Kep. Yapen Studi Banding Kewenangan Distrik di Mimika

Wakil bupati Mimik, Jhon Rettob saat Video Call dengan salah satu petugas kesehatan di kokonao. Di Mimika Commend center, di dampingi Marten Malisa Pj Sekda dan Asisten satu bidang Pemerintahan Kepulauan Yapen, Porto Numberi. (Foto: dia)

TIMIKA – Tabaos14    I    Pemerintah Daerah (Pemda) Mimika mendapat kunjungan dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen, Selasa (17/03). Rombongan diterima langsung Wakil Bupati Mimika, Johanes Rettob, S.Sos., M.M di Kantor Pusat Pemerintahan didampingi Kepala dari 14 Distrik di Mimika dan Asisten Bidang Pemerintahan.

Kedatangan rombongan disambut baik, bahkan bersama mengikuti apel pagi yang dipimpin langsung Wakil Bupati Mimika, Johanes Rettob. Selanjutnya mengikuti pertemuan di lantai III, begitu usai apel bersama.

Tidak hanya itu karena usai pertemuan, Wabup John Rettob juga mengajak rombongan untuk melihat secara langsung Mimika Command Center dan langsung melakukan video call dengan Distrik di Kokonao dan petugas kesehatan di Atuka.

“Kita sebagai tuan rumah tentu kita memberikan dukungan untuk membantu dan kita bisa sharing pendapat. Yang mau dilihat ini pelimpahan kewenangan yang diberikan kepada distrik karena distrik ini sudah menjadi OPD, berarti segala apa yang dibuat oleh distrik bisa dibuat sendiri,” tutur John.

Pemda Mimika, kebetulan sudah menerapkan kewenangan tersebut maka Kabupaten Kepulauan Yapen ingin melihatnya. Di Mimika sudah jalan, APBD sudah jalan, OPD sudah jalan dan mereka (Distrik) juga membuat laporan-laporannya sendiri seperti LPPD, Lakip, dan Sakip.

 

Dikatakan Wabup Rettob bahwa, dalam Perda ada beberapa hal yang diserahkan dan itu sudah dijalankan secara keseluruhan. Tinggal  dilakukan pengawasan saja oleh pimpinan dan BPKAD.

“Jadi apa yang dilakukan OPD di sini juga dilakukan sama oleh distrik,” kata Wabup John.

Katanya, untuk pelayanan kepada masyarakat itu dalam perjalanan karena semua itu tergantung fasilitas saja seperti Dispencapil, mungkin tahun ini bisa dilakukan di tingkat distrik karena semua hanya masalah fasilitas saja. Jadi, tahun ini ada dua distrik yang bisa lakukan pelayanan Dispencapil yakni Distrik Mimika Baru dan Mimika Timur, tapi tetap harus diverifikasi oleh Dispencapil.

“Jadi semua bisa dilakukan di distrik tidak perlu jauh-jauh lagi. Apa lagi jaringan sudah ada, prasarana sudah ada maka semua pelayanan ke masyarakat dapat dilakukan,” ujarnya.

Sementara Pejabat Sekda Mimika, Marthen Paiding mengatakan, beberapa kegiatan pelayanan juga sudah dilakukan oleh distrik sebagai bentuk penyerahan kewenangan. Ada beberapa perijinan yang sudah boleh diberikan oleh Kepala Distrik, sesuai dengan batas-batas yang menjadi kewenangan. Jadi tidak perlu lagi ke sini (Pemda).

“Jadi kalau hanya mau urus ijin kios, masa mau datang ke Pemda. Jadi, kan bisa datang saja di distrik. Sehingga pelayanan bisa didekatkan ke masyarakat,” ungkapnya.

Selanjutnya ditanggapi, Porto Numberi selaku Asisten I Bidang Pemerintahan pada Kabupaten Kepulauan Yapen mengatakan, kenapa memilih Mimika karena Kabupaten Mimika adalah salah satu kabupaten yang telah melaksanakan pelimpahan kewenangan daerah kepada kepala distrik di Mimika dan ketika dilimpahkan semua unsur ini berjalan.

“Sementara kami di Kabupaten Kepulauan Yapen, pelimpahan kewenangan ini sampai saat ini memang sudah dibahas. Cuma belum terlaksana, dengan demikian sharing ini kami berharap apa yang dilaksanakan Kabupaten ini secara khusus pelimphan kewenangan ke distrik itu nampak,” kata Porto.

Porto mengatakan, di Kepulauan Yapen mereka sampaikan bahwa, karena tidak ada pelimpahan kewenangan sehingga akses pemerintahan bawah tidak bergerak baik.
Misalnya, sebagai seorang tenaga medis atau guru pada sekolah dasar, ketika malas masuk dalam melaksanakan tugas kesehariannya dan untuk mau ditegur. Atas kewenangan ini, tidak ada dari OPD kepada mereka.

Menurutnya, pelimpahan kewenangan ini tidak serta merta hanya diturunkan dari saja Pemda kepada kepala distrik tapi ini penjabaran dari PP sehingga penjabaran itu di jabarkan menjadi Perda sehingga pelimpahan kewenangan ini dapat dilaksanakan dengan baik di tingkat distrik.

“Rencana kami akan lakukan kunjungan ke Distrik Mimika Timur dan Mimika Baru sebagai sampel kami untuk dijadikan studi banding kami,” ungkapnya. (Mee)

Pos terkait