KPK Dateline LKHPN Pejabat Mimika Hingga Maret

Pjs. Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika, Drs. Marthen Paiding, M.MT

TIMIKA – Tabaos14    I    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan waktu kepada seluruh Pejabat Esalon II, III dan IV di Kabupaten Mimika untuk melakukan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 2020, terhitung hingga bulan Maret mendatang. Jika tidak, maka akan ditangguhkan Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP)-nya.

Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Mimika, Drs. Marthin Paiding, M.MT menegaskan itu usai memimpin apel pagi di Kantor Pusat Pemerintahan, Senin (10/2).

“Ini menyangkut dengan kewajiban dan para pejabat seluruh Indonesia termasuk di Mimika agar segera melaporkan, karena batas pelaporan hingga Maret mendatang,” ujar Pjs. Sekda Marthen Paiding.

Terkait hal itu juga, maka kedepannya, Pemda Mimika akan merevisi kembali SK penetapan TPP dengan menambahkan satu pasal menyangkut dengan sanksi pejabat yang tidak menyampaikan LHKPN akan ditangguhkan pembayaran TPP.

“Penangguhan TPP para pejabat ini, sesuai arahan KPK yang dipertegas dalam surat dan ditujukan kepada Bupati Mimika,” jelas Marthen.

Dengan adanya penegasan surat KPK itu, diharapkan semua pejabat dapat memperhatikan apa yang menjadi kewajibannya. Pasalnya, tahun lalu saja ada sebanyak 33 Pejabat Esalon IV yang tidak melaporkan LHKPN-nya.

“Kalau 33 orang itu sudah kita dorong mereka untuk melaporkan LHKPN, tetapi memang aturannya setiap tahun harus dan wajib untuk melaporkan LHKPNnya kepada KPK,” pesan Marthen.

Ia mempertegaskan, jika sanksi yang diberikan ini akan diterapkan tanpa terkecuali.

“Jadi, ini bukan kita main-main, yang kemarin saya tidak masuk saja, TPP saya juga dipotong. Jadi, ini bukan hanya sekedar wacana, kita harus jujur juga, kalau kita tidak masuk, jangan marah juga kalau TPP-nya dipotong. Kalau memang benar-benar anda tidak masuk, kecuali TPP dipotong sedangkan anda masuk,” pungkasnya. (Lis)

Pos terkait