Karel : Jangan Hanya Milo Miras Pabrikan Juga Harus Diberantas

  • Whatsapp

TIMIKA – TABAOS14  |  Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mimika menegaskan Pemerintah Kabupaten Mimika serta Kepolisian tidak hanya memberantas peredaran minuman lokal saja. Tapi minuman beralkohol pabrikan yang secara terang terangan menjual tidak diberantas.

Anggota DPRD Mimika dari Komisi B Karel Gwijangge menantang Pemkab Mimika serta Kepolisian untuk dapat membuat suatu gebrakan besar dengan memberantas semua jenis minuman keras (Miras) dan bukan hanya minuman lokal (Milo) saja tetapi juga minuman beralkohol pabrikan.

Bacaan Lainnya

” Yang diharapkan masyarakat adalah keadilan, dimana jangan hanya memberantas milo yang dijual oleh masyarakat kecil yang mungkin karena harganya murah, tanpa izin dan juga tanpa retribusi. Padahal Miras yang jumlahnya berton-ton dibiarkan. Memang kita mengerti bahwa miras itu juga mendatangkan pemasukan ke PAD lantaran ada retribusi atau pajaknya. Tapi itu tidak membawa manfaat bagi masyarakat tapi malah sebaliknya,” tegas Karel ketika ditemui di Gedung DPRD Mimika, Selasa (23/6).

Karel mengatakan, sangat mengapresiasi Kapolda Papua dan jajarannya yang telah memberantas Milo. Namun hal itu sudah terlalu sering dan biasa saja.

“Bagus -nya itu kalau Kapolda dan jajarannya sesekali berantas semua agen gudang Miras yang berada di Timika. Itu baru masyarakat kasih jempol dan merasakan bahwa Kapolda ada hati untuk masyarakat Mimika,” ujarnya.

Ia mengatakan, Kepolisian tentunya punya data berapa banyak kecelakaan, pembunuhan dan kasus kriminal lainya yang disebabkab mengonsumsi minuman beralkohol. Dengan demikian, miras menjadi salah satu pokok berbagai masalah yang terjadi di Mimika dan secara khusus terjadi dalam lingkup orang Papua khususnya warga tujuh suku di Mimika.

“Jangan karena ada kejadian pembunuhan baru milo diberantas. Kalau mau bikin itu, sekaligus gebrakan yang besar. Pemasukan miras ke PAD juga tidak seberapa. Kalaupun miras masukan ratusan miliar ke PAD, tapi tanpa miras juga Mimika tidak rugi,” ungkapnya.

Persoalan Miras sendiri di Mimika telah diatur dalam Perda khusus di tahun 1999-2004 agar miras golongan A diijinkan lantaran kadar alkoholnya hanya 0,5 persen. Sedangkan yang kadarnya 0,5 lebih tidak diperbolehkan, tapi ternyata semuanya tetap dijual dan pajaknya tidak ditarik lantaran Perdanya direvisi di tahun 2007.

Perda itu ditetapkan lantaran tingkat konflik antar warga terus terjadi dan berjatuhan korban meninggal dunia hingga puluhan orang. Selanjutnya di tahun 2017, peredaran miras di Mimika dilarang total dan diperketat, baik yang jual ataupun yang mengkonsumsi.

“Perda ini yang belum dijalankan oleh Eksekutif sampai detik ini. Malahan ada sejumlah tempat yang diizinkan oleh pemerintah. Kita tidak tahu miras jenis apa yang mereka jual, mungkin saja semua jenis dijual,” katanya .

Ia menghimbau agar pemerintah melaksanakan Perda miras yang telah dibuat. Sebab, pemberantasan miras di Mimika merupakan salah satu kerinduan masyarakat. Karena Sampai saat ini, perda itu belum ditarik dan dicabut.

“Tapi kenapa pemerintah belum laksanakan,” katanya.

Reporter : Ifona Akoha

Editor     : Tahir

Pos terkait