Komnas HAM RI Putuskan Kasus Paniai Kategori Pelanggaran HAM Berat

  • Whatsapp

Kantor Komnas HAM RI di Jalan Latuharhary No.4b, Jakarta Pusat

 

Bacaan Lainnya

JAKARTA – Tabaos14    I    Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia menyatakan peristiwa yang terjadi di Kabupaten Paniai, tanggal 7-8 Desember tahun 2014 silam, masuk dalam kategori pelanggaran HAM berat setelah dilakukan penyelidikan oleh tim Adhoc selama 5 tahun ini.

Ketua Komnas HAM RI, Ahmad Taufan Damanik mengatakan, keputusan tersebut diambil dalam Sidang Paripurna Khusus Komnas HAM RI tentang Peristiwa Paniai 7- 8 Desember 2014, pada 3 Februari 2020 lalu.

Ia menjelaskan, peristiwa Paniai merupakan kekerasan yang dilakukan aparat keamanan terhadap penduduk sipil yang mengakibatkan empat warga sipil meninggal dunia akibat luka tembak dan luka tusuk. Sedangkan, dua puluh satu orang lainnya mengalami luka akibat penganiayaan. Lantaran status Paniai sebagai daerah rawan, sehingga adanya kebijakan atas penanganan di daerah rawan tersebut.

Keputusan Paripurna Khusus Komnas HAM RI terhadap peristiwa Paniai itu terjadi, setelah dilakukan penyelidikan oleh TIM Ad hoc selama 5 (Lima) tahun (2015-2020) terakhir ini.

“Setelah melakukan pembahasan mendalam di sidang paripurna peristiwa Paniai pada 7-8 Desember 2014 silam itu, secara aklamasi kami putuskan sebagai peristiwa pelanggran berat HAM,” kata Damanik melalui keterangan tertulisnya, Kamis (14/02).

Sementara Ketua Tim ad hoc Komnas HAM RI, M. Choirul Anam mengatakan, peristiwa Paniai 2014 lalu memenuhi unsur kejahatan kemanusiaan (elemen Of Crimes) atau adanya tindakan pembunuhan dan tindakan penganiayaan. Sistematis atau meluas dan ditujukan pada penduduk sipil dalam kerangka kejahatan kemanusiaan, sebagai prasyarat utama, hasil tersebut terpenuhi.

Tim telah melakukan pemeriksaan terhadap 26 saksi, memeriksa lokasi kejadian di Enarotali Kabupaten Paniai, juga adanya dokumen pendukung. Termasuk diskusi ahli, serta informasi yang menunjang pengungkapan peristiwa Paniai, tahun 2014 lalu itu.

“Kami melakukan penyelidikan terhadap 26 saksi, memeriksa TKP dan tanggapan ahli,” kata Choirul melalui keterangan tertulisnya.

Selain itu, tim juga menemukan adanya indikasi obstruction of juctice (halangan keadilan) pasca peristiwa Paniai. Sehingga mengakibatkan kaburnya fakta peristiwa dan memperlambat proses penegakan hukum.

Untuk percepat proses hukum terhadap kasus tersebut, Tim telah mengirimkan berkas penyelidikan kasus Paniai kepada Jaksa Agung atau penyidik pada tanggal 11 Februari 2020 lalu sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Komnas HAM berharap kasus ini, segera dapat berproses ke Pengadilan.

Obstruction of justice penting untuk tetap disebutkan sebagi fakta, walau tidak harus dikaitkan dengan adanya sistematis atau meluas. Ini bertujuan agar mendapat perhatian oleh penegak hukum untuk bekerja profesional dan menegakkan keadilan, bukan yang lainnya,” tambahnya.

Selanjutnya, Sandrayati Moniaga anggota tim penyelidik berharap agar kasus Paniai bisa ditindaklanjuti pihak Kejaksaan Agung hingga ke Pengadilan. Mengingat, hal tersebutlah yang diharapkan masyarakat.

“Kami berharap segera ada proses sampai ke Pengadilan, harapan besar dari korban dan masyarakat Papua secara umum agar kasus ini dapat mendatangkan keadilan,” harapnya. (Mrc)

  • Whatsapp

Pos terkait