Komisi C DPRD Mimika Lakukan RDP Bersama Dinkes, Ini Pembahasannya

Suasana RDP antara Komisi C DPRD Mimika bersama Dinkes di ruang Komis C kantor DPRD Mimika, Jumat (21/7/2022).

Timika – Tabaos | Komisi C DPRD Mimika melakukan rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Kesehatan Mimika di Ruang Rapat Komisi C, Jumat (22/7/2022).

RDP yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi C, Aloysius Paerong itu membahas sejumlah persoalan, diantaranya terkait obat yang diduga tercampur serbuk kaca, kelangkaan obat malaria, tambahan penghasilan pegawai (TPP), dan peningkatan fungsi puskesmas.

Mengenai video obat yang tercampur serbuk kaca, Aloysius kepada wartawan menyatakan bahwa itu adalah informasi yang tidak benar.

“Setelah dilakukan pemeriksaan baik dari Reskrim maupun loka pom dan Dinas Kesehatan, ternyata itu bukan serbuk kaca melainkan gula”, ujarnya.

Aloysius menjelaskan bahwa itu merupakan salah satu campuran untuk mengurangi rasa pahit pada obat. Itu pun sudah sesuai prosedur dan ada perizinannya.

“Yang berikut perihal kelangkaan obat malaria. Temuan kita di lapangan selama ini di puskemas telah terjadi kekosongan obat malaria. Yang ada itu hanya di apotek dan klinik. Tapi yang jadi keluhan masyarakat adalah harganya lebih mahal jika dibandingkan dengan berobat di Puskemas,” jelasnya.

Berdasarkan informasi dari Dinas Kesehatan, Aloysius mengungkapkan saat ini obat biru untuk malaria itu sebenarnya sudah ada di Jakarta. Namun belum dapat dikirim karena beacukai nya belum dikeluarkan.

“Jadi untuk sementara pasien akan gunakan obat kina dulu. Tapi kami dan dinas kesehatan akan terus berupaya carikan solusi karena Papua kan masuk dalam daerah endemi. Apalagi penyakit itu bisa berakibat fatal dan menyebabkan kematian bila lambat ditangani,” terangnya.

Sementara terkait TPP, Aloysius menyampaikan bahwa Dinkes akan kembali ke aturan yang lama.

“Pembayarannya sedang dalam proses sesuai nomenklatur lama bahwa TPP tidak dikurangi atau dihilangkan. Hanya saja tujuan pemberian TPP ini adalah untuk meningkatkan kinerja sehingga Dinkes harus melakukan pengawasan terhadap tenaga kesehatannya,” tandasnya.

“Yang tidak disiplin, berikan Sanksi tegas dengan pemotongan TPP. Tujuan dari pemberian TPP itu kan untuk meningkatkan kinerja dalam pelayanan ke masyarakat,” tuturnya

Selanjutnya, Aloysius juga mengingatkan Dinkes untuk meningkatkan dan memaksimalkan fungsi puskemas.

“Selama ini kan banyak pasien yang harus dilayani di puskemas. Namun, karena keterbatasan nakes dan fasilitas, akhirnya banyak malah pergi ke klinik,” jelasnya.

“Anggaran untuk dinas kesehatan ini sangat tinggi,15 persen dari APBD. Kalau perlu biaya kesehatan di puskemas itu digratiskan. Puskemas harus hadir melayani masyarakat tanpa melihat status. Kita juga minta agar Puskesmas bisa stay 24 jam karena kondisi emergency itu bisa muncul setiap saat, sehingga bisa diatur shift nya,” pungkasnya.

Adapun yang turut hadir dalam RDP tersebut diantaranya Wakil Ketua Komisi C Saleh Alhamid, Sekertaris Komisi C Novian Kulla, dan Kepala Dinkes Mimika Reynold Ubra.

Pos terkait