakan atribut Kristen yang melekat pada keberadaan Sekolah Kristen. Kelihatannya orang Kristen, masyarakat Kristen dan Gereja memaknai kiprah dan kiblat Sekolah Kristen sebagai lembaga sosial yang bersifat karitatif. Persoalannya adalah, apakah penyelenggaraan dan pelaksanaan Sekolah Kristen tidak membutuhkan uang?, sehingga dianggap tabu jika manajemennya berorientasi profitable?

 

Lembaga Kristen

Dasar Sekolah Kristen di Indonesia pada umumnya adalah: Pertama. Kitab suci Perjanjian lama dan Perjanjian Baru, yang diyakini sebagai pedoman, yang benar bagi hidup dan kegiatan manusia, termasuk hal-hal yang menyangkut bidang pendidikan dan pengajaran, Kedua. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Selain hal tersebut di atas, setiap Sekolah Kristen memiliki dasar khusus sesuai gagasan awal pencetus berdirinya Sekolah Kristen yang bersangkutan. Namun jika disimak dengan seksama, maka semua dasar khusus Sekolah Kristen pasti berada pada bingkai atau koridor keyakinan iman Kristen.
Atas dasar pemahaman yang demikian, maka setiap Sekolah Kristen senantiasa mengakui : Pertama. Kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah Firman Allah yang mengatakan Allah Tri-tunggal, yang telah menciptakan alam semesta dan manusia, dan yang menyelamatkan serta memperbaharui ciptaanNya melalui dan di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, Kedua. Gereja dan Orang Kristen di Dunia ini, terpanggil untuk bersaksi akan karya penyelamatan dan pembaharuan Allah melalui persekutuan (koinonia), pemberitaan (kerygma) dan pelayanan (diakonia), Ketiga. Asas pelaksanaan panggilan Kristen adalah kasih (Agape), keadilan (dikaisoune) dan kebenaran (aletheia), Keempat. Sekolah Kristen, didalam melaksanakan fungsi-fungsinya di tengah perjuangan bangsa Indonesia, berpegang teguh pada UUD’45 dan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia.

Selain itu, Sekolah Kristen bertujuan untuk, Pertama. Menyelenggarakan dan melaksanakan pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, Kedua. Mewujudkan iman kristen yang ekumenis, Ketiga. Menjadi pusat pemikiran dan tempat menempa diri, untuk memperoleh pengalaman, untuk pembinaan kehidupan yang adil, bebas, tertib dan sejahtera, Keempat. Mendorong dan mengembangkan sikap serta pemikiran yang kritis prinsipial dan kreatif realistis, berdasarkan kepekaan hati nurani yang luhur dan dibimbing oleh Firman Tuhan, Kelima. Mengusahakan adanya hubungan yang bermakna antara iman kristen dengan berbagai bidang ilmu dan kegiatan pelayanan, Keenam. Membina calon pemimpin masyakarat yang handal (Noto Hamijoyo, 1975).

Sekolah Kristen, mestinya menerjemahkan konsep-konsep ideal di atas ke dalam suatu pedoman kerja operasional, sehingga terserap dalam manajemen Sekolah Kristen. Sebagai misal, Sekolah Kristen mesti memformulasikan secara operasional tentang konsep : kesaksian, apakah dalam tautan dengan pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, bahkan dalam perilaku sivitas akademika. Demikian pula halnya dengan konsep persekutuan, dan pelayanan. Hal itu dimaksudkan agar konsep ke Kristenan tidak sekedar berupa keyakinan normatif yang dapat diinterpretasikan secara bebas oleh Penyelenggara dan Pelaksana Sekolah Kristen.

 

Lembaga Sosial

Pada hakekatnya Sekolah merupakan lembaga sosial, yang didirikan untuk memberi layanan pendidikan kepada masyarakat, dan tidak dengan maksud untuk mencari keuntungan. Lembaga pendidikan merupakan tempat untuk menyiapkan generasi muda agar siap menerima tongkat estafet pembangunan. Merujuk pada paparan tersebut di atas, dapatlah kiranya dipahami bahwa Sekolah bukan merupakan lembaga yang didirikan untuk mencari keuntungan. Demikian pula halnya Sekolah Kristen adalah merupakan lembaga sosial yang didirikan bukan untuk mencari keuntungan. Oleh karena itu pihak Penyelenggara dan Pelaksana Sekolah Kristen mesti memformulasikan secara eksplisit makna sosial dari Sekolah, selain formulasi juridis formal yang selama ini dijadikan acuan.

 

Lembaga Ekonomi

Sekolah sebagai organisasi memiliki unsur manusia, uang, material, metode, mesin dan pasar yang harus dikelola secara profesional untuk mencapai tujuan lembaga. Untuk sebagian besar orang kristen Sekolah Kristen dianggap sebagai lembaga karitatif. Karena itu, jika kemudian SK berusaha mencari dana atau bantuan dana untuk menopang aktivitasnya, oleh sebagian orang kristen dianggap sebagai aktivitas bisnis. Dalam wacana pendidikan, berbicara tentang uang bukan merupakan hal yang tabu. Bahkan lembaga pendidikan mutlak dan harus memiliki dana untuk menopang kelancaran kegiatannya. Persoalannya terletak pada keseimbangan perilaku dan bentuk pelayanan yang diberikan Sekolah Krieten kepada masyarakat pengguna. Jika upaya mencari dana atau uang tidak diimbangi dengan pelayanan kepada siswa secara profesional sesuai tujuan lembaga, maka kegiatan mencari uang tersebut tidak berada pada koridor pemahaman pendidikan, tetapi lebih kepada koridor bisnisretail. Misalnya sebuah Sekolah Kristen menerima siswa baru dengan jumlah 500 orang. Hal ini sah-sah saja dan bukan merupakan penyimpangan, asalkan memenuhi persyaratan seperti ratio guru siswa, fasilitas yang tersedia, kapasitas gedung dsbnya. Tetapi fenomena ini akan menjadi sangat rancu, jika pelayanan yang diberikan kepada siswa tidak seimbang dengan biaya yang mereka keluarkan. Kalau hal ini terjadi pada Sekolah Kristen, nampaknya kita perlu menggumuli kembali simbol kristen yang disematkan. Atas dasar itu, tidak berlebihan jika John Ihalauw (1998) mengatakan lembaga pendidikan merupakan knowledge industri atau service industry. Pandangan Ihalauw mengandung konsekuensi bahwa lembaga pendidikan harus berprilaku sebagai lembaga industri yang memproduksi barang atau jasa yang mutunya marketable . Mati hidupnya suatu industri sangat ditentukan bobot / kualitas produksinya, apakah memiliki daya kompetitif untuk membangun segmen pasarnya atau tidak. Makna implikatif dari pandangan tersebut untuk Sekolah Kristen adalah bahwa Sekolah Kristen mesti berupaya membenahi proses produksi, yakni PBM agar output yang dihasilkan bermutu. Menarik uang sebanyak-banyaknya dari siswa, tanpa diimbangi dengan pelayanan (proses) yang bermutu merupakan tindakan yang tidak kristiani. (Penulis adalah Dosen di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, Jawa Tengah. Tinggal di Salatiga).

Pos terkait