KASN Tinjau Pelaksanaan Job Fit Pejabat Pemkab Mimika

Suasana dalam ruangan Job Fit Pejabat Tinggi Pratama Kabupaten Mimika.

 

TIMIKA – Tabaos14    I     Guna memastikan dan mengawasinya berjalannya uji kompotensi yang semestinya, Rabu (04/03), Komisioner Aparatur Sipil Negara (KASN) meninjau pelaksanaan Job Fit pejabat tinggi pratama Kabupaten Mimika.

Komisioner ASN, Prof. Agustinus Fatem terjun langsung ke Timika guna memastikan proses tersebut.

Kepada awak media, Prof. Agustinus mengatakan, proses uji kompotensi itu sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil Negara (ASN) yang dijabarkan dalam Peraturan Pemerintahan (PP) Nomor 11 Tahun 2017 itu mengatur bahwa, pengisian jabatan pimpinan tinggi (JPT) di tingkat Kabupaten dilakukan melalui dua cara.

Cara pertama, Prof. Agustinus menjelaskan, melalui seleksi terbuka. Didalam seleksi terbuka diberi kesempatan kepada ASN yang sedang menduduki jabatan eselon III untuk bisa mengikuti seleksi dalam rangka promosi jabatan ke jabatan eselon II.

Karenanya kata Prof. Agustinus, sangat penting untuk pengembangan karier ASN. Dalam hal ini, pejabat eselon III menuju eselon II.

Cara yang kedua adalah, melalui uji kompotensi. Dijelaskannya, Uji kompotensi (Job-Fit) dilakukan terhadap JPT yang sedang menduduki jabatan eselon II. Itu sesuai dengan PP Nomor 11 Tahun 2017, bahwa seorang JPT untuk mengikuti Job- Fit, paling tinggi telah menduduki jabatan eselon II selama 2-5 tahun. Dalam waktu 2 tahun, harus dilakukan uji kompotensi terhadap JPT bersangkutan. Tujuannya untuk melihat kembali potensi yang dimiliki pejabat bersangkutan.

“Uji kompotensi ini dilakukan dalam rangka untuk mengetahui kembali apakah kompotensi JPT tersebut masih sesuai dengan jabatan yang sedang didudukinya atau mungkin saja dari pengalaman, pendidikannya, bisa jadi ada jabatan lain yang lebih sesuai dengan kemampuannya. Jadi, uji kompotensi ini dalam rangka penyegaran terhadap rotasi mutasi,” ujarnya.

“Hasil dari uji kompotensi ini, panitia seleksi akan memetakan mereka sesuai dengan kompontensi yang mereka miliki. Dari kompotensi ini dari pansel akan melihat, apakah pejabat bersangkutan masih cocok dengan jabatannya sekarang atau tidak lagi. Jika memang masih cocok, maka pansel akan merekomendasikan pada jabatannya semula,” sambungnya.

Rekomendasi akan disampaikan kepada Pimpinan (Bupati) selaku pembina ASN untuk kemudian dilakukan proses rotasi- mutasi.

Misalnya, dari hasil tersebut ada 3 orang yang punya kompotensi untuk menduduki jabatan tersebut, silahkan pimpinan memiilih satu dari antara mereka untuk ditetapkan dan dilantik sebagai pimpinan OPD.

“Pansel bukan penentu, bahwa pejabat bersangkutanlah yang nantinya akan menjabat sebagai kepala OPD ini dan itu. Pansel menyebut rumpun jabatan yang sesuai kepada pembina ASN melalui rekomendasi hasil uji kompetensi yang dilakukan. Pimpinan punya kewenangan untuk mengatur, memindahkan dan memberhentikan, akan tetapi dalam rangka melaksanakan apa yang menjadi kewenangannya, UU mengatur keputusan yang diambil harus berdasarkan hasil seleksi yang direkomendasikan oleh Pansel,” ujarnya.

Itu juga untuk menghindari unsur subyektif dari pejabat dan juga menganulir unsur-unsur lain seperti politik dan lain halnya, karena jenjang karier seorang ASN harus mengikuti sistem merit. Dalam sistem merit, pengembangan karier seorang ASN berdasarkan Kompotensi yang dimiliki oleh ASN bersangkutan.

Uji kompontensi dilakukan untuk penyegaran terhadap para pejabat masih tidak berkompoten dalam bidangnya, tidak untuk memberhentikan ataupun demosi.

Diterangkannya, untuk demosi, ada proses lain, dimana para pejabat akan dinilai oleh tim penilai kinerja. Apabila tim penilai melihat pejabat tidak maksimal, tim akan menilai kinerja pejabat tersebut rendah. Pejabat bersangkutan akan diberikan waktu kerja 6 bulan untuk memperbaiki kinerja dan itu sesuai dengan prosedurnya. Jika waktu yang diberikan selesai, namun juga tidak ada peningkatan, pimpinan bisa melakukan mutasi rotasi atau demosi (turun ke jabatan yang lebih rendah). (*#/samone)

Pos terkait