KPK Laksanakan Monev Pemberantasan Korupsi Bersama Pemkab Mimika

Tampak suasana pelaksanaan kegiatan Monev Pemberantasan Korupsi di Hotel Grand Mozza, Kamis (4/8/2022).

Timika – Tabaos14 | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Satgas Direktorat Wilayah V Kordinasi dan Supervisi melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) pemberantasan korupsi bersama Pemerintah Kabupaten Mimika.

Kegiatan yang berlangsung di Hotel Grand Mozza itu dibuka oleh Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik Kabupaten Mimika, Septinus Timang, Kamis (4/8/2022).

Dalam sambutannya, Septinus mengucapkan selamat datang kepada kepala dan anggota Satgas Direktorat Wilayah V Koordinasi dan Supervisi KPK.

Septinus menjelaskan bahwa sejak tahun 2018 Mimika merupakan kabupaten prioritas KPK untuk dilakukan pendampingan dalam rangka upaya pencegahan korupsi yang terkait dengan perencanaan penganggaran, pengadaan barang jasa, perizinan, penguatan APIP manajemen ASN, pengelolaan pendapatan dan manajemen aset.

“Pada bulan Februari tahun 2022, tim Satgas Direktorat Wilayah V Koordinasi dan Supervisi KPK pun telah melakukan monitoring dan sosialisasi. Dan saat ini selama 2 hari, dari tanggal 4 dan tanggal 5 agustus 2022, tim akan melakukan monitoring dan evaluasi atas sosialisasi tersebut,” ujarnya.

Septinus juga mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Mimika sejak awal sangat mendukung penuh pelaksanaan kegiatan rencana aksi pemberantasan korupsi.

Hal tersebut, kata dia, dapat dilihat dari sejumlah kebijakan yang telah digulirkan dan dilaksanakan, yakni antara lain melalui pembentukan unit pengendalian gratifikasi, unit pengelolaan LHKPN dan peningkatan kapabilitas APIP.

“Sistem perizinan berusaha melalui Online Single Submission (OSS) begitu pula dengan Monitoring Center for Prevention (MCP), sebagai alat dalam rangka melaksanaan monitoring dan evaluasi atas progres rencana aksi pemberantasan korupsi terintegrasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Mimika,” ucapnya.

“Saya berharap pelaksanaan rapat koordinasi ini dapat memperkuat dan mempercepat implementasi program pencegahan korupsi secara terstruktur, terpola, dan terencana guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratif, dan terpercaya,” imbuhnya.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Mimika juga terus berupaya agar pencapaian target MCP semakin baik pada setiap tahunnya.

Menurutnya dengan melaksanakan rencana aksi program pemberantasan korupsi secara terintegrasi, konsisten, dan terencana melalui MCP ini, maka akan berdampak pada semakin tertibnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Dengan begitu, anggaran yang tersedia akan benar-benar sesuai dengan peruntukannya yaitu untuk pembangunan dan kesejahteraan Masyarakat Kabupaten mimika.

“Kepada tim koordinasi dan supervisi KPK, saya menyampaikan terima kasih untuk terus mendampingi Pemerintah Kabupaten Mimika dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui MCP dan menjadikan Kabupaten Mimika wilayah yang tertib dan transparan serta akuntabel,” pungkasnya.

Di samping itu, Kepala Satgas Direktorat Wilayah V Koordinasi dan Supervisi KPK, Dian Patria dalam pemaparan materinya mengungkapkan berbagai persoalan yang kerap ia temui di dalam instansi Pemerintah Daerah.

Beberapa diantaranya mengenai ketertiban para pejabat, aset negara, dan dugaan nepotisme yang sering kali dilakukan oknum pejabat.

“Saya berharap pikiran kita bisa terbuka untuk bangkit dan melangkah lebih maju dengan mengubah pola pikir kita bahwa persoalan-persoalan seperti itu sesungguhnya tidak dapat dibenarkan,” tandasnya.

“Kalau kita ingin Papua maju, kita harus sepakat bahwa itu salah dan harus diubah. Memang betul bahwa pendekatan di wilayah Papua berbeda, tapi mau sampai kapan terus-menerus seperti itu. Oleh karena itu, mulai sekarang kita bersama-sama harus membuka pikiran dan berjalan selangkah lebih maju,” tutupnya.

Pos terkait