Kantongi 50 Nama Siluman Aliansi Honorer Mimika Kembali Demo di Puspem, Wabup Rettob : Saya Minta Data Itu Mari Sama-sama Kita Perjuangkan

Aliansi Honorer Mimika saat melakukan aksi demo di Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika, Senin (11/7/2022).

Timika – Tabaos14 | Dengan mengantongi nama-nama yang dianggap siluman atau tidak sesuai aturan dalam formasi pengangkatan K2 Aliansi Honorer Kabupaten Mimika kembali datangi Kantor Pusat Pemerintahan (Puspem) Mimika, untuk melakukan aksi demo menolak dan membatalkan pengangkatan pegawai K2, Senin (11/7/2022).

Dari pantauan tabaos14.com, setelah sekitar dua jam lebih berorasi menunggu pimpinan daerah, , masa aksi kemudian memasuki lobi Kantor Pusat Pemerintahan. Dengan terus menunggu kurang lebih lima jam, masa aksi akhirnya ditemui oleh Wakil Bupati (Wabup) Mimika Johannes Rettob.

Dengan membawa sejumlah spanduk beserta data dan bukti yang terangkum pada sebuah dokumen, mereka berorasi meminta penjelasan dari pimpinan daerah terkait ketidakadilan yang mereka alami.

“Bapak pimpinan daerah segera keluar temui kami. Jelaskan kepada kami berdasarkan data dan bukti yang jelas. Jangan berargumentasi yang tidak sesuai fakta,” kata Kevin Kristo Nanlohy, Koordinator aksi.

“Kalau kalian anggap apa yang kami perjuangkan ini salah, silakan jelaskan ke kami salahnya dimana dan yang benar yang mana. Kami akan tetap berdiri di sini dan perjuangkan kebenaran ini sampai selesai,” imbuhnya.

Kevin menyebutkan juga bahwa dalam pengangkatan K2 formasi 600 tersebut, telah terjadi pemalsuan data.

“Ada yang non Amungme Kamoro tapi kamu pakai isi Amungme Kamoro. Ini jelas pemalsuan data. Bahkan yang bukan Papua juga kamu isi dia Papua,” sebut Kevin.

“Ada yang baru tiga bulan, tujuh bulan, bahkan yang bukan honorer saja kalian angkat. Baru yang sudah bekerja belasan puluhan tahun kalian kemana kan inilah oknum-oknum yang keluarganya anggota DPR, pejabat. Ini jelas tidak adil. Maka dari itu, kita harus bersuara. Jangan kita pelihara ketidakadilan ini,” lanjutnya.

Sementara itu, kepada wartawan Kevin mengeluhkan setiap statement yang dilontarkan Bupati Mimika dan Kepala BKPSDM Mimika terkait persoalan ini.

“Kami sudah mendengar statement mereka bahwa nama-nama yang sudah ada tidak bisa diganti. Kami pikir ini keliru, karena surat yang ditandatangani kemarin itu bukan SK melainkan surat peryataan. Itu pun tidak ada nomor suratnya. Saya punya bukti surat itu,” tuturnya.

“Dan di dalam aturan CPNS pun jelas, seorang CPNS dapat diberhentikan apabila ditemukan bukti pelanggaran pada saat lamaran. Itu pun yang sudah CPNS, apa lagi ini yang baru tanda tangan surat pernyataan ini,” jelas Kevin.

Lebih lanjut dia mengungkapkan telah mengantongi sekitar 50-an nama yang diangkat tidak berdasarkan aturan yang ada, dalam hal ini Kevin menyebutnya cacat aturan.

“Itu baru 50% data yang kita kumpul. Itu cacat aturan mulai dari masa kerja yang belum memenuhi, ada yang bukan honorer, ada yang honor baru beberapa bulan tapi diakomodir untuk pengangkatan. Datanya semua ada di kami,” tandasnya.

Kevin berharap Bupati Mimika selaku kepala kepegawaian tertinggi daerah bisa memperhatikan kasus persoalan ini.

“Saya pikir pak bupati bisa melihat persoalan ketidakadilan ini. Dengan hormat saya minta bapak bupati untuk perhatikan. Saya tahu ini perbuatan oknum-oknum saja yang mengatasnamakan bupati yang buat masalah dan kegaduhan ini. Jadi saya minta harus transparan,” pungkasnya.

Sementara Wabup Rettob di depan massa aksi turut menyampaikan kekesalannya terkait pengangkatan K2 formasi 600 tersebut. Dia merasa bahwa dirinya beserta Bupati Mimika telah dibohongi oleh oknum-oknum di dalam Pemerintahan.

“Saya pikir kalian tahu mengenai persoalan honorer saya sendiri juga yang perjuangkan ini sampai di Komisi II DPR. Tapi begitu waktu kuota itu turun, saya tidak tahu sama sekali bisa terjadi seperti ini,” tuturnya.

Wabup Rettob juga meminta kepada masa aksi untuk memberikan data-data sejumlah ketidakadilan yang ada agar diperjuangkan bersama-sama.

“Saya ingin minta data-data yang kalian anggap nama-nama itu adalah siluman dan sebagainya. Karena menurut saya, ini ada manipulasi data. Karena minimal yang diterima oleh pusat adalah yang sudah bekerja 5 tahun,” jelasnya.

“Saya janji sama kalian, saya akan usut tuntas semua. Kita bersihkan semua orang-orang yang tidak benar. Jadi saya minta data itu kalian berikan sama saya dan kita berjuang sama-sama,” pungkasnya.

 

Pos terkait