Kronis, KKN Kian Menggurita

OPINI Oleh : Muhamad Ikbal

 

Bacaan Lainnya

SEJAK negara ini di proklamirkan oleh Bung Karno dan Bung Hatta, raut wajah bahagia semua lapisan masyarakat menyambut hari bersejarah itu.

Petani, nelayan, pedanggang kecil sampai konglomerat yang pro terhadap kemerdekaan berbahagia menyambut kemerdekaan karena kemerdekan adalah sebuah penantian dan perjuangan yang panjang yang diperoleh melalui darah dan air mata seluruh anak negeri. Mengorbankan harta, bahkan ribuan nyawa melayang hanya untuk merebut kemerdekaan dari tangan penjajah.

Bayangkan, betapa suka citanya mereka, dimana selama ratusan tahun hidup dalam kungkungan penjajahan yang tak berperikemanusian. Rentetan peristiwa itu menjadi cacatan kelam, sejak berdirinya bangsa ini.

Bung Karno dan kawan-kawan telah sukses memperjuangkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) semua itu tidak terlepas dari semangat generasi 1928, yakni Bung Tomo dan kawan-kawan.

Semangat mereka tentunya menjadi spirit dalam menata kehidupan berbangsa dan bernega.

Pasca kepemimpinan orde lama (Orla) yang syarat dengan dinamika kebangsaan. Artinya, menyimpan soal dengan butuh jalan penyelesaian, fase yang ditandai dengan munculnya Orde Baru (Orba).

Sebagai bangsa yang besar, kita terus bergerak maju untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sesuai amanah konstitusi.

Ada yang menarik dari masa kepemimpinan Orba bahwa, selama berkuasa kurang lebih 32 tahun, Presiden Soeharto menjadi salah satu Presiden terlama di dunia.

Hal yang menyedihkan adalah diakhir kepemimpinannya, sang jenderal didakwa oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai tahanan kota atas dugaan korupsi selama menjabat sebagai penguasa Orde Baru.

Polemik 1998 mengakhiri kepemimpinan sang jenderal dan tampuk kekuasaan berpindah ke tangan kanan sang jenderal, yakni Prof Bahrudin Jusuf Habibie.

Dimasa kepemimpinan BJ Habibie, Kebebasan Pers lahir. Hal ini menandakan bahwa, Indonesia memasuki era baru, yakni era demokrasi.

Atas nama demokrasi, semua persoalan kebangsaan terurai dan muncul ke permukaan. Isu yang hangat diperbincangkan adalah Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Penyakit ini terus berlanjut ke era kepemimpinan KH Abdurrahman Wahid yang konon katanya sebagai bapak Pluralisme. Situasi KKN makin tak terkendali, sehingga mucul inisiasi pembentukan Lembaga Anti korupsi oleh KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.
Ikhrtiar pemberantasan korupsi Gus Dur ditandatangani di era kepemimpinan Megawati Suekarno Putri.

Masa kepemimpinan Megawati sebagai Presiden kelima, kasus korupsi kian mewabah. Salah satunya adalah kasus BLBI yang menjadi polemik dan berpindahnya Indosat ke tangan asing, yang tercium bau amis korupsinya.

Penyakit KKN ini terus subur di masa kepemimpinan presiden ke enam, Susilo Bambang Yudhoyono yang akrab disapa SBY.
Di saat kepemimpinan SBY-lah, lahirlah lembaga anti rasuah yang diberi nama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang tugasnya menangani masalah korupsi.

Di masa kepemimpinan SBY, kasus korupsi besarpun bermunculan seperti kasus korupsi E-KTP yang melibatkan Anas Urbaningrum, yang saat itu menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Kasus Bank Century yang menyita perhatian banyak pihak karena negara mengalami kerugian kurang lebIh Rp6 triliun.

Tidak berhenti sampai disitu, muncul kasus lainya yang melibatkan kader partai Demokrat seperti Andi Malarangeng, Sutan Batogana, Angelina Sondakh yang akhirnya mendekam dibalik jeruji besi karena terbukti melakukan korupsi . Ini benar-benar kronis dan sepertinya sulit untuk disembuhkan.

Di masa kepemimpinan Jokowi deretan kasus besarpun bermunculan sejalan dengan niat busuk para politisi untuk melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Tak sampai disitu, hari-hari kita masih diwarnai dengan berita Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang terus menjamur di kalangan para Pejabat. Kesannya bahwa, KPK sepetinya tak mampu menyelesaikan penyakit akut yang namanya korupsi. Ini benar-benar gila.

Setelah Jokowi dilantik periode kedua, mucul lagi kasus Jiwasraya yang merugikan uang nasabah trilliunan rupiah.

Korupsi terus mewabah ke lembaga KPU, yang katanya independent tapi nyatanya oknum penyelenggara bermain mata dengan cukong partai politik untuk memuluskan niat jahat yang menjadi target orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Masalah korupsi ini tidak mengenal siapa, apa jabatanya dan waktunya dimana. Ini adalah ironi yang tak kunjung usai. Apakah KPK masih layak di pertahankan ataukah kita butuh manusia Superhero untuk bisa menjaga dan mengawal penyakit kronis yang namanya KKN.

Sebagai warga negara yang baik, kita harus optimis bahwa kedepannya Indonesia akan bebas dari penyakit menahun yang namanya KKN ini.(Penulis adalah Dosen di Universitas Muhamadiyah (Unismuh) Makassar, tinggal di Makassar)

Pos terkait