Komisi A Nilai Data Penerima Manfaat Di Timika Tidak Valid

  • Whatsapp

Timika – Tabaos14| Komisi A DPRD Mimika menilai data yang digunakan untuk menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan tidak valid. Hal ini membuat penyaluran tersebut sering mendapat masalah dilapangan karena ketidak sesuaian data yang ada.

Ketua Komisi A DPRD Mimika Daud Bunga SH mengatakan, untuk meminimalisir hal tersebut, perlu kerja sama lintas OPD di lingkup Pemkab Mimika untuk memvalidasi data riil masyarakat pra sejahtera yang berhak menerima bantuan sosial di tengah masa pandemi COVID-19 ini.

Muat Lebih

“ Di mana, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkup Pemkab Mimika perlu menjalin kerja sama lintas OPD dalam menghimpun data terkini terkait kelayakan Keluarga Penerima Manfaat dari sebanyak 7 jenis bantuan sosial bagi warga di Mimika,” kata Daud ketika ditemui di Gedung DPRD Mimika, Senin (29/6).

Daud mengaku, dari hasil kunjungan kerja kesejumlah OPD salah satunya ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (PMK) diketahui banyak kendala yang dihadapi Dinas tersebut. Selain soal tranportasi penyaluran Bansos juga soal data penerima manfaat.

“ Kendala di lapangan dalam penyaluran bantuan sosial oleh Dinas PMK itu adalah transportasi ke wilayah pedalaman, selain itu juga data yang kurang valid membuat masih ada Keluarga Penerima Manfaat yang sudah tidak layak tapi masih menerima bantuan sementara ada KPM yang memang layak dibantu namun datanya belum masuk,” katanya.

Daud Bunga menambahkan, ada 7 jenis bantuan sosial bagi warga Mimika di tengah pandemi ini di antaranya bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kemensos, BLT dana APBD, Sembako PB dan Sembako APBD.

Reporter : Ifona Akoha
Editor : Tahir

  • Whatsapp