Ini Alasan BPJB Mimika Tidak Pusatkan Pokja Di Kantornya

  • Whatsapp

Timika – Tabaos14| Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Pemkab Mimika memberikan alasan mengapa Pokja Pemilahan belum terpusat di kantor BPBJ seperti yang di katakan oleh DPRD Mimika saat melakukan kunjungan kerja beberapa waktu lalu.

Kepala BPBJ Mimika Bambang Wijaksono mengatakan ada empat hal yang mendasari kenapa pokja belum terpusat di BPBJ. Empat hal tersebu antara lain, Pertama, saat ini banyak pejabat di lingkup Kabupaten Mimika yang memenuhi syarat menjadi bagian dari tim Pokja lebih memilih menjadi pejabat struktural.

Bacaan Lainnya

“Kalau Pokja Pemilihan ini kan fungsional jadi tidak berjenjang, makanya banyak yang memilih struktural, kalau soal sertifikasi disini (Mimika) banyak,” ujarnya saat ditemui wartawan di ruangannya, Rabu (21/4/2021).

Alasan kedua adalah 15 persen dari total presentase ASN yang cocok mengisi Pokja merupakan staf teknis dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Mimika. “Jadi OPD nya itu engga mau melepas stafnya, tapi saya tidak tahu dengan pasti staf teknis itu apa, tapi yang jelas bukan operator,” kata Bambang.

Ketiga adalah karena memang ASN tidak berminat sebab menurut Bambang berada di Pokja Pemilihan memiliki resiko kerja yang cukup tinggi. “Resikonya tinggi soalnya diawasi langsung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ada apa-apa dikit Pokja duluan yang dipanggil sama Aparat Penegak Hukum,” ujarnya.

Keempat adalah insentif yang minim kata Bambang juga menjadi salah satu alasan kenapa banyak ASN enggan terlibat dalam Pokja Pemilihan. “Kalau pun saat ini di OPD ada anggaran, itu mungkin kecil saja, saya sudah mencoba menggangarkan tapi tidak pernah diakomodir,” tegasnya.

Guna menanggani hal tersebut Bambang mengungkapkan menyiapkan beberapa solusi yang pertama adalah melakukan pendekatan kepada setiap Pimpinan OPD untuk melepaskan staf mereka yang memenuhi syarat sebagai bagian anggota Pokja Pemilihan. Kedua pihaknya akan langsung meminta kepada bupati untuk membuat Surat Keputusan (SK).

“Jadi langkah terakhir yah minta Bupati untuk membuat SK, Jadi kami yang akan menyiapkan siapa saja anggotanya, cuman cara itu kan tidak baik juga kalau dilakukan, meski masih 2023 tapi lebih cepat itu lebih baik,” ujarnya.

Reporter : Enol
Editor : Tahir

  • Whatsapp

Pos terkait