Kejari Mimika Tangani Tiga Kasus Korupsi Hingga Milyaran Rupiah, Ini Kasusnya

Konferensi pers yang digelar oleh Kejari Mimika terkait kasus korupsi, Jumat (10/6/2022).

Timika – Tabaos14 | Kejaksaan republik indonesia (Kejari) Kabupaten Mimika saat ini sedang menangani tiga kasus korupsi yang menyebabkan kerugian negara hingga milyaran rupiah.

Kepala Kejari (Kajari) Kabupaten Mimika Sutrisno Margi Utomo dalam konferensi pers di kantor Kejari Mimika, Jumat (10/6/2022) mengatakan untuk kasus pertama adalah pembangunan gerai maritim yang merupakan proyek tahun 2018 dengan anggaran dari Kementrian Perdagangan, tetapi bangunan tersebut mangkrak dan tidak pernah dimanfaatkan.

“Pemkab Mimika dalam hal ini Disperindag mendapatkan dana DAK untuk pembangunan Tahun 2018. Sayangnya, gerai dibangun jauh dari pelabuhan yang seharusnya dibangun di area pelabuhan yaitu berada di tengah hutan yang berada dipinggiran Timika,” kata Sutrisno.

Sutrisno mengungkapkan dalam kasus tersebut indikasi kerugian negara dengan total loss sebesar Rp3.637.512.500. Tetapi total kerugian secara rill masih menunggu hasil perhitungan ahli teknik sipil dan ahli keuangan negara.

Dari fakta yang ada terjadi penyimpangan antara lain bangunan dibangun tanpa adanya perencanaan, konsultan pengawas merangkap pembuat laporan kontrak pelaksanaan, bangunan ditempatkan pada posisi yang tidak strategis sehingga gerai maritim tersebut tidak bisa menunjang tol laut yang dicanangkan oleh Presiden.

“Saksi ada 16 orang sudah dipanggil untuk dimintai keterangan. Dan dua saksi ahli. Ditemukan ada penyimpangan karena dibangun tanpa perencanaan dan konsultan merangkap membuat laporan kontraktor pelaksana,” ungkapnya.

Selanjutnya kasus kedua yaitu terkait pengadaan tanah pelabuhan Poumako Sutrisno menjelaskan, dugaan korupsi terjadi saat itu panitia pengadaan tanah pada 23 Oktober 2000 telah melakukan pembebasan lahan seluas 500 hektar. Anggara yang sudah dikeluarkan dari tahun 2000 hingga 2008 total 6.775.130.000 dari APBD Mimika tetapi hingga saat ini tanah tersebut belum bersertifikat.

“Penyidik nanti akan mengecek apakah ada kelalaian dari Pemkab Mimika atau kesengajaan, jika ada kesengajaan akan kami tindak lanjuti. Siapapun entah itu ada pejabat sekalipun yang menghambat pembangunan Mimika maka Kejaksaan maju didepan berantas mafia tanah,” jelasnya.

Selain itu Sutrisno mengungkapkan ternyata tanah yang sudah di bayar tersebut sudah dikuasai oleh pihak lain yang memiliki sertifikat hak milik dan hak guna bangunan. Sehingga dengan demikian terindikasi adanya mafia tanah.

Dengan diterbitkannya sertifikat tanah oleh pihak lain diduga telah terjadi tindak pidana korupsi, sehingga mengakibatkan hilangnya aset tanah Pemkab Mimika pada lokasi lahan pelabuhan Poumako yang tidak bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.

“Setelah kami lakukan penyelidikan terindikasi adanya dugaan mafia tanah dengan harapan setelah diterbitkan sertifikat akan dijual kepada Pemkab Mimika. Sangat tidak mungkin karena pemerintah sebelumnya sudah mengeluarkan uang masak disuruh membeli lagi tanah itu,”ungkapnya.

Sutrisno menambahkan, diduga pada kasus pelabuhan Poumako ini merupakan modus baru yang digunakan oleh mafia tanah. Karena biasanya mafia tanah modusnya menaikkan atau mark up harga.

“Kasus ini memang agak berbeda dan nanti kalau berhasil kami bongkar maka akan jadi percontohan,”tegasnya.

Kemudian untuk kasus yang ke tiga adalah adanya kasus korupsi Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dana Desa (DD) di kampung Bintang Lima Distrim Kwamki Narama. Dalam kasus tersebut sudah ditetapkan dua tersangka yaitu Kepala Kampung TY dan Bendahara Kampung YT.

“Hari ini kami tetapkan dua tersangka dari hasil penyidikan dan diperoleh bukti dalam perkara tersebut. Telah didapat adanya unsur melawan hukum diantaranya terdapat bukti pertanggung jawaban yang tidak sesuai dengan bukti yang sebenarnya seperti nota fiktif dan tanda terima BLT DD fiktif,”kata Kajari.

Untuk terjadinya kasus korupsi BLT DD Kajari kembali menjelaskan, indikasi korupsi terjadi pada bulan Maret tahun 2020 saat terjadinya pandemi Covid sesuai arah pemerintah pusat untuk menanggulangi jaringan pengaman sosial.

Dimana seharusnya pada triwulan pertama masyarakat menerima 600 ribu dari total 1 juta 800 yang harus diterima selama 3 bulan. Selanjutnya pada triwulan kedua harusnya masyarakat terima 300 ribu jika ditotal 3 bulan 900 ribu hanya menerima 300 ribu saja.

“Jadi selisih itulah yang menyebabkan potensi kerugian negara, untuk totalnya masih dihitung oleh ahli. Memang dikampung itu banyak masyarakat pendatang dari Kabupaten lain dan ada kebijakan dari kepala kampung mereka dapat tapi tidak ada bukti dan kami berpatokan pada dokumen pertanggung jawaban yang ada,”jelasnya.

Pos terkait